kkn-watch

[kkn-watch] Vonis Achmad Sujudi Tidak Memuaskan

2010-04-24T21:59:00.000+07:00

Refeleksi : Kalau korupsi Rp 104 miliar dijatuhi hukuman penjara dua tahun tiga bulan, sangat lumayan bagi terdakwa. Waktu dua tahun berjalan cepat dan bisa dianggap berisirahat. Setelah dibebaskan dari hukuman penjara bisa goyang kaki, ambil isteri muda dan hidup nyaman sentosa dengan hasil korupsi.

http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/vonis-achmad-sujudi-tidak-memuaskan/

Sabtu, 24 April 2010 12:10

Vonis Achmad Sujudi Tidak Memuaskan

Jakarta - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis penjara dua tahun tiga bulan terhadap mantan Menteri Kesehatan Achmad Sujudi.

Namun, Achmad Sujudi dan Jaksa Penuntut Umum tidak puas dengan keputusan tersebut.
Ketua tim Jaksa Katarina Girsang mengatakan akan mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. "Kita akan pikir-pikir dulu selama tujuh hari," ujar Katarina usai sidang pembacaan putusan kasus korupsi alat kesehatan di Departemen Kesehatan tahun 2003.

Pada sidang yang berlangsung Jumat (23/4) itu, hakim menyatakan Achmad tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan jaksa. Dia hanya diganjar berdasarkan pasal pengganti (subsider) yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Tindak Pidana Korupsi atau yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta mantan menteri era Megawati tersebut dihukum lima tahun penjara karena diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam putusannya, hakim juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan uang Rp 700 juta milik Sujudi. Uang itu pernah disita oleh KPK, karena menganggap Sujudi menerimanya dari rekanan Departemen Kesehatan yang ditunjuk langsung untuk melakukan pengadaan. Tetapi majelis hakim menilai uang tersebut sama sekali tidak terkait dengan perkara tersebut.

"Terdakwa tidak menerima uang pemberian dalam proyek pengadaan Alkes. Saksi-saksi juga tidak menyebut pemberian uang kepada terdakwa," kata Hakim Sofialdi saat membacakan putusan itu.
Hakim menyebutkan, meski perbuatan Sujudi secara bersama-sama telah merugikan keuangan negara, namun tidak terbukti dirinya menerima uang tersebut.

Achmad Sujudi sendiri usai sidang menyatakan masih akan berpikir-pikir untuk mengajukan banding. Dia kembali menegaskan dirinya sama sekali tidak menerima apa pun dari proyek Pengadaan Alat Kesehatan tersebut. Dia beralasan penunjukan langsung pengadaan alat kesehatan untuk kawasan timur Indonesia memang perlu karena situasi dan kondisi darurat di sana. "Yang penting alat-alat itu sekarang sudah berguna," ujarnya.

Kasus korupsi pengadaan alat kesehatan bagi kawasan timur Indonesia itu menurut perhitungan KPK, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 104,47 miliar. Modusnya ialah penunjukan langsung perusahaan yang mengadakan alkes serta penggelembungan harga yang tidak wajar. (vidi vici)

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

[kkn-watch] Undangan Launching dan Press Release Advokasi Anak Jalanan

2010-04-20T19:02:00.000+07:00

PAHAM JAKARTA mengundang rekan-rekan pemerhati anak jalanan untuk hadir memeriahkan acara Launching program PAHAM JAKARTA "ADVOKASI ANAK JALANAN" pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 21 April 2010
Waktu : 19.00 s/d 21.00
Tempat : TUGU SENEN, Jak-Pus (dekat Stasiun Senen)
Acara : Launching Program "ADVOKASI ANAK JALANAN"
Pengisi Acara : Kreasi Seni dari Komunitas Anak Jalanan

Demikian Undangan ini kami sampaikan.

PAHAM Jakarta Sahabat Anak Jalanan

Salam hormat,
Direktur PAHAM JAKARTA

NASRULLOH NASUTION, SH

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Jack Spadaro, Simon, Suku Dayak Kelian dan Daya Rusak Tambang

2010-04-20T14:39:00.000+07:00

Jack Spadaro, Simon, Suku Dayak Kelian dan Daya Rusak Tambang

Sebelumnya Jack Spadaro, Simon serta masyarakat adat Dayak Kelian tidak
pernah menyangka bahwa tambang membawa bencana dan masalah.

Jack Spadaro melihat sungai dan lahan di utara Kentucky dan Virginia
Barat, bagian Utara Amerika Serikat dibanjiri tumpahan limbah batubara.
Masyarakat Adat Kelian di Kalimantan Timur harus terusir dari tanah
leluhurnya karena diambil tambang emas PT KEM. Dan Simon menemukan
kenyataan pahit atas perusahaan tambang raksasa Rio Tinto yang sahamnya
ia warisi dari sang nenek.

Cerita tersebut dapat kamu saksikan di film-film Sludge, The Company We
Keep dan Surat Untuk Rio Tinto.

Tiga film diatas adalah bagian dari 20 film keren yang akan diputar
berdasarkan pilihanmu <http://www.jatam.org/content/blogcategory/75/85/>
dalam acara KONSULTASI PUBLIK JATAM
<http://www.jatam.org/content/view/1266/81/> PADA 2 MEI 2010 di Galeri
Cipta II Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Segera pilih film favoritmu untuk diputar. Ditunggu sampai 27 April 2010.

Buka informasi lengkapnya di
http://www.jatam.org/content/blogcategory/75/85/

------------------------------------

Website: http://kkn-watch.blogspot.com
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/KKN-Watch/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/KKN-Watch/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
KKN-Watch-digest@yahoogroups.com
KKN-Watch-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
KKN-Watch-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[kkn-watch] Masya Allah!. Cengkeh Selundupan Disegel Pakai Rafia

2010-04-20T09:01:00.000+07:00

Masya Allah!. Cengkeh Selundupan Disegel Pakai Rafia, DPRD Kuak Main-main Bea Cukai

Dugaan pejabat Bea Cukai Tanjung Perak "main-main" dalam kasus 92 kontainer cengkeh dan tembakau asal Suriname, dikuak Komisi A DPRD Jatim. Dalam sidak kemarin (19/4), komisi bidang hukum kaget cengkeh yang diimpor PT Bibis, perusahaan milik Sadikin, pengusaha yang dikenal pemain kayu. Pasalnya, barang impor itu sudah dikeluarkan dari kontainer. Ironisnya, sebagian cengkeh dikirim ke PT Gudang Garam Tbk Kediri. Padahal, PT Bibis, yang dipimpin Seger, tak memiliki izin impor. Kasus ini kini menarik. Selain LIRA dan DPRD Jatim, Polres KP3 Tanjung Perak juga melakukan penyelidikan. Petugas KP3 juga terkenyak. Barang bukti (BB) cengkeh disegel hanya dengan tali rafia. Masya Allah!

Senin pagi kemarin (19/4), Anggota Komisi A DPRD Jatim melakukan sidak mendadak ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tanjung Perak Surabaya. Depo Indra Jaya Swastika (IJS) di Jl Kalianak, sebagai tempat cengkeh disegel oleh Bea Cukai, juga ditelisik. kali ini, Kepala Bea Cukai Tanjung Perak Chairul Saleh dan Kasi P2 Iwan K, yang biasa memeriksa eksportir dan importir, diinterogasi oleh wakil rakyat Jawa Timur.

Dari menginterogasi Chairul dan Iwan K serta sidak di lapangan, anggota dewan, dibuat terperangah. Masya Allah, BB sudah tak di dalam kontainer. Yang dijumpai hanya sekitar 500 sak cengkeh yang disegel. "Mana lainnya?" tanya Saut Marisi Simanjuntak SH, anggota komisi A. Dengan agak gugup, Kasi P2 Bea Cukai Iwan K menjawab, 60 kontainer lainnya sudah berpindah ke gudang PT Gudang Garam Kediri. Sedang 7 kontainer lainnya masih di gudang PT Bibis, milik Sadikin. "Namun itu masih dalam pengawasan dan disegel," kata Iwan K.

Mendapat jawaban itu, anggota DPRD Jatim bakal mengecek ke PT Gudang Garam. "Besok (hari ini, red) kita akan ke PT Gudang Garam Kediri, untuk kroscek. Siapa tahu cengkeh dan tembakaunya sudah dipakai," tutur politisi Demokrat ini.

Ahmad Jabir dari Fraksi PKS juga mencurigai Bea Cukai. Kata dia, kasus serupa seperti importasi cengkeh tanpa dokumen lengkap diindikasikan sering terjadi di Bea Cukai. Barang sudah masuk, tapi kelengkapan administrasinya masih belum beres. Anehnya, Bea Cukai memberi toleransi. "Artinya ini bisa dikategorikan adanya kesalahan. Jika kesalahan itu dilakukan dengan sengaja, maka ini sarat permainan. Kita akan melakukan pengawalan. Bila perlu hingga ke Departemen Perindustrian Perdaganagan untuk menjernihkan segala bentuk aturannya," ungkapnya.

Wajar saja kecurigaan anggota dewan ini. Sebab, di belakang PT Bibis ini disinyalir ada "pemain" besar. Informasi yang dihimpun, PT Bibis ini dijalankan oleh pengusaha bersama Seger. Namun, dia diback up oleh pemain kayu bernama Sadikin.

Namun, Chairul Saleh membantah pihaknya main-main dalam penanganan importasi cengkeh ini. "Kami hanya pelaksana teknis peraturan Departemen Perdagangan," kata Chairul. "Juga tidak ada importer binaan seperti isu yang beredar," imbuhnya menegaskan.

KP3 Ikut Lidik
Rupanya tidak hanya pihak DPRD Jatim yang turun. Polres KP3 Tanjung Perak juga melakukan penyelidikan terkait kasus importasi cengkeh oleh PT Bibis ini. Kasat Reskrim Polres KP3 Tanjung Perak AKP Setyo membenarkan pihaknya melakukan penyelidikan kasus tersebut. Namun, dia masih enggan mengungkapkan hasilnya. "Ini masih dalam penyelidikan. Jika nanti sudah tingkat penyidikan baru kami akan membeberkannya," kata Setyo yang dihubungi terpisah.

Namun, sumber di KP3 menyebutkan, petugas melakukan penyelidikan setelah ada berita jika 92 kontainer cengkeh itu diduga "dimainkan" pejabat Bea Cukai Tanjung Perak. Bahkan, dalam penyelidikan menemukan BB cengkeh itu hanya disegel dengan tali rafia. "Ini kan aneh," ucap dia.

Eko Pujiono SH, dosen hukum Universitas Hang Tuah, melihat ada yang ganjil dalam penyegelan BB cengkeh itu. Menurutnya, teknis penyegelan BB memang tidak diatur dalam KUHAP. "Tapi jika cuma pakai tali rafia, jelas aneh," terang dia.

Karena itu, dia meminta wartawan agar menanyakan, apakah penyegelan itu dibuatkan berita acara atau tidak. Hal sama diungkapkan advokat Iwan Kuswardi SH. Menurutnya, untuk cengkeh yang ada dalam kontainer yang tidak dilengkapi dokumen yang sah mestinya tetap disegel dalam kontainer. Namun, karena dengan alasan barang bukti tersebut bisa rusak maka boleh untuk dikeluarkan. "Tapi perlu dicek, kenapa Bea Cukai melakukan itu," ujarnya. n

http://www.surabayapagi.com/index.php?p=detilberita&id=47373

PT Gudang Garam Bungkam
Meski Bea Cukai Tanjung Perak mengakui 60 kontainer cengkeh telah disegel di gudang PT Gudang Garam Tbk, tapi manajemen pabrik rokok ini enggan mengakui. Kabag Humas PT Gudang Garam Yuli saat dikonfirmasi cenderung menutupinya. "Maaf mas , saya benar-benar tidak bisa menjelaskan soal pengiriman cengkeh dan tembakau tersebut," tutur Yuli, kemarin.

Disinggung soal 60 kontainer bermasalah, Yuli mulai kelabakan. "Coba nanti saya cek dulu-lah. Saya tidak bisa memberikan keterangan kalau tidak melihat sendiri," kilah Yuli.

Sementara itu, sumber karyawan PT Gudang Garam di unit IX bagian tembakau, yang ditemui Surabaya Pagi mengatakan, biasanya kiriman cengkeh atau tembakau yang masuk gudang tidak mungkin dibiarkan berada di dalam kontainer. "Nggak ada kontainer segelan yang ada di Gudang Garam sekarang. Beberapa waktu lalu memang datang kontainer berisi cengkeh dan tembakau, tapi langsung dibongkar," ungkap sumber ini yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Ia menambahkan, saat ini memang ada salah satu gudang di unit IX milik PT Gudang Garam yang disegel Bea Cukai. "Tapi bukan kontainernya yang disegel, tapi gudang tembakaunya. Sebab, tembakau tersebut sudah dibongkar dan diturunkan dari kontainer beberapa waktu lalu. Setelah itu beberapa hari kemudian pihak Bea Cukai datang ke PT. Gudang Garam dan melakukan penyegelan," papar dia. n ak

http://www.surabayapagi.com/index.php?p=detilberita&id=47372

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Tentang website A. Umar Said

2010-04-19T02:55:00.000+07:00

Tentang website A. Umar Said

Tidak lama lagi, website http://umarsaid.free.fr akan dikunjungi lebih dari 600.000 kali. Sampai berita ini ditulis, tanggal 18 April 2010 sore, website ini telah dibuka 599 970 kali oleh pengunjung dari 40 negara di berbagai benua. Oleh karena tiap hari (selama 24 jam) website ini dikunjungi rata-rata 150 sampai 200 kali (kecuali pada hari-hari week-end), maka angka 600 000 akan segera terlampaui.

Angka 600.000 kunjungan ini termasuk « lumayan » bagi suatu personal website, yang mulai diluncurkan 6 tahun yang lalu.

Sejak itu, angka statistik yang mencatat setiap kali website ini dibuka oleh pembaca dari berbagai negara itu (terutama dari Indonesia, tetapi juga dari Holland,Jerman, Prancis, Inggris, Amerika, China, Hongkong, dan banyak negeri lainnya) berubah setiap hari. Ini dapat dibaca oleh setiap pembaca di halaman utama (index) website di sebelah kiri bagian atas.

Untuk selanjutnya, website http://umarsaid.free.fr akan tetap berusaha menyediakan berita-berita utama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan tetap menitik beratkan diri pada pemblejedan dosa-dosa besar rejim militer Suharto, partisipasi dalam gerakan menentang neo-liberalisme, penyebaran kembali ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno.

Website http://umarsaid.free.fr akan tetap disajikan sederhana (tanpa banyak hiasan dan gambar atau foto, yang membutuhkan pulsa yang banyak) dan hanya mengutamakan teks. Namun, kalau diperlukan sekali, perubahan-perubahan atau pengecualian akan dilakukan, mengingat pentingnya persoalan.

Paris, 18 April 2010

A. Umar Said

__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 5036 (20100417) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Usut Menyeluruh Proses Pengadaan Mobil 2007 "APBK Aceh Utara yang Tersedot Rp 11,9 Miliar"

2010-04-18T12:52:00.001+07:00

Serambi Indonesia - Indikasi korupsi pada  pengadaan mobil dinas bupati dan wakil Bupati Aceh  Utara membuat aktivis LSM antikorupsi makin keras bersuara agar fokus  pengusutan jangan hanya pada kedua mobil tersebut karena pada tahun 2007  ada Rp 11,9 miliar yang dialokasikan untuk pengadaan sejumlah mobil  lainnya.Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh  (MaTA) Alfian, kepada Serambi, Sabtu (17/4) mengatakan, dalam APBK Aceh  Utara 2007 (melalui pos Bagian Perlengkapan) dilakukan pengadaan  sejumlah mobil dinas dengan anggaran mencapai Rp 11,9 miliar. Menurut  Alfian, pihaknya memberikan apresiasi luar biasa kepada penyidik Polres  Lhokseumawe yang telah mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan mobil  dinas bupati dan wakil B... Baca  selengkapnya

__________________________________________________
Apakah Anda Yahoo!?
Lelah menerima spam? Surat Yahoo! memiliki perlindungan terbaik terhadap spam
http://id.mail.yahoo.com

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Mau Lebih Dekat Dengan Daya Rusak Tambang?

2010-04-17T17:22:00.000+07:00

Mau Lebih Dekat Dengan Daya Rusak Tambang?

Ayo Pilih Filmmu Sendiri

Jika kamu pengguna bahan-bahan tambang – macam perhiasan emas, logam
timah dalam handphonemu, logam mangan dalam mobilmu, batubara dan migas
untuk listrikmu. Maka, JATAM ingin mengajakmu mengetahui darimana dan
bagaimana bahan-bahan tambang itu didapatkan.

Untuk itu, JATAM telah mengumpulkan 20 film tentang pertambangan dan
lingkungan dari 9 negara, yang akan diputar Gratis hari Minggu, 2 Mei
2010. Hari itu, JATAM juga menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk
mendapatkan masukanmu tentang solusi masalah-masalah seputar
pertambangan, lingkungan dan perubahan iklim.

Tapi kamulah yang menentukan film mana yang akan diputar. Caranya?

Pilih Film sejak 15 – 27 April 2010.

Bukalah Menu Publikasi/Film/pilih film di www.jatam.org atau klik disini
(http://www.jatam.org/component/option,com_jextsurvey/Itemid,84/), baca
resensi filmnya (http://www.jatam.org/content/category/3/13/21/), lantas
pilih film
(http://www.jatam.org/component/option,com_jextsurvey/Itemid,84/) yang
ingin kamu tonton.

JATAM akan menyediakan 5 paket marchandise keren, jika film pilihanmu
menjadi film yang paling ingin ditonton orang.

Ayo Pilih Filmmu Sendiri

====================================
Dukung perluasan informasi dan kemudahan akses informasi, khususnya
warga di lokasi-lokasi terpencil yang terancam industri tambang, juga
pubik secara umum. Dukung WE ARE CONNECTED

Kunjungi terus website JATAM di www.jatam.org agar anda menjadi yang
pertama yang mengetahui informasi terkait daya rusak pertambangan. Dan
apabila anda ingin mendapatkan informasi terbaru dari website JATAM
secara berkala, daftarkan segera email anda di JATAM RSS yang ada di
website JATAM www.jatam.org
===================================

------------------------------------

Website: http://kkn-watch.blogspot.com
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/KKN-Watch/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/KKN-Watch/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
KKN-Watch-digest@yahoogroups.com
KKN-Watch-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
KKN-Watch-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[kkn-watch] Kasus deposito Aceh Utara Rp. 220 M "Bupati Dan Wabup Terlibat

2010-04-16T19:16:00.001+07:00

Serambi  Indonesia - Setelah memeriksa 45 saksi, termasuk empat saksi ahli  sejak Januari 2010, tim penyidik Polda Aceh menyatakan Bupati Aceh Utara  Ilyas A Hamid dan wakilnya, Syarifuddin SE telah cukup bukti terlibat  kasus korupsi deposito kas Pemkab Aceh Utara senilai Rp 220 miliar.

Informasi  terlibatnya bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara dalam kasus deposito Rp  220 miliar itu, disampaikan oleh Kabid Humas Polda Aceh kepada Serambi,  Selasa (13/4) dengan mengutip siaran pers yang dikirim oleh Dir Reskrim  Polda Aceh Kombes Pol Esa Permadi Nomor B/ND-153/IV/2010/Ditreskrim  Tanggal 12 April 2010.

Dalam siaran pers itu dirincikan, sebanyak  45 saksi telah diperiksa. Empat di antaranya terdakwa yang telah  divonis oleh Majelis Hakim PN Jakarta Barat dalam kasus sama, namun  melanggar Pasal Kejahatan Perbankan dan Pencucian Uang (money laundry)  karena terlibat memindahkan dan menikmati hasil pemindahan uang ke Bank  Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jelambar, Jakarta Barat.

Mereka  adalah Cahyo Syam Sasongko (Kepala Bank Mandiri KCP Jelambar), Basri  Yusuf, Yunus Abdul Gani Kiran, dan Lista Adriani. Sekdakab Aceh Utara,  Ir Syahbuddin Usman MSi juga ikut diperiksa. Sedangkan empat saksi ahli  yang sudah diperiksa, Drs Dani Surya Sinaga Ak MM (ahli BI), M  Fakhruddin SIP (ahli anggaran dari Pemda Aceh), Dr Syarifuddin Hasyim SH  MH (ahli hukum Tata Negara Unsyiah) dan Amirullah SE (ahli anggaran  dari Inspektorat Aceh).

Cukup  bukti
Menurut pihak Polda Aceh, berdasarkan fakta-fakta dari  hasil penyidikan, disimpulkan tiga alasan kuat Wabup Aceh Utara,  Syarifuddin cukup bukti terlibat korupsi dalam kasus itu. Pertama, tanpa  hak dan tanpa adanya dasar hukum telah mencairkan cek kontan kasda Aceh  Utara yang berasal dari Silpa 2008.

Kedua, tidak memiliki hak  mendepositokan uang APBK Aceh Utara karena yang berhak melakukan  pemindahan uang itu adalah BUD/Kuasa BUD dan bupati. Sedangkan alasan  ketiga, dalam melakukan pencairan dan pendepositoan di Bank Mandiri KCP  Jelambar, Wabup Aceh Utara, Syarifuddin SE tidak dilengkapi dengan surat  apa pun/tanpa ada dasar hukumnya.

Sedangkan kesalahan Bupati  Aceh Utara, Ilyas A Hamid, menurut hasil penyidikan polisi yang  bersangkutan telah menandatangani dan mengeluarkan surat-surat berkaitan  dengan pendepositoan uang APBK Aceh Utara di Bank Mandiri KCP Jelambar  untuk melegalkan kegiatan yang dilakukan Wabup Syarifuddin. "Surat-surat  itu dibuat belakangan dan diberi tanggal mundur, termasuk penomoran,  stempel/cap, tanpa melalui prosedur kesekretariatan," ungkap siaran pers  tersebut.

Karena itu, menurut polisi, Bupati dan Wakil Bupati  Aceh Utara itu telah cukup bukti dan diduga kuat melakukan tindak pidana  korupsi mencairkan dan menempatkan uang Pemkab Aceh Utara Rp 220 miliar  pada Bank Mandiri KCP Jelambar. Kedua pejabat itu, antara lain  dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka juga dibidik melanggar Pasal  21 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih  dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Selain  memeriksa 45 saksi, dalam penyidikan kasus yang melibatkan kedua pejabat  Aceh Utara itu, Tim Penyidik Direktorat Reskrim (Ditreskrim) Polda Aceh  telah menyita barang bukti berbagai dokumen, dan meminta penghitungan  kerugian negara kepada Badan Pengawasan Keuangan Provinsi (BPKP)  Perwakilan Aceh pada 28 Januari 2010. Pada hari yang sama juga dikirim  surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejati Aceh.

Selanjutnya,  pada 29 Januari 2010, Tim Penyidik Polda Aceh juga mengirim SPDP ke  KPK. Kemudian, 15 Februari 2010, Kapolda Aceh mengeluarkan surat tentang  persetujuan tindakan penyidikan terhadap Bupati dan Wabup Aceh Utara.  Selanjutnya surat itu dikirim ke Kapolri tentang izin pemeriksaan  Bupati/Wabup Aceh Utara.

Izin  Presiden
Sekitar 40 hari kemudian, Tim Penyidik Polda Aceh  melaksanakan gelar perkara di Aula Bareskrim Mabes Polri dipimpin Karo  Analis Bareskrim Polri, Brigjen Pol Drs Didi TP. Gelar perkara itu,  antara lain juga diikuti staf Kementerian Polhukam, staf Kementerian  Setneg, staf Kementerian Dalam Negeri, staf Kejaksaan Agung, dan staf  Itwasum Polri.

"Hasil gelar perkara dapat diterima dan telah  memenuhi kriteria untuk meminta izin tertulis kepada Presiden RI  terhadap pemeriksaan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara, Provinsi Aceh  sebagai tersangka," demikian penjelasan Dir Reskrim Polda Aceh megutip  hasil gelar perkara tersebut.

Seperti diketahui, untuk melakukan  pemeriksaan terhadap Bupati dan Wabup Aceh Utara, hingga saat ini Tim  Penyidik Polda Aceh masih menunggu izin pemeriksaan dari Presiden.  Permohonan untuk mendapat izin pemeriksaan dari Presiden sudah diajukan  pada akhir Februari 2010. Meski hingga saat ini izin itu belum keluar,  sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, jika dalam waktu  60 hari terhitung sejak diajukan surat izin pemeriksaan secara tertulis  itu belum juga keluar izin dari Presiden, maka pemeriksaan pejabat  daerah sudah bisa dilakukan.

Sebelumnya, Kapolda Aceh (semasa  Irjen Pol Adityawarman) saat ditanyai Serambi pada dua kesempatan  berbeda menegaskan kedua pejabat itu sudah harus diperiksa. "Jika batas  waktu 60 hari belum juga turun izin Presiden, secara hukum kedua pejabat  itu sudah bisa kita periksa," demikian Adityawarman.(sal)

Selengkapnya...

__________________________________________________
Apakah Anda Yahoo!?
Lelah menerima spam? Surat Yahoo! memiliki perlindungan terbaik terhadap spam
http://id.mail.yahoo.com

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Re: [mediacare] Toni Wong dan Susno Duaji Sang Peniup Pluit ?

2010-04-16T00:47:00.000+07:00

Facebook:

Radityo Djadjoeri

----- Original Message -----

From: cahPamulang

To: mediacare@yahoogroups.com ; tengahpadang

Sent: Wednesday, April 14, 2010 7:06 PM

Subject: [mediacare] Toni Wong dan Susno Duaji Sang Peniup Pluit ?

PONTIANAK POST

Senin, 12 April 2010

Oleh : Sarluhut Napitupulu

Toni Wong dan Susno Duaji Sang Peniup Pluit

KISAH moralnya sama : si peniup pluit atau whistleblower. Namum nasibnya beda. Itulah yang dialami Komjen Susno Dauji dan Toni Wong. Dirut PT Glora Indonesia. Susno dikenal sebagai whistleblower kasus mafia pajak Gayus Tambunan, yang mengguncang institusi Polri, Kejagung dan Ditjen Pajak, nasibnya bak pahlawan. Terwacanakan menjadi Ketua KPK atau Kapolri.

Sedang Toni whistleblower kasus illegal logging di Ketapang, Kalimantan Barat, mengguncang institusi Polda Kalbar dan Polres Ketapang, nasibnya buruk. Inilah kasihnya: Awal Maret 2007, Tony meniup pluit ke Mabes Polri melaporkan kegiatan mafia illegal logging di wilayah Ketapang. Tim Mabes Polri dipimpin Kabareskrim Komjen Bambang Hendarso Danuri, turun ke TKP Bukit Lawang tanpa "kulonuwan" kepada Polda Kalbar dan Polres Ketapang.

Singkat cerita, sindikat mafia illegal logging tersebut berhasil digulung. 24 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Diantaranya, 3 pemilik sawmill, 15 nahkoda kapal, 6 oknum dinas kehutanan, Dari unsur kepolisian, 7 ditetapkan sebagai tersangka (3 dari Polres Ketapang, 4 dari Polda Kalbar), diantaranya Kapolres Ketapang AKBP Akhmad Sunan dan dicopot dari jabatanya karena tersangka. Kapolda Kalbar Brigjen Zainal Abidin Ishak dicopot dari jabatanya namun tidak tersangka. Ia dinyatakan lengah dalam menjalankan tugas dan pengawasan.

Prestasi ini tentu membuat geger. Sampai-sampai Kapolri Jenderal Pol Sutanto, 3 April 2007, bersama Menteri Kehutanan didampingi Irwasum Polri Komjen Jusuf Manggabarani, Kababinkum Komjen Imam Haryatna, Deops Polri Irjen Rubani Pranoto, Kadiv Humas Polri Irjen Pol R Abubakar Nataprawire, Kadiv Propam Irjn Pol Gordon Mogot, turun langsung meninjau ke TKP, memberi apresiasi.

Dengan prestasi ini, mestinya Toni mendapat pengargaan. Tapi, sungguh beda. Sebulan kemudian, pada 7 Mei 2007, Toni ditangkap oleh Resmob Polda Kalbar di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, dituduh korupsi PSDH-DR. Saat penangkapan sempat tegang. Pihak Mabes minta Toni ditahan di Mabes Polri. Pihak Polda Kalbar ngotot membawa Toni ke Kalbar.

Akhirnya Toni ditahan dan dititipkan di Rutan Mabes Polri. Namun, pada 15 Mei 2007, Toni dipindahkan ke Rutan Polda Kalbar di Ponitanak dan pindah LP Ketapang. Selanjutnya menjalani proses hukum. Pada 26 Mei 2008, PN Ketapang memvonis Toni bebas murni dari dakwaan, karena dakwaan JPU terkait tuduhan korupsi PSDH-DR adalah urusan Perdata. Tapi, Toni tak sedetikpun menghirup udara bebas. Tiga jam setelah PN Ketapang memvonis bebas, Toni ditangkap Polres Ketapang dengan tuduhan illegal logging. Dan drama penangkapan Toni yang kedua kembali terjadi bak menangkap teroris.

Sampai disini, sudah dua tuduhan yang menjerat Toni. Nah, Gamal Muaddi, salah satu kuasa hukum Toni, mendergar bahwa tiga tuduhan lagi telah disiapkan untuk menjerat Toni pasca dua tuduhan tersebut selesai. Yakni, tuduhan terkait Money laundering, tindak pidana ekonomi, dan korupsi. Maka, dengan lima tuduhan yang akan menjeratnya, nasib Toni dipastikan akan terus menerus berada di LP. Dendamkah motifnya?

Gamal yakin unsur dendam dalam kasus kliennya dominan setelah berkaca dari proses pemeriksaan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai dengan mahkamah agung, yang nyata-nyata terasa bahwa kasusnya dipaksakan untuk dijadikan perkara. Kenyataan lain, dalam putusan pengadilan pertama sampai dengan MA pertimbangun hukum hakim banyak kontroversi dan kontradiktif antara yang satu dengan yang lain.

Lihatlan, dalam kasus PSDH-DR, pada 21 Oktober 2008, MA mengabulkan kasasi JPU, putusan PN Ketapang dibatalkan, Toni dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi. Untuk itu, MA memvonis Toni empat tahun penjara dan pidana denda Rp200juta. Padahal, pasal 224 KUHAP tegas menyatakan bahwa putusan Bebas tak bisa di kasasi. Tapi hal itu diterima MA. Lalu disandingkannya UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan UUPemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menghukum Toni juga sebuah penerapan yang kurang cermat dan melanggar asas lex spesialis derogate lex general. Itu sebabnya, Toni melalui Gamal pada 11 Mei 2009 mengajukan PK (Peninjauan Kembali). Namun, hampir setahun PK belum juga diputus.

Kontroversi dan kontradiktif juga muncul dalam kasus illegal logging Toni. PN Ketapang memvonis Toni 10 bulan penjara tanpa harus menjalani hukumannya (sebelumnya dituntut JPU 7 tahun penjara). Di Tinkat PT Kalbar, vonis PN Ketapang itu dikuatkan. Lalu JPU kasasi ke MA yang sampai kini belum diperiksa.

Maka, selain PK, Gamal mengadukan perihal kontroversi dan kontradiktif itu kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Presiden dan petinggi penegak hukum di negeri ini. Supaya nasib yang dialami Toni tidak harus seperti itu, Toni sudah sepantasnya mendapatkan perlakuan yang adil dare pemerintah dan aparat penegak hukum di negeri ini.

Toni yang selama dua tahun lebih menghuni LP Ketapang, secare mendadak pada 6 Agustus 2009, dipindah ke LP Sui Raya Pontianak berjarak 360 kilometer. Pemindahan itu factor keamanan, pasca masuknya tiga perwira polisi ke LP Ketapang utuk menjalan hukuman setelah dijatuhi vonis. Yakni, mantan Kopolres Ketapang AKBP Akhmad Sun'an, mantan Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP M Kadhapy Marpaung dan mantan Kapos Polair Ketapng Iptu Agus Lutfiardi. Ketika perwira polisi itu dihukum hasil tiupan pluit Toni.

Bagi seorang peniup pluit, butuh nyali baja. Karena, jangankan perlingungan hukum, atau insentif karena mengungkap kerugian negara, alih-alih justru dikuyo-kuto. Mudah-mudahan tidak mengecilkan tekad Toni untuk selalu berkata benar. (Penulis Pemerhati Hukum)

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

[kkn-watch] Mau Lebih dekat dengan Daya Rusak Tambang?

2010-04-15T20:07:00.000+07:00

Mau Lebih dekat dengan Daya Rusak Tambang?

Ayo Pilih Film Mu Sendiri.

Jika kau pengguna bahan-bahan tambang – macam perhiasan emas, logam
timah dalm handphonemu, logam mangan dalam mobilmu, batubara dan migas
untuk listrikmu. Maka, Jatam ingin mengajakmu mengetahui darimana dan
bagaimana bahan-bahan tambang itu didapatkan.

Untuk itu, Jatam telah mengumpulkan 22 film tentang pertambangan dan
lingkungan dari 9 negara, yang akan diputar Gratis hari Minggu, 2 Mei
2010. Hari itu, Jatam juga menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk
mendapatkan masukan mu tentang solusi masalah-masalah seputar
pertambangan, lingkungan dan perubahan iklim.

Tapi kamulah yang menentukan film mana yang akan diputar. Caranya?

Pilih Film sejak 15 – 27 April 2010. Bukalah Menu Publikasi/Film/pilih
film di www.jatam.org atau klik disini (
http://www.jatam.org/component/option,com_jextsurvey/Itemid,84/ ) , baca
resensi filmnya ( http://www.jatam.org/content/category/3/13/21/ ) ,
lantas pilih film (
http://www.jatam.org/component/option,com_jextsurvey/Itemid,84/ ) yang
ingin kau tonton.

Jatam akan menyediakan 5 paket marchandise keren, jika film pilihanmu
menjadi film yang paling ingin ditonton orang.

------------------------------------

Website: http://kkn-watch.blogspot.com
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/KKN-Watch/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/KKN-Watch/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
KKN-Watch-digest@yahoogroups.com
KKN-Watch-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
KKN-Watch-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[kkn-watch] Tender Kemendiknas Terbukti Bersekongkol

2010-04-14T10:05:00.000+07:00

Tender Kemendiknas Terbukti Bersekongkol

Terbukti melakukan persekongkolan tender, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghukum denda Rp500 juta kepada panitia pengadaan pekerjaan di Kementerian Pendidikan Nasional. Persekongkolan itu terjadi dalam pengadaan penggandaan dan pengiriman modul Sekolah Menengah Pertama (SMP) terbuka di Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2009.

"Bahwa dengan demikian majelis Komisi menyimpulkan terlapor XIII (Panitia tender Kemendiknas) sebagai pelaku usaha telah melakukan persekongkolan vertikal untuk memenangkan terlapor I (PT Prata Sejati Mandiri) dalam tender paket I, terlapor II (PT Nusantaralestari Ceriapratama) dalam tender Paket II, Terlapor III (CV Standar Grafika) dalam paket III dan terlapor IV (PT Surya Usaha Ningtias) dalam tender paket IV," kata Ketua Majelis Komisi Benny Pasaribu, saat membacakan putusannya, di Gedung KPPU, Jakarta, Selasa (13/4).

Tender yang dimaksud adalah pengadaan dan pengiriman modul mata pelajaran matematika, ilmu pengtahuan alam, ilmu pengetahuan sosial kelas VII semester 1 dan 2, lalu mata pelajaran ilmu pengetehuan alam kelas VIII Semester 1 dan 2.
Menurutnya, berdasarkan bukti-bukti, pengumuman lelang dilakukan dengan tidak terbuka, biaya pendaftaran yang tinggi, serta tanpa memperhatikan dokumen penawaran para peserta tender. "Memberikan kesempatan para terlapor yang bersekongkol dapat melakukan pengaturan pemenang tender dimasing-masing paket," ujar dia.

Selain panitia tender Kemendiknas, peserta tender yang menjadi terlapor dalam perkara ini ada 14. PT Pratasejati Mandiri, PT Nusantaralestari ceriaprtama, CV Standar grafika, PT Surya Usaha Ningtias, PT Dadi Kayana Abadi, PT Gemawindu Pancaperkasa, CV Mulyatindo Cakramas, PT Geranusa Jaya, PT Ananto Jempeiter, PT Buana Gemilang Indah, CV Hikmah Al Lathif, PT sarasukma Pratama, serta CV Tarsar jaya.
Atas putusan ini, KPPU mewajibkan PT Pratasejati, PT Nusantaralestari Ceriapratama, CV Standar Grafik dan PT Surya Usaha Ningtias untuk membayar denda senilai Rp25 juta lantaran terbukti dimenangkan atas kegiatan persekongkolan.

Sementara itu, perusahaan lainnya, ditetapkan denda senilai Rp10 juta. Meskipun bersalah, mereka tidak diuntungkan dalam kegiatan ini.

"Menyatakan para terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," ujarnya. Menurut dia, melalui putusan perkara Nomor 27/KPPU-L/2009 ini, KPPU merekomendasikan Kemendiknas untuk memberikan sanksi administratif terhadap pejabat yang bertanggungjawab dalam persekongkolan ini.

"Memberikan rekomendasi kepada menteri untuk mengeluarkan instruksi kepada (jajaran) Kementerian Pendidikan Nasional agar melaksanakan tender sesuai Keppres 80 Tahun 2003 sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat," ujarnya. pri

http://www.surabayapagi.com/index.php?p=detilberita&id=46925

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Re: Cocoknya TEMBAK MATI para koruptor Re: [GELORA45] Mantan Menteri Kesehatan Dituntut 5 Tahun Penjara

2010-04-14T04:12:00.000+07:00

Diperkirakan mantan menteri kesehatan Ahmad Sujudi korupsi uang sejumlah Rp 104, 7 miliar dihukum 5 tahun. Mantan menteri agama Said Agil al Husni Munawar korupsi Rp 50,-- miliar dihukum 7 tahun. Koruptor Bank Century Rp 7 trilion bebas hukuman.

Para pengibar bendera Bintang Kejora dan bendera Benang Raja dihukum antara 15 dan 20 tahun.

----- Original Message -----

From: Arnold

To: GELORA45@yahoogroups.com ; Sunny ; berita_korupsi@yahoogroups.com ; kkn ; ITC Watch Indonesia ; persindonesia@yahoogroups.com ; wahana-news-owner@yahoogroups.com ; exmenwa-UI@yahoogroups.com ; warta berita ; wartawan indonesia ; wartawan jakarta ; pembebasan.nasional@gmail.com ; front_mahasiswa_nasional@yahoo.com

Sent: Tuesday, April 13, 2010 10:59 PM

Subject: Cocoknya TEMBAK MATI para koruptor Re: [GELORA45] Mantan Menteri Kesehatan Dituntut 5 Tahun Penjara

Cocoknya TEMBAK MATI dipublik bila terbukti salah.

--- On Tue, 4/13/10, Marco Polo <comoprima@seznam.cz> wrote:

From: Marco Polo <comoprima@seznam.cz>
Subject: Re: [GELORA45] Mantan Menteri Kesehatan Dituntut 5 Tahun Penjara
To: GELORA45@yahoogroups.com, "Sunny" <ambon@tele2.se>, berita_korupsi@yahoogroups.com, "kkn" <KKN-Watch@yahoogroups.com>, "ITC Watch Indonesia" <surel@ictwatcht.com>, persindonesia@yahoogroups.com, wahana-news-owner@yahoogroups.com, exmenwa-UI@yahoogroups..com, "warta berita" <wartaberita@yahoogroups.com>, "wartawan indonesia" <wartawanindonesia@yahoogroups.com>, "wartawan jakarta" <wartawan_jakarta@yahoogroups.com>, pembebasan.nasional@gmail.com, front_mahasiswa_nasional@yahoo.com
Date: Tuesday, April 13, 2010, 1:10 PM

PFFUYYY ... pada TIDAK PUNYA MALU !! - sekian banyak kasus korupsi menyAngkut para PEJABAT TINGGI ( tidak terhormat ) NEGRI INI !!!

Sudah punya jabatan Tinggi Gajih Maha Besar dng segala Fasilitasnya yg serba extra cukup - Tidak Bayar Pajak , Tak Becus Bekerja .... tapi masih

juga KORUPSI .......

UNTUK PARA PEJABAT SEMACAM INI PANTAS MENDAPAT TARIF HUKUMAN 1 TAHUN PENJARA UNTUK SETIAP 1OO.Juta RUPIAH YG DIKORUPT´ ..... (Tanpa Syarat )

* Agar setiap calon KORUPTOR TANPA PANDANG BULU - CUKUP MEMIKIRKAN AKAN SEGALA AKIBAT DARI TINDAKANNYA YG SANGAT MERENDAHKAN

DIRINYA DAN MERENDAHKAN IMAGE TENTANG PRIBADINYA .

-------Original Message-------

From: samiaji

Date: 13.4.2010 21:22:31

To: GELORA45@yahoogroups.com

Subject: [GELORA45] Mantan Menteri Kesehatan Dituntut 5 Tahun Penjara

Bersyukurlah kepada tuhan dan kemurahan pengadilan negeri ini! Menggarong lebih seratus miliar hanya dihukum 5 tahun. Sebentar nanti oleh boss negeri ini akan diberi remisi dan bebas, keluar dari bui kekayaannya sudah berbunga-bunga, jadi orang kaya raya. Jangan lupa (atau sudah?) kasih amplop suapan pada mafia peradilan yang terkait ..... Berbahagialah jadi garong di negeri ini! Kamu telah memberikan contoh brillian!

************ ********* ********* ********* ********* ********* ********* ******

Mantan Menteri Kesehatan Dituntut 5 Tahun Penjara

Selasa, 13 April 2010 | 17:48 WIB

Besar Kecil Normal

Mantan Menkes 2001-2004, Achmad Sujudi menunggu sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (13/4). Ahmad Sujudi dituntut 5 tahun penjara terkait korupsi pengadaan alat kesehatan untuk kawasan Indonesia Timur dengan kerugian 104 Milyar.TEMPO/ Dwi Narwoko

TEMPO Interaktif, Jakarta -Bekas Menteri Kesehatan Achmad Sujudi dituntut pidana penjara selama lima tahun akibat tindak pidana korupsi yang diperkirakan merugikan keuangan negara sebanyak Rp 104,47 miliar.

Selain pidana penjara, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut pidana denda sebesar Rp 200 juta dan uang pengganti sebanyak Rp 700 juta. "Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa Katarina Girsang dalam tuntutannya, Selasa (13/4)

Achmad Sujudi, menurut jaksa, terbukti telah memperkaya diri sendiri sesuai dengan unsur pasal 2 ayat 1 undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan cara penunjukan rekanan secara langsung dan penggelembungan harga dalam pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan pada tahun 2003.

Penunjukan rekanan langsung terhadap PT Kimia Farma Trading dan PT Rifa Jasa Mulya yang dilakukan oleh Sujudi waktu itu, menurut Jaksa, dikarenakan Sujudi telah menerima uang sebesar Rp 700 juta dari dua perusahaan tersebut.

Sementara mengenai penggelembungan harga, Sujudi dinilai oleh jaksa telah terbukti menaikkan harga alat-alat kesehatan beberapa persen lebih tinggi dibanding harga aslinya padahal dana untuk pembelian alat-alat tersebut berasal dari APBN tahun 2003.

Proyek pengadaan tersebut direncanakan oleh Sujudi sebagai bagian dari program Departemen yang dia pimpin untuk dibagikan ke Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) pada tahun 2003.

Selain Sujudi, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyeret pihak rekanan untuk diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

GUSTIDHA BUDIARTIE

=======
Wiadomosc przeskanowana przez Spyware Doctor nie znaleziono wirusów ani spyware.
(Email Guard: 7.0.0.18, baza wirusów/spyware: 6.14770)
http://www.pctools.com
=======

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Rekening Menteri dan Anggota DPR Mencurigakan

2010-04-14T00:13:00.000+07:00

TIDAK ADA YG HARUS DIANEHKAN DIREPUBLIK AMBURADUL INI ....

Refleksi : Apa yang tidak mencurigakan dari rezim berkuasa kaum kleptokratik?

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=250755

TEMUAN PPATK
Rekening Menteri dan Anggota DPR Mencurigakan
Sri Adiningsih, Pengamat Ekonomi.
Selasa, 13 April 2010

JAKARTA (Suara Karya): Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan rekening mencurigakan atas nama seorang menteri, beberapa anggota DPR, dan beberapa pejabat setingkat direktur jenderal (dirjen). Rekening mereka mencurigakan karena aliran dana yang masuk tidak wajar atau menyimpang dari penghasilan asli masing-masing.

Kepala PPATK Yunus Husein kepada wartawan, di Jakarta, kemarin, menuturkan, ihwal rekening mencurigakan milik seorang menteri dan sejumlah anggota DPR serta pejabat tinggi sebuah kementerian itu sudah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejagung.

Yunus menuturkan, PPATK juga menemukan 25 rekening mencurigakan milik 15 aparat Ditjen Pajak, termasuk Gayus Tambunan dan Bahasyim Assifie, plus sepuluh aparat Ditjen Bea dan Cukai. Ini juga, katanya, sudah dilaporkan ke KPK, Kejagung, dan Polri.
Yunus menjelaskan, ke-25 rekening itu mencurigakan karena jumlah aliran dana yang masuk menyimpang dari penghasilan asli masing-masing pemilik rekening. Misalnya Gayus bergaji Rp 12 juta, tapi masih menerima pemasukan lain dalam jumlah yang tidak wajar.

Sementara itu, pengamat pasar modal Yanuar Rizky menjelaskan, laporan PPATK mengenai aliran dana yang mencurigakan ke rekening sejumlah pejabat publik itu harus ditindaklanjuti institusi penegak hukum. Untuk itu, dia berharap penegak hukum tidak melakukan tebang pilih.

"Silakan saja (ditindak) jika ada pihak-pihak yang terlibat dan terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum," kata Rizky.
Dia melihat, penanganan kasus-kasus hukum saat ini cenderung sekadar merupakan manajemen isu. Sebab, kasus yang mencuat ke ranah publik kemudian tenggelam alias tidak jelas kelanjutannya.

Yanuar menegaskan, kasus yang merugikan negara bagaimanapun harus diselesaikan secara hukum. Dia berharap, pemerintah berfokus dan terus mengungkapkan kasus-kasus yang terjadi. Penegakan hukum, katanya, jangan hanya dilakukan untuk sementara waktu alias dilakukan sekadar hangat-hangat tahi ayam.

Di lain pihak, ekonom Hendri Saparini mengaku tidak mengetahui pasti ihwal pembukaan rekening mencurigakan oleh PPATK. Kendati begitu, dia sepakat bahwa penegakan hukum harus dilakukan terhadap berbagai rekening yang mencurigakan itu. "Harus ada investigasi lanjutan atas laporan PPATK," tuturnya.

Sementara itu, ekonom Sri Adiningsih mengapresiasi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum jika dapat mengungkap kasus-kasus yang terindikasi merugikan negara, tidak terkecuali kasus di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). "Mestinya mereka yang diduga melanggar hukum tidak ada yang imun (kebal hukum)," katanya.
Dalam pandangan Adiningsih, jika benar-benar terbukti melanggar aturan dan menurut hukum merugikan negara, pelaku harus diproses secara hukum. Tak terkecuali presiden, jika memang terindikasi kuat melanggar hukum dan merugikan keuangan negara, harus dijerat hukum.
Disinggung mengenai kemampuan Satgas mengungkap kasus-kasus di pasar modal, Adiningsih mengaku tidak tahu. "Yang mengerti adalah lawyer atau ahli hukum," ujarnya.
Kendati begitu, Adiningsih menegaskan, lembaga Political and Economic Risk Consultacy (PERC) menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di antara 16 negara di Asia-Pasifik. Kenyataan tersebut, katanya, membuat investor asing enggan menanamkan modal di Indonesia.

Adiningsih berharap, Satgas tidak hanya berkiprah memberantas praktik mafia hukum di institusi-institusi pemerintahan, tetapi juga lembaga seperti pasar modal. Dengan begitu, dia menaruh harapan peringkat Indonesia sebagai negara terkorup bisa turun.
Sementara itu, tim penyidik yang menangani kasus rekening mencurigakan yang melibatkan mantan petinggi Ditjen Pajak bernama Bahasyim Assifie mengaku kesulitan.

Pasalnya, untuk membongkar aliran dana dari/ke rekening Bahasyim selama periode 2005-2009, penyidik Ditserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memerlukan koordinasi dengan sejumlah instansi di luar Polri. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafli Amar, penyidik kesulitan berkoordinasi dengan bank dan dalam memeriksa satu per satu transaksi atas rekening Bahasyim ini. "Ada 47 transaksi yang bernilai besar. Itu yang dicurigai," katanya. Uang di rekening Bahasyim sendiri makin bertambah karena terus berbunga.

Tersangka Bahasyim Assifie, yang diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang sebesar Rp 64 miliar, sejak Jumat (9/4) malam pekan lalu menjalani penahanan di Biro Operasi Subbagian Perawatan Tahanan Polda Metro Jaya. Bahasyim menjalani penahanan usai diperiksa di Ditserte Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. (Agus/Sadono)

------------------------------------

Website: http://kkn-watch.blogspot.com
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/KKN-Watch/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/KKN-Watch/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
KKN-Watch-digest@yahoogroups.com
KKN-Watch-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
KKN-Watch-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[kkn-watch] Ditunggu Foto-Fotomu Hingga 22 April 2010

2010-04-13T10:11:00.000+07:00

Ditunggu Foto-Fotomu Hingga 22 April 2010

Angka deforestasi Indonesia sudah mencapai 2 juta ha/tahun. Ini angka
tertinggi di dunia. Penyebabnya mulai dari kegiatan pertambangan,
perkebunan skala besar, kebun-kebun sawit hingga ilegal loging.

Bahkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah turut mempercepat
habisnya hutan alam Indonesia. Yang terbaru adalah PP No. 24/2010 yang
memberikan ijin penambangan tertutup di hutan lindung.

Kamu punya foto-foto yang berkaitan dengan kerusakan hutan oleh
permasalahan di atas?

Gabung bersama kami dalam Pameran Foto bertajuk "Penghancuran
Terpimpin", pada 2 Mei 2010 di Jakarta. Foto-foto kamu ditunggu hingga
22 April 2010.

Buka info lengkapnya di http://www.jatam.org/content/view/1230/1/

Dua Karya Foto Terfavorit yang dipamerkan akan mendapatkan kesempatan
mengikuti Toxic Tour Gratis ke wilayah pengerukan batubara terbesar di
Indonesia, Kalimantan Timur.

------------------------------------

Website: http://kkn-watch.blogspot.com
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/KKN-Watch/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/KKN-Watch/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
KKN-Watch-digest@yahoogroups.com
KKN-Watch-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
KKN-Watch-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[kkn-watch] Pancasilanya Bung Karno adalah kiri

2010-04-12T21:38:00.000+07:00

Tulisan ini juga disajikan dalam website http://umarsaid.free.fr/

                    Pancasilanya Bung Karno adalah

             pedoman moral dan politik yang kiri

Berkaitan dengan keputusan Kongres ke-7 PRD bersejarah beberapa waktu yang lalu, yang mencerminkan perubahan besar selama 14 tahun dalam kehidupannya, berikut di bawah ini disajikan sebuah tulisan Gede Sandra, sekjen baru Komite Pimpinan Pusat PRD. Dalam tulisan ini ia jelaskan mengapa PRD menganggap perlu sekali mengangkat kembali ke tempatnya yang sesungguhnya (dan seharusnya !!!), yaitu Pancasila yang kiri seperti yang digagas oleh penggagagasnya atau penciptanya, yaitu Bung Karno.

Dari tulisan ini kelihatan makin jelas sekali bagi kita semua, bahwa Pancasila yang digagas oleh Bung Karno adalah sama sekali berbeda, atau berlawanan dan bertolak belakang dengan apa yang sudah dijajakan (dicekokkan), dengan paksa pula, oleh rezim Orde Baru beserta pendukung-pendukungnya selama lebih dari 32 tahun.

Suharto beserta para pendukungnya (militer atau sipil, terutama Golkar) sudah menggunakan (lebih tepatnya : menyalahgunakan) Pancasila yang palsu atau sudah divermaak atau dikebiri untuk membunuh ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno, termasuk Pancasila yang asli, yaitu Pancasilanya Bung Karno. -Pancasila"nya Suharto adalah sebenarnya pengkhianatan terhadap Pancasilanya Bung Karno.

Inti atau isi Pancasilanya Bung Karno adalah berjiwa kiri atau revolusioner, sedangkan "Pancasila"-nya Suharto adalah reaksioner atau kontra-revolusioner. Oleh karena itu, sekarang ini semua atau seluruh kekuatan demokratis di Indonesia, yang sedang berjuang untuk membrantas kebejatan moral dan pembusukan politik (contohnya yang terakhir: kasus Anggoro-Anggodo, Artalita, Bank Century, Gayus Tambunan, soal pajak Aburizal Bakrie dan seabreg-abreg kasus korupsi di daerah-daerah) perlu mengangkat kembali Pancasilanya Bung Karno sebagai senjata untuk meneruskan revolusi, guna mengadakan perubahan-perubahan besar dan fundamental bagi kepentingan rakyat banyak.

Selama hampir setengah abad, sejak 1965, makin jelas bagi banyak orang bahwa dirusaknya, atau dibusukkannya Pancasila oleh Suharto beserta para pendukungnya telah membikin rakyat Indonesia kehilangan pedoman moral dan bimbingan politik yang benar-benar pro-rakyat, pro-kemanusiaan, yang revolusioner, yang sungguh-sungguh anti-imperialisme.

Pancasilanya Bung Karno, yang tercermin juga dalam jiwa Konferensi Bandung adalah gagasan besar yang sekarang ini (dan juga dalam jangka lama di masa datang !!!) masih relevan untuk dipakai oleh seluruh kekuatan demokratik di Indonesia (jadi bukan hanya oleh PRD) sebagai senjata untuk menghadapi berbagai masalah besar rakyat. Gagasan atau karya-karya besar Bung Karno seperti yang tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Trisakti, Konferensi Bandung, Go to hell with your aid, Ganefo dll adalah pedoman moral dan politik (moral and political guidance) yang masih sangat diperlukan bagi perjuangan rakyat Indonesia dewasa ini, dan juga di masa datang.

Sebab, sejak digulingkannya kekuasaan politik Bung Karno oleh Suharto (beserta pendukung-pendukungnya ) berbagai pemerintahan dan tokoh politik sudah silih berganti, tetapi hasilnya adalah seperti yang sama-sama kita saksikan dengan gamblang dewasa ini : serba rusak, serba bejat, serba semrawut dan serba busuk, terutama di kalangan atas atau kalangan elite.

A. Umar Said

12 April 2010

* * *   * * *

Berikut di bawah ini adalah tulisan Gede Sandra, sekjen PRD yang baru :

Pancasila, dari Trauma ke Persatuan Anti Neolib

Oleh: Gede Sandra

Sekretaris Jenderal Komite Pimpinan Pusat- Partai Rakyat Demokratik (PRD)

De-Sukarnoisasi ala Orde Baru

"Lahirnya Pantjasila, Membangun Dunia Kembali, dan Penfjelasan Manipol/Usdek adalah merupakan rangkaian jang sangkut bersangkut untuk harus kita ketahui dalam alam sekarang ini jaitu untuk menudju masjarakat Sosialis Indonesia."

(Kutipan dari Buku "Seri Tanja-Djawab Buku2 Manipol: 260 Tanja Djawab Lahirnja Pantjasila, Membangun Dunia Kembali (to build the world new), Pendjelasan Manipol-Usdek". Penerbit Miswar Djakarta, tjetakan pertama, 1965" hal. 7)

Banyak kamerad di kalangan kaum gerakan dan intelektual yang cukup kaget saat mengetahui Pancasila coba diangkat Partai Rakyat Demokratik (PRD) dari "lumpur kenistaan" ke tempat yang lebih bersih, terang dan tinggi. Sebagiannya malah keblinger, menuduh PRD sudah bergeser ke sebelah kanan, PRD sudah ditunggangi intelejen negara, PRD akan menjadi organisasi reaksioner, PRD akan melakukan penataran P4 seperti layaknya di zaman kegelapan dahulu, dan lain-lain dan sebagainya. Namun, semua itu justru menyiratkan pendeknya ingatan kolektif rakyat kita tentang Pancasila. Sangat disayangkan hanya Pancasila yang "kanan", Pancasila yang "pembunuh", dan Pancasila yang "bengis" a'la Jenderal Suharto yang masih diingat, bukan Pancasila yang sesuai keinginan sang penggali Ir. Sukarno: Pancasila yang kiri.

Stigma kanan Pancasila diperoleh dari hasil pendistorsian panjang Orde Baru. Karena banyak aktivis dan intelektual oposan kerap menjadi "korban" represi/intimidasi dari kelompok-kelompok yang mengklaim membela Pancasila, maka adalah wajar jika rasa trauma terhadap segala yang berbau Pancasila atau asas tunggal masih agak lekat. Mimpi buruk selama Orde Baru ini belum ditinggal, masih dibawa-bawa sehingga menjadi beban psikologis (semacam mental blocking) sampai sekarang.

Bukan salah kaum muda yang lahir di zaman Orde Baru jika mereka tak mampu mengingat Pancasila-nya Ir. Sukarno. Yang salah tetap adalah Jenderal Suharto yang telah mendistorsi esensi Pancasila selama 32 tahun (1965-1998). Selama itu pula Pancasila tampil dalam raut wajah yang bengis dan kejam. Namun, seperti kita menghadapi penyakit-penyakit mental umumnya, trauma yang diderita akibat Pancasila Orde Baru tidak boleh dipersalahkan, apalagi dihakimi, yang seharusnya dilakukan adalah mengobatinya (healing).

Jika diurai, sebenarnya trauma terhadap Pancasila berakar pada dua hal sbb:

1. Devide et impera antara Pancasila dengan Kaum Kiri

Pada pertengahan tahun 1965-1967, selagi Jenderal Suharto tengah melakukan "kudeta merangkak" (creeping coup, pen: baca buku terbaru John Roosa tentang Dalih Pembunuhan Massal), ia menyempatkan menetapkan tanggal 1 Oktober 1965 sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 17 September 1966 (Kep 977/9/1966). Narasi tunggal yang hendak didesainnya saat itu adalah seakan-akan Pancasila sebagai dasar negara berusaha diserang oleh kaum kiri, dan ia adalah satu-satunya pahlawan penyelamat Pancasila. Dengan dalih penyelamatan tersebutlah, Jenderal Suharto seperti mendapat restu untuk membunuh secara massal ratusan ribu sampai jutaan kaum kiri di Indonesia hanya dalam waktu 3 tahun. Kesuksesan adu domba tersebut diteruskan untuk selama masa 32 tahun berikutnya, di mana Pancasila selalu dijadikan momok untuk membungkam sisa-sisa kaum kiri (yang selamat dari pembunuhan massal atau bebas dari penjara/kamp kerja paksa) ataupun kaum kiri baru yang lahir di era 1980an (seperti PRD). Maka dari itu, kita boleh saja untuk ke depannya membulatkan tekad, mengusulkan untuk pergantian nama tanggal 1 Oktober dari Hari Kesaktian Pancasila menjadi Hari Kesaktian Orde Baru.

2. Pembohongan Asal Usul Pancasila

Sebuah kebohongan pun jika dipropagandakan ribuan kali dapat bermutasi menjadi sebuah kebenaran publik. Itu adalah teknik dari Menteri Propaganda Nazi Jerman Goebbels yang biasa disebut "Big Lie", yang ternyata dipraktekkan dengan sangat baik oleh Jenderal Suharto di Indonesia selama 32 tahun pemerintahannya. Kebohongan/distorsi terutama dari Jenderal Suharto adalah tentang tanggal lahir dan penggali sejati Pancasila, yang dipropagandakan intensif melalui Pelajaran Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB) dan penataran-penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Orde Baru menyebut, bahwa tanggal 18 Agustus 1945 adalah hari lahir Pancasila dan Mr. Mohammad Yamin adalah penggalinya. Padahal yang sebenarnya adalah Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan Ir. Sukarno adalah penggalinya. Jelas sekali ini adalah upaya de-Sukarnoisasi yang "sistemik". Meski kemudian kebohongan ini sempat dibantah oleh testamen Dr. Mohammad Hatta pada tahun 1976 , Orde Baru tetap tidak bergeming hingga Reformasi menggulingkannya. Baru setelah itu penataran P-4 dibubarkan, PSPB dicabut, dsb.

Dapat dirangkai dari kedua akar di atas, bahwa trauma terhadap Pancasila sejatinya disebabkan oleh mega proyek de-Sukarnoisasi Orde Baru. Taktik Orde Baru ini pun bukan tanpa alasan yang strategis, mengingat betapa kuatnya persatuan antara kaum kiri bersama Ir. Sukarno menjelang 1965. Pada masa itu kaum kiri adalah pendukung sejati Ir. Sukarno, karenanya untuk melumpuhkan politik Ir. Sukarno, kaum kiri harus dipisahkan darinya dan dihabisi terdahulu. Barulah Ir. Sukarno menjadi lemah dan mudah digulingkan, setelah terlebih dahulu diisolasi dari rakyat yang menjadi energi perjuangannya sejak muda.

Akhirnya sejarah mencatat, bahwa Pancasila yang awalnya dilahirkan Ir. Sukarno untuk memerangi imperialisme dan kolonialisme, berdistorsi menjadi alat yang digunakan Jenderal Suharto untuk tanpa keadilan mempersilahkan datangnya penjajahan gaya baru selama 32 tahun dan tanpa kemanusiaan menghabisi lawan-lawan politiknya.

Pancasila untuk Persatuan Anti Neoliberal

"Lima Sila ini kalau disatukan menjadi kepal akan menjadi tinju untuk menunju imperialis, lawan-lawan bejat, lawan-lawan kemerdekaan, penjajah yang menjajah Indonesia. Ini kepal rakyat Indonesia yang bersatu!"

(Cuplikan pidato Soemarsono, pimpinan Pemuda Republik Indonesia dan kader Partai Komunis Indonesia (PKI) ilegal pada tanggal 21 September 1945 di tengah RAPAT SAMUDERA yang dihadiri 150 ribu massa Marhaen di Stadion Tambaksari. Dikutip dari Buku Revolusi Agustus, Kesaksian Seorang Pelaku Sejarah, penerbit Hasta Mitra, 2008, hal. 37)

Obat dari trauma rakyat terhadap Pancasila hanyalah pembangkitan kembali ingatan kolektif perjuangan rakyat merebut (kembali) kedaulatan nasional sepanjang periode 1945-1965. Ingatan suram tentang Pancasila yang "reaksioner" di masa Orde Baru harus ditinggalkan, sedangkan ingatan tentang Pancasila yang "revolusioner" di masa Ir. Sukarno harus terus menerus digali kembali.

Pancasila yang akan kita emban bukanlah Pancasila-nya Orde Baru yang mengizinkan ExxonMobil, Freeport, Chevron, Inco, Vico, BHP Billiton, Thiess, ConocoPhilips, GoodYear, Total, Newmont, dll menjajah kekayaan alam bangsa. Pancasila yang kita ingin munculkan kembali adalah yang digunakan oleh Ir. Sukarno sebagai "pembenaran" untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, mengusir modal asing yang menghisap jauh-jauh dari bumi Indonesia (dengan atau tanpa ganti rugi). Jika dikontekstualisasi ke zaman ini mungkin tidak akan jauh berbeda: bukan Pancasila yang mengabdi kepada rezim neoliberalisme, tetapi Pancasila yang mendamba akan kedaulatan nasional sepenuhnya demi keadilan sosial seluas-luasnya menuju sosialisme Indonesia.

Dengan perkataan lain, Pancasila yang akan kita amalkan harus memiliki semangat anti penjajahan, anti penghisapan manusia atas manusia ataupun penghisapan bangsa atas bangsa, semangat pembebasan nasional menuju cita-cita sosialisme Indonesia seperti digariskan oleh Pembukaan UUD 1945.

Dengan berpegangan pada Pembukaan UUD 1945, kita dapat merangkum setiap esensi dari perjuangan anti neoliberal di semua sektor rakyat ke dalam butir-butir Pancasila. Dari sari-sari perjuangan kita di lapangan perburuhan, kaum miskin perkotaan, petani, hingga mahasiswa-pelajar dan kebudayaan dapat kita sempalkan semua ke dalam Pancasila. Dan masing-masing sektor dapat saling mendukung perjuangan di sektor lainnya secara bahu membahu, holobis kuntul baris. Inilah watak sejati Pancasila yang lebih dikenal sejak masa nenek moyang kita dengan istilah gotong royong (1) .

Semisal dalam soal outsourcing dan sistem kerja kontrak, kita akan bilang bahwa konsep labour flexibility milik neoliberal tersebut bertentangan dengan pengamalan Sila ke 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sekaligus juga Sila ke 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Atau semisal juga tentang maraknya penggusuran kampung kumuh di perkotaan yang mengekspresikan program City Without Slump milik neoliberal, kita juga dapat bilang itu melanggar sila ke 2 dan ke 5. Artinya, sepanjang Menakertrans masih "mengamalkan" sistem outsourcing dan kontrak yang menghisap kaum buruh se-Indonesia; atau sepanjang Gubernur DKI Jakarta masih rajin "mengamalkan" penggusuran terhadap anak jalanan dan perkampungan kumuh, sepanjang itu jualah mereka dengan sengaja telah melanggar Pancasila sila ke 2 dan ke 5 sekaligus. Menjadi sah kemudian jika kita jatuhkan tudingan bahwa Muhaimin Iskandar adalah musuh Pancasila, karena masih membiarkan kaum buruh Indonesia bergelimang dalam perbudakan modern; dan Fauzi Bowo juga adalah musuh Pancasila, karena tidak pernah melindungi hak hidup warga miskin Jakarta. Gampangnya, kedua oknum pejabat tersebut adalah musuh Pancasila, maka mereka adalah musuh bersama kaum buruh dan kaum miskin kota.

Kesimpulan akhir: neoliberal dan semua operatornya adalah musuh Pancasila; dan semua kaum yang dirugikan (oleh neoliberal) wajib bergotong royong bersatu dalam aksi menentangnya.

****
(1) Pada sidang di mana Ir. Sukarno berpidato tentang Pancasila tanggal 1 Juni 1945, ia diminta oleh pimpinan sidang untuk memerah Pancasila (5) menjadi Trisila (3) dengan pertimbangan lima sila masih terlalu panjang. Ia menyanggupi dan menyebutkan Trisila, yaitu Sosio-demokrasi, Sosio-nasionalisme, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan. Namun pimpinan sidang masih kurang puas dan menantang Ir. Sukarno apakah dapat memerah tiga sila menjadi satu sila saja. Dan Ir. Sukarno kembali menyanggupi, ia menyebut Gotong Royong (pen)
***
"Pancasila jangan sebatas wawasan saja, tetapi harus menjadi ideologi aksi dalam praktek."Joesoef Isak dalam suatu tulisan pengantar di tahun 2008 (sebelum tutup usia)
***
"Tetapi Republik Indonesia menghadapkan kita dengan satu keadaan jang istimewa. Rakjat adalah beraneka ragam, beraneka adat, beraneka ethnologi. Rakjat yang demikian itu membutuhkan satu "dasar pemersatu". Dasar pemersatu itu adalah Pantjasila."
Ir. Sukarno, dalam suatu sambutan tanggal 17 Agustus 1955

= = =    = = =

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Re: [GELORA45] Utang Indonesia Naik Jadi Rp 1.617 Triliun

2010-04-11T23:31:00.000+07:00

SOLUTION-NYA SANGAT GAMPANG ( BAGI PARA PEJABAT2 KORUPTOR DINEGRI INI):

01) NAIKKAN PAJAK PENGHASILAN

02) KAS NEGARA TAMBAH PENUH ......

03) kemudian "PAJAK YG MASUK" SEGERA DIBAJAK OLEH "KANTOR PAJAK" dan sekalian DIBAGI2KAN ANTARA PEJABAT TINGGI NEGRI INI .....

..... DAN HUTANG INDONESIA PUN BOLEH MENINGKAT TERUS ....

-------Original Message-------

From: sunny

Date: 11.4.2010 11:03:17

To: Undisclosed-Recipient:,

Subject: [GELORA45] Utang Indonesia Naik Jadi Rp 1.617 Triliun

http://bisnis.vivanews.com/news/read/142916-utang_indonesia_naik_jadi_rp_1_617_triliun?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Sabtu, 10 April 2010, 10:33 WIB

Utang Indonesia Naik Jadi Rp 1.617 Triliun
"Mahalnya yield ini menyebabkan utang dalam negeri semakin mahal."

Antique, Agus Dwi Darmawan

VIVAnews - Utang Republik Indonesia sampai dengan Februari 2010, tercatat sebesar Rp 1.617 triliun. Jumlah ini meningkat 23,2 persen atau sebesar Rp 304,1 triliun dibanding tahun 2005.

Ketua Badan Anggaran Harry Azhar Aziz menuturkan, total utang pemerintah itu mencapai 25,8 persen PDB (produk domestik bruto). Utang terdiri atas 62,6 persen atau Rp 1.012 triliun dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan sebanyak Rp 605,1 triliun merupakan pinjaman luar negeri.

Yield (imbal hasil) SBN, kata dia, saat ini posisinya sangat tinggi mencapai 10-11 persen dibanding pinjaman Luar Negeri yang bunganya hanya empat persen.

"Mahalnya yield ini menyebabkan utang dalam negeri semakin mahal," kata Harry disela-sela acara diskusi di Bandung, Sabtu, 10 April 2010.

Namun, lanjutnya, meski SBN ini lebih murah dibanding dengan pinjaman komersial, beban utang Indonesia tetap mengenaskan. Perlu pengendalian SBN dengan melihat outstanding SBN, SBI tiga bulan, yield penerbitan, nilai tukar dan komposisi penerbitan.

Menurut Harry, jika kemampuan pemerintah berutang sebesar 30 persen PDB, perlu skenario defisit dalam jangka waktu tidak panjang dengan tidak menambah beban ekonomi di masa depan. Selain itu, pengaturan jatuh tempo, pengetatan implementasi, cost of benefit agar utang produktif, sehingga tidak masuk dalam perangkap debt-trap.

antique.putra@vivanews.com

BERITA TERKAIT

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Re: #sastra-pembebasan# Berantas Mafia Hukum, Satgas Tebang Matang - PPATK Kantongi Nama-nama Lain Pejabat Berekening Janggal - Pemerintah Obral Janji Tutup Kebocoran Pajak

2010-04-11T21:23:00.000+07:00

.....yang bener........Pak Denny........???? Jangan asal bicarlah...... ! ?

BETUL APA SATGAS TEBANG MATANG MAFIA HUKUM ....????

**Kalau memang benar - Cobalah Undangkan dan UMumukan NAMA2 KONGKRET " MANUSIA2 - CALON HANGAT NRA PIDANA HUKUM TSB "... DIMEDIA ( TV- DAN MEDIA CETAK SERTA MEDIA ELEKTRONIK) .

** JUGA HARAP Pak DENNY INDRAYANA - mengumumkan di Media TV-CEtak dan Elektrnik "HASIL TANGKAPAN SATGAS TSB " SERTA "TINDAKAN2 HUKUM" YG NYATA

DAN KONGKRET YG DIAMBIL DAN TELAH DIAMBIL OLEH PENGEDAILAN NEGRI DAN SATGAS TSB.

** MASYARAKAT BANGSA INI " BERHAK MENGETAHUI SEGALANYA - TENTANG HAK2 NYA SBG RAKYAT BANGSA INI .

-------Original Message-------

From: GELORA45

Date: 11.4.2010 3:28:24

To: GELORA_In

Subject: #sastra-pembebasan# Berantas Mafia Hukum, Satgas Tebang Matang - PPATK Kantongi Nama-nama Lain Pejabat Berekening Janggal - Pemerintah Obral Janji Tutup Kebocoran Pajak

Berantas Mafia Hukum, Satgas Tebang Matang

Sabtu, 10 April 2010 | 12:38 WIB

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Denny Indrayana, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum.

TERKAIT:

a.. Denny Sebut 9 Kasus Rawan Mafia Hukum Kelas Kakap

b.. Markus Pajak, Penerimaan Negara Bocor 23 Persen

c.. Ada Jaringan Mafia Lain Selain Kelompok SJ

d.. Bongkar Praktik Mafia, Kode Etik Kepolisian Harus Dirombak

e.. Makbul: Biarlah Kebenaran yang Membuktikan

JAKARTA, KOMPAS.com Dalam upaya melakukan pemberantasan mafia hukum, Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indayana mengakui, pihaknya pilih-pilih. Dia mengatakan, Satgas akan memprioritaskan penanganan kasus mafia hukum yang tergolong tingkat tinggi.

"Tidak mungkin kalau tidak tebang matang. Kasus mana yang jadi titik picu menjadi fokus Satgas," kata Denny di sela-sela diskusi mingguan "Mimpi Berantas Korupsi", di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (10/4/2010).

Alasannya, kata Denny, kapasitas Satgas yang hanya beranggotakan enam orang sangat terbatas. Saat ini, Satgas menerima laporan hampir 600 kasus mafia peradilan dan diyakini akan bertambah.

"Satgas dengan hanya enam orang dan masa kerja dua tahun. Pengaduan sudah hampir 600 (kasus), kapasitas kita tidak mencukupi. Satgas tidak bisa menyentuh semua kasus," papar Denny.

Dia memaparkan, ada sembilan wilayah mafia hukum yang menjadi fokus Satgas, yakni mafia peradilan, mafia korupsi, mafia pajak dan bea cukai, mafia kehutanan, mafia tambang dan energi, mafia narkoba, mafia tanah, mafia perbankan dan pasar modal, serta mafia perikanan.

"Sembilan tadi wilayah mafia hukum yang jadi fokus Satgas, dengan bantuan aparat penegak hukum yang lain," cetus dia.

Sosiolog dari Universitas Indonesia Tamrin Amal Tomagola mengakui hal senada. Menurutnya, untuk memberantas mafia hukum, perlu menyentuh titik-titik yang tepat. "Seperti akupuntur, ada titik-titik yang mana harus ditusuk," tandas dia.

PPATK Kantongi Nama-nama Lain Pejabat Berekening Janggal

Minggu, 11 April 2010 | 07:01 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Setelah rekening janggal dua pegawai Direktorat Pajak terbongkar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan masih memiliki rekening janggal sejumlah pejabat yang lain. "Masih ada (yang lain). Tapi untuk sekarang Bahasyim Assifie yang sudah disebut- sebut itu dululah," kata Kepala Pusat Pelaporan Yunus Husein kepada Tempo kemarin.

Saat ditanyakan namanya, Yunus menolak menyebutkan. "Tidak bisa diungkapkan," katanya. Yunus mengakui ada lebih dari satu nama yang telah ia laporkan ke kepolisian dan Kejaksaan Agung. Namun dia juga tidak mau menyebutkan berapa jumlah pemilik rekening janggal yang sudah dilaporkan, "Saya belum hitung. Saya tidak ingat."

Seperti diberitakan, dalam satu bulan terakhir terbongkar dua kasus rekening janggal pegawai Pajak. Maret lalu, Gayus Halomoan Tambunan, pegawai golongan IIIa pada Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, diketahui memiliki rekening senilai Rp 24 miliar.

Belum usai kasus Gayus, Pusat Pelaporan kembali membongkar rekening janggal milik Bahasyim Assifie, bekas Kepala Pemeriksaan dan Penyidikan Kantor Jakarta VII, yang diketahui memiliki rekening Rp 70 miliar. Saat ini Bahasyim sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Jaksa Agung Hendarman Supandji pekan lalu menyebutkan, pihaknya saat ini sedang mengkaji kasus rekening janggal yang nilainya lebih tinggi dari kasus Gayus. Namun Hendarman tak memastikan apakah kasus ini melibatkan pegawai Pajak atau tidak.

Staf khusus Presiden bidang hukum, Denny Indrayana, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tidak hanya berfokus pada lingkup mafia korupsi, tapi juga pada lingkup lain. "Presiden bilang, tolong masuk ke wilayah 'big fishes'," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin.

Menurut Denny, yang juga Sekretaris Satuan Tugas, ada sembilan wilayah yang dimaksudkan Presiden sebagai "big fishes", yakni mafia peradilan, mafia korupsi, mafia pajak dan bea-cukai, mafia kehutanan, mafia tambang dan energi, mafia narkoba, mafia pertanahan, mafia perbankan dan pasar modal, serta mafia perikanan.

Langkah penyelidikan, Denny melanjutkan, tidak hanya akan dilakukan di pusat, tapi juga di daerah. Presiden juga meminta agar kasus yang dibongkar itu tidak hanya yang di depan, tapi juga yang di belakang. "Yang dimaksud Presiden adalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia," ujarnya.

? PINGIT ARIA | EVANA DEWI | SETRI YASRA

Sabtu, 10/04/2010 13:46 WIB

Pemerintah Obral Janji Tutup Kebocoran Pajak

Wahyu Daniel - detikFinance

Bandung - Pemerintah memetik pelajaran pahit dari kasus markus pajak Rp 28 miliar yang dilakukan Gayus Tambunan. Belajar dari kasus ini, pemerintah berjanji melakukan pembenahan besar-besaran.

"Kejadian (kasus markus pajak) baru-baru ini menjadi break through untuk pemerintah melakukan pembenahan besar-besaran, sehingga tidak ada lagi kebocoran-kebocoran," tutur Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam workshop Forum Wartawan Keuangan dan Moneter (Forkem) di Hotel Savoy Homann, Bandung, Sabtu (10/4/2010).

Hatta mengatakan, pemerintah siap kerja keras untuk memperbaiki kepatuhan pembayaran pajak melalui peningkatan tax ratio yang dalam beberapa tahun ini masih berkutat di 11-12%.

Seperti diketahui, pemerintah menurunkan target penerimaan pajak di 2010 sebesar Rp 9,5 triliun, bahkan pemerintah seperti putus asa untuk menaikkan tax ratio. Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan, pemerintah mengajukan penurunan tax ratio dari 12,4% menjadi 11,7%.

Harry dalam paper-nya menyatakan, alasan pemerintah menurunkan target penerimaan pajak adalah karena penerimaan pajak 2009 di bawah target. Akan tetapi menurut Harry, kasus Gayus ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah kebocoran pajak menjadi penyebab turunnya penerimaan pajak.

Adapun sumber-sumber penerimaan pajak yang diturunkan pemerintah adalah: PPh non migas turun Rp 2,57 triliun, PPn impor turun Rp 19,71 triliun, dan PBB turun Rp 1,18 triliun.

(dnl/ang)

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------------------

_________________________

SASTRA-PEMBEBASAN, wacana sukasamasuka sastrakitakitaYahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:

http://groups.yahoo.com/group/sastra-pembebasan/

<*> Your email settings:

Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:

http://groups.yahoo.com/group/sastra-pembebasan/join

(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:

sastra-pembebasan-digest@yahoogroups.com

sastra-pembebasan-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:

sastra-pembebasan-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:

http://docs.yahoo.com/info/terms/

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Tiap Tahun Rp140 T Uang Pajak Ditilep Mafia

2010-04-11T05:58:00.001+07:00

Refleksi : Masyaalloh, tiap tahun Rp140 trilion disikat? Sudah lebih dari 60 tahun lebih merdeka-merdeka, jadi Anda hitung saja berapa banyak uang pajak dilalap penguasa dan ini belum lagi dari sumber lain yang dikorupsi. Anda tentu tidak heran bahwa ciri demikian adalah sifat rezim kleptokratik, para petinggi negara kaya raya dan rakyat diperas menjadi miskin melarat.

Bagus kasus pajak diletuskan, tetapi bagaimana dengan kasus lama seperti kasus korupsi Soeharto dan kasus belum lama yaitu Bank Century? Apakah sudah dilupakan oleh tuan presien bersama konco-konco bin sahabat?

http://www.lampungpost.com/aktual/berita.php?id=16373

Sabtu, 10 April 2010

HUKUM-KRIMINAL

Tiap Tahun Rp140 T Uang Pajak Ditilep Mafia

JAKARTA (LampostOnline): Kerugian negara akibat ulah para mafia pajak sangat besar. Setiap tahun, sedikitnya Rp140 triliun hilang ditilep para tikus di kantor pajak.

"23 persen hilang dari perpajakan," ujar Martin Hutabarat, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerindra.

Hal itu dikatakan Martin usai diskusi di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (10-4).

Menurut Martin, pemerintah menargetkan penerimaan keuangan sebanyak Rp577 triliun. Namun negara hanya bisa mendapatkan Rp560 triliun dari pajak.

"Padahal penerimaan bisa mencapai Rp700 triliun," tegas dia.

Komisi III DPR pun mendesak agar aparat hukum segera memberantas mafia pajak ini. "Potensi pendapatan hilang sangat kecil kalau bisa hilangkan markus perpajakan," tegasnya. DTC/L-1

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Jaksa Agung Tegaskan Belasan Jaksa Terlibat Kasus Gayus

2010-04-10T22:12:00.001+07:00

Refleksi : Para petinggi negara termasuk jaksa, untuk menduduki jabatan yang dihadiahkan dan dipromosikan terlebih mereka harus disumpah dengan pakai kitab suci agama masing-masing, sumpah mereka antara lain bisa berbunyi : Dengan rahamat dan demi Alloh, saya akan melakukan tugas sebaik-baiknya sesuai kecapakan yang dimiliki...". Tetapi kalau dilihat begitu banyak korupsi, penipuan yang dilakukan oleh para petinggi ini, menunjukan bahwa agama tidak mempunyai efek ketulusan apapun terhadap mereka. Apakah gejala ini menunjukkan agama bisa dan boleh dipakai untuk menipu rakyat?

http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=127401

[ Jum'at, 09 April 2010 ]

Jaksa Agung Tegaskan Belasan Jaksa Terlibat Kasus Gayus

Diduga Terlibat Mafia Pajak

GORONTALO - Deretan pejabat kejaksaan yang bakal terseret kasus mafia pajak semakin bertambah. Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan, belasan jaksa diduga terlibat kasus Gayus Tambunan. ''Mungkin sekitar 15 orang yang terlibat kasus ini. Dan, sudah ada derajat kesalahan yang disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan," tegas Hendarman saat berkunjung ke Kejati Gorontalo kemarin (8/4).

Hendarman mengaku siap memberikan sanksi bila ada oknum jaksa yang terbukti bersalah. Sanksi itu bergantung pada hasil pemeriksaan dan alat bukti yang dimiliki. ''Bisa berat, bisa sedang, dan juga bisa ringan. Yang memerintahkan bisa berat, yang ikut-ikutan bisa ringan," jelasnya. ''Tergantung hasil pemeriksaan barang bukti. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan dilakukan pemecatan. Hasilnya, nanti diumumkan Kapsus Penkum dan didampingi Jaksa Agung Muda Pembinaan," imbuhnya.

Menurut Jaksa Agung, pemeriksaan dilakukan terhadap semua jaksa yang diduga terlibat, mulai proses prapenuntutan hingga pelimpahan perkara Gayus ke pengadilan. Dalam kasus tersebut, pihak kepolisian menetapkan tiga tuduhan. Yaitu, tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan penggelapan. Namun, jaksa yang menangani perkara Gayus hanya menetapkan dua tuduhan. Yaitu, pencucian uang dan penggelapan. ''Hal ini sedang kami dalami," ujarnya.

Menurut Hendarman, hasil pemeriksaan sementara bidang pengawasan oleh tim eksaminasi menunjukkan bahwa ada ketidakcermatan jaksa dalam menangani perkara tersebut. Selain itu, dalam penyusunan pasal dalam dakwaan mereka tidak berkoordinasi dengan bidang pidana khusus. Padahal, kata Herdarman, ada sangkaan pasal tindak pidana korupsi. Temuan-temuan tersebut diistilahkan dengan keanehan. Hal itu bisa disebabkan kebodohan, kelalaian, atau suatu kepentingan.

''Kalau kebodohan, tidak mungkin. Sebab, jam terbang jaksa banyak. Kalau lalai, mungkin. Kepentingan (juga) mungkin. Nah, itu yang perlu diklarifikasi saat ini," tutur Hendarman.

''Demikian pula pada pelimpahan, mulai penuntutan, penyerahan perkara ke pengadilan, dan harus dikontrol Wakajati, Ass Pidum, Kajari Tangerang, dan Kasi Pidum sampai kepada jaksa penuntut umum juga harus mengklarifikasi masalah ini," sambungnya.

Hendarman menjelaskan, ada perkara Gayus yang disidangkan hanya dengan tuntutan dua pasal. Padahal, lanjutnya, ada tiga pasal yang dilimpahkan pihak kepolisian, tetapi hanya dituntut dua pasal sehingga bebas. ''Menurut Pak Susno Duadji, bahwa ada markus (makelar kasus, Red). Nah, sekarang markus tersebut disampaikan kepada tim pemberantasan mafia kasus," katanya.

Hendarman mengatakan, tim pemberantasan mafia kasus telah datang ke Kejaksaan Agung. Dari hasil klarifikasi, surat dakwaan tersebut tidak tertib atau aneh. Karena itu, hasil klarifikasi tersebut diusut Mabes Polri. ''Atas dasar tersebut Polri menetapkan tersangka. Di antaranya Gayus dan Andi Kosasih," jelasnya.

Sementara itu, dua jaksa yang terlibat dalam penanganan perkara Gayus harus rela melepaskan jabatan strukturalnya. Dua jaksa itu adalah Cirus Sinaga yang dicopot dari jabatan asisten pidana khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Poltak Manulang yang dicopot dari jabatan kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku. Cirus merupakan ketua jaksa peneliti (P-16) sekaligus ketua jaksa penuntut umum (P-16A) perkara Gayus, sementara Poltak ketika itu menjabat direktur prapenuntutan pada jaksa agung muda pidana umum (JAM Pidum).

"Keduanya dikenai sanksi pembebasan dari jabatan struktural," kata Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) Hamzah Tadja di Kejagung kemarin (8/4). Cirus dan Poltak terbukti melanggar ketentuan pasal 2 huruf f, g, dan h, serta pasal 3 ayat (1) huruf h PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Dengan pencopotan itu, Poltak menjadi Kajati Maluku tidak sampai tiga bulan sejak dilantik pada 12 Januari lalu. Cirus bahkan lebih singkat menjalani tugas sebagai Aspidsus Kejati Jateng. Meski dilantik pada 21 Desember 2009, sampai Februari 2010 dia lebih banyak mengurusi sidang kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dengan terdakwa Antasari Azhar.

Sanksi bagi Cirus dan Poltak dijatuhkan setelah tim pemeriksa dari jajaran pengawasan Kejagung menyelesaikan pemeriksaan internal. Hasilnya sama dengan temuan tim eksaminasi pidum terhadap berkas Gayus Tambunan. Yakni, ketidakcermatan dalam penanganan perkara Gayus sejak tahap prapenuntutan hingga tahap penuntutan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Ketidakcermatan itu, antara lain, tidak menindaklanjuti perkara korupsi dalam berkas perkara Gayus dan tidak tepat dalam merumuskan dakwaan secara alternatif dari yang seharusnya dakwaan akumulatif. "Ketidakcermatan itu merupakan kesengajaan, tapi kami belum tahu apa motivasinya," kata Hamzah.

Lantas, bagaimana halnya dengan keterlibatan jaksa lainnya? Mantan Kajati Sulsel itu meminta publik bersabar. Sementara ini, dua pejabat tersebut dinilai paling bertanggung jawab. "Semua yang terbukti bersalah pasti akan dijatuhi hukuman. Seberapa beratnya, (itu) nanti bergantung peranannya," urai Hamzah.

Berdasar hasil eksaminasi, selain Cirus, masih ada empat jaksa lain yang menjadi terlapor. Mereka adalah Fadil Regan, Eka Kurnia Sukmasari, dan Ika Safitri Salim (ketiganya jaksa peneliti bersama Cirus), serta jaksa Nazran Azis dari Kejari Tangerang.

Informasi yang dihimpun koran ini menunjukkan peranan tiga jaksa peneliti itu memang tidak begitu besar. Misalnya, saat penentuan P-19 (pemberian petunjuk ke penyidik) dan penetapan P-21 (berkas lengkap).

Hamzah menegaskan, pihaknya masih melakukan serangkaian pemeriksaan. Bahkan, kemarin JAM Pidum Kamal juga menjalani pemeriksaan oleh tim pengawasan. Pemeriksaan itu terkait dengan rentut (rencana penuntutan) terhadap Gayus yang kemudian dituntut hukuman pidana satu tahun dengan masa percobaan satu tahun. "Pokoknya, semua yang berkaitan dengan penanganan perkara. Rinciannya nggak perlu saya sampaikan di sini," elaknya saat ditanya tentang materi pemeriksaan.

Tim pemeriksa dari jajaran pengawasan yang dipimpin Inspektur Pidsus dan Datun S.T. Burhanudin juga tetap merencanakan pemeriksaan terhadap Gayus Tambunan, Haposan Hutagalung, dan tim penyidik Mabes Polri. Kejagung terus berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk mendapatkan kesempatan melakukan pemeriksaan. "Kami minta izin untuk memeriksa mereka yang diduga mengetahui kemungkinan adanya uang yang mengalir ke para jaksa," kata jaksa kelahiran Pinrang, Sulsel, tersebut.

Terkait dengan aliran dana itu pula, tim pengawasan telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, jaksa yang menerima aliran dana belum diketahui. "Informasi yang diperoleh dari PPATK itu, dari Gayus sebelum melarikan diri, uang tersebut juga mengalir ke kejaksaan, tapi belum tahu siapa orangnya," terang Hamzah.

Jika benar ada dana yang mengalir ke kantong jaksa, Hamzah menegaskan, pihaknya bisa merekomendasikan untuk menyerahkan jaksa tersebut ke penyidik. Selain itu, jaksa agung bisa memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara atas usul JAM Was.

Hingga tadi malam, jaksa Cirus Sinaga tidak bisa dimintai tanggapan atas pemberian sanksi tersebut. Mantan Kasubdit Kamtibum Pidum itu tidak mengangkat teleponnya saat dihubungi koran ini. (fal/kif/jpnn/c2/c3

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Fw: #sastra-pembebasan# Jaringan Mafia di istana negara?

2010-04-09T21:35:00.000+07:00

TOPIC HARI INI :

sumber : 08 April 2010 | 22:28 wib | Nasional

SUBJEKT : Unsur Pimpinan DPR RI Diduga Terlibat Korupsi . Ada Jaringan Markus di Istana Negara

REFLEKSI :

01) LALU BAGIAMANA SEKRANG PUBLIC HARUS MENILAI DAN MENAMAKAN "ISTANA " .............??? ... YANG JELAS SULIT BAGI MANUSIA INDONESIA YG

SEHAT untuk masih menyebutnya "ISTANA MERDEKA " ATAU " INSTANA NEGARA" .........

02) DAN BAGAIMANA PULA DENGAN NAMA DPR RI YG " MISSI dan TUGASNYA " JAUH BEBEDA DNG "NAMA " LEMBAGANYA ....,???

Barangkali diantara Publik Pembaca ada yg punya Idea atau Usul untuk MENYIAPKAN " JULUKAN BARU" bagi KEDUA NAMA INSTITUSI TSB DIATAS .......... ???

-------Original Message-------

From: MiRa

Date: 9.4.2010 5:36:58

To:

Subject: #sastra-pembebasan# Jaringan Mafia di istana negara?

08 April 2010 | 22:28 wib | Nasional

Unsur Pimpinan DPR RI Diduga Terlibat Korupsi
Ada Jaringan Markus di Istana Negara

Yogyakarta, CyberNews. Buka-bukaan kasus penyalahgunaan wewenang, kekuasaan dan korupsi terus bergulir. Kamis (8/4), di Yogyakarta, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DR H Laode Ida mengungkapkan adanya unsur pimpinan lembaga tinggi negara yakni DPR RI yang diduga terlibat kasus korupsi. Dia juga menyampaikan adanya jaringan mafia di lingkup Istana Negara Jakarta.

Dia membeberkan itu semua ketika berlangsung bedah buku karyanya, Negara Mafia di Galang Press, Yogyakarta, dalam rangka 100 hari wafatnya Gus Dur. Selain dia, tampil pula sebagai narasumber Arie Sujito dan Zaenal Arifin Mochtar dari UGM. Mereka menyoroti korupsi dan mafia yang berkeliaran di lingkaran elit kekuasaan.

"Ada salah seorang teman yang mengungkapkan ini lebih parah dari era Orde Baru, orang-orang asing masuk-keluar istana dan ada yang minta jatah 20% untuk proyek tertentu," ujar Laode.

Dia menceritakan kisah nyata yang disebutnya mafia di lingkungan Istana. Namun demikian dia tak bersedia menyebut nama karena harapannya orang-orang yang pernah masuk Istana dan bertemu dengan mafia bisa menceritakan sendiri secara terbuka.

Dulu sebelum reformasi Istana Negara menjadi tempat yang sakral dan tidak sembarang orang bisa masuk-keluar. Kini, Istana sendiripun tak bisa membuat dirinya sakral karena adanya mafia di dalamnya. "Semua lini birokrasi, pemerintahan tak lepas dari praktik-praktik kotor mafia. Inilah negara mafia. Bahkan Presiden SBY tak mampu memberantas korupsi di jaringan sekitarnya," tandasnya.

Bosan
Pembicara lain dari Pusat Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenal Arifin Mochtar menambahkan dirinya bosan dengan pidato-pidato SBY yang pintar melawan korupsi bahkan dengan mengutip kaa-kata jihad. Namun apa yang terjadi, korupsi terus terjadi.

"Saya bosan dengan pidato-pidato anti korupsi karena kasus-kasus korupsi sama saja terus berlangsung. Perlu ada terobosan luar biasa untuk memberantas korupsi," papar dia.

Sementara Arie Sujito menilai kasus Century sudah anti klimaks karena parlemen tidak berani mengambil langkah lebih lanjut. Itu belum selesai muncul isu baru yang gaungnya lebih dasyat dan orang mulai melupakan Century. Dia berharap kasus-kasus tersebut tak hanya selesai ketika sudah terungkap tapi harus ada proses lebih lanjut sampai tuntas.

Laode sependapat dengan keduanya bahwa ada pengalihan isu dengan munculnya kasus pajak yang melibat Gayus dan beberapa orang lainnya. Dia menyebutnya ketika ada kasus yang sedang jadi perhatian selalu ada pengalihan dari waktu ke waktu. "Memang ada apresiasi terhadap pembongkaran tapi itu belum cukup karena tidak muncul orang-orang dari dalam yang berani bicara," tutur ilmuwan sederhana itu.

Di akhir penyampaiannya, Laode membuka ada unsur pimpinan DPR RI yang diduga terlibat penyalahgunaan wewenang dan terindikasi korupsi. Yang bersangkutan berhubungan dengan seorang menteri untuk mencairkan uang dalam jumlah miliaran rupiah untuk kegiatan tertentu.

"Hanya dengan memo pejabat, keluarlah uang miliaran rupiah. Lihat saja pekan depan akan ada yang mengungkapkan itu semua. Tak usah sebut nama karena besok akan ada yang menyebut kok," tambahnya sambil tersenyum.

( Agung Priyo Wicaksono /CN13 )

Sumber: http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/04/08/51426/Ada-Jaringan-Markus-di-Istana-Negara

***

Kejagung Lanjutkan Pemeriksaan Saksi Dugaan Korupsi Kemlu

Jakarta, CyberNews. Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa sejumlah saksi dugaan korupsi biaya tiket di Kementrian Luar negeri (Kemlu). Hari ini tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak pidana Khusus memeriksa Sutrisno, Pelaksana Tugas Kasubag Gaji Biro Keuangan Kemlu, Mahlan Effendi, Direktur PT Laser Pratayaksa Tour & Travel.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Didiek Darmanto menuturkan, pemeriksaan keduanya dilakukan sejak pukul 09.30 hingga 16.00. Dalam pemeriksaan, masing-masing harus menjawab 25 pertanyaan. "Saksi Sutrisno dan Mahlan Effendi pada pokoknya memberiksa keterangan tentang prosedur pembayaran tiket tahun 2006-2009," ujar Didiek, di Jakarta, Senin (5/4).

Dalam kasus tersebut, kejagung telah menetapkan sepuluh tersangka. Sebanyak lima tersangka ditetapkan pada akhir bulan lalu. Lima tersangka lagi yakni, Kepala Biro Keuangan Kemlu Ade Wismar Wijaya, Kasubbag Verifikasi Keuangan Kemlu Ade Sudirman, Bendahara Kemlu periode 2003-2007 I Gusti Adnyana, Bendahara Kemlu periode 2007-2009 Syarif Syam Arman, serta Dirut PT Indowanua Inti Sentosa, Syarwani Soeni.

( Wahyu Wijayanto /CN14 )

Sumber: http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/04/05/51071/Kejagung-Lanjutkan-Pemeriksaan-Saksi-Dugaan-Korupsi-Kemlu

***

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Pertemuan dengan Samir Amin

2010-04-08T18:39:00.000+07:00

Tulisan ini juga disajikan dalam website http://umarsaid.free.fr/

Pertemuan dengan Samir Amin,

soal Konferensi Bandung

Beberapa hari yang lalu, pada tanggal 5 April 2010, telah diadakan pertemuan antara tokoh raksasa gerakan perjuangan anti-imperialisme atau anti-neoliberalisme dalam skala internasional, Samir Amin, dengan beberapa orang Indonesia di Restoran INDONESIA di Paris. Hadir dalam pertemuan itu, A. Umar Said, Darwis Khudori pengajar di Universitas Le Havre (Prancis), Fahru Novrian (pengajar di Universitas Indonesia, Jakarta).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu telah dibicarakan banyak sekali soal-soal yang berkaitan dengan perkembangan gerakan menentang neo-liberalisme atau anti-imperalisme di berbagai negeri di dunia pada dewasa ini, dan juga menyinggung sejarah perjuangan Samir Amin sendiri sebagai pejuang komunis atau marxist sejak lebih dari 50 tahun.

Banyak soal tentang Konferensi Bandung yang sangat bersejarah bagi perjuangan rakyat berbagai negeri di dunia, terutama rakyat Asia Afrika, telah dibicarakan dalam pertemuan itu. Samir Amin adalah pengagum Bung Karno dan Nasser, di samping Nehru, dan Zhou Enlai. Ia menilai sangat penting Konferensi Bandung yang merupakan sumbangan besar bagi ummat manusia.

Dalam pertemuan itu Darwis Khudori, sebagai salah seorang pengorganisasi peringatan 55 Tahun Konferensi Bandung, yang puncaknya akan dilangsungkan di bulan Oktober yang akan datang di Indonesia, menyampaikan informasi bahwa dalam rangka peringatan 55 Tahun Konferensi Bandung ini akan diselenggarakan pertemuan besar dan penting yang dipusatkan di Universitas Gajah Mada di Jogya.

Dengan bantuan dari kalangan resmi di berbagai negeri, akan diusahakan hadirnya dalam pertemuan besar di Jogya itu banyak tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai negeri, termasuk Samir Amin. Ketika dibicarakan betapa pentingnya kehadiran Samir Amin dalam peringatan bersejarah di Jogya itu, Samir Amin menyambut gagasan ini dengan antusiasme yang besar. Ia menyanggupi untuk menghadiri peringatan 55 Tahun Konferensi Bandung di Jogya ini, dan sekaligus berhubungan dengan berbagai gerakan anti-neoliberal di Indonnesia, dan memperbarui pengenalannya tentang situasi di Indonesia dewasa ini dengan mengunjungi daerah-daerah.

(Dalam tulisan tersendiri akan diusahakan, dalam waktu dekat, penyajian berbagai fikiran Samir Amin tentang ini semua sebagai tokoh utama perjuangan dan pemikiran gerakan kiri di dunia. Sebagai bahan « informasi permulaan » bagi mereka yang kebetulan belum mengenal sama sekali sejarah atau sosok Samir Amin dianjurkan untuk membuka Internet dan mengetik dalam Google kata kunci « Samir Amin ». Maka akan tersedia bahan-bahan (campur aduk) dalam bahasa Inggris sebanyak 250 000 halaman. Juga tersedia banyak bahan dalam bahasa Prancis, atau bahasa-bahasa lainnya.

Sayang sekali, bahan-bahan di Google tentang Samir Amin dalam bahasa Indonesia masih tidak (atau masih belum) terlalu banyak.

Dari bahan-bahan di Google itu, didapat informasi tentang Samir Amin, antara lain sebagai berikut :

Samir Amin lahir di Cairo dalam tahun 1932 sebagai anak dari seorang bapak orang Mesir dan ibu wanita Prancis, kedua-duanya dokter. Dalam usia kecilnya ia belajar di sekolah Prancis di Port Said (Mesir) dan kemudian meneruskan di Prancis. Ia mendapat diploma Ph D ilmu politik dalam tahun 1952, diploma ilmu statistik dalam tahun 1956, dan ilmu ekonomi tahun 1957.

Sejak datang ke Paris, dalam usia mudanya ia menjadi anggota Partai Komunis Prancis, tetapi kemudian menjauhkan diri dari Partai ini akibat ketidak persetujuannya terhadap politik Partai Komunis Uni Soviet. Dalam jangka lama sekali ia dikenal sebagai intelektual Maois.

Dalam tahun 1957 ia mengeluarkan thesisnya The origins of underdevelopment - capitalist accumulation on a world scale . The structural effects of the international integration of precapitalist economies. A theoretical study of the mechanism which creates so-called underdeveloped economies (Asal usul keterbelakangan akumulasi kapitalis dalam skala dunia. ...... ...... ).

Sejak lama Samir Amin dikenal sebagai guru besar di bidang ilmu ekonomi politik, terutama soal-soal development, Ia mengajar ekonomi di Universitas Poitiers (Prancis), Paris dan Dakar (Senegal). Ia telah menulis banyak sekali (berpuluh-puluh) buku tentang hukum, masyarakat sipil, sosialisme, pembangunan ekonomi di negara-negara Afrika dan negara-negara Arab atau Islam. Ia menetap sudah agak lama di Dakar, tetapi sering mondar-mandir antara Senegal, Prancis dan Mesir.

Selama 10 tahun (dari 1970-1980) ia menjabat sebagai direktur badan PBB « UN African Institute for EconomicDevelopment and Planning » di Dakar, sesudah ia menjadi pejabat tinggi di Kementerian Planning di Mali ketika negara ini baru merdeka (tahun 1960-1963).

Karena keunggulannya sebagai tokoh besar anti-kapitalisme dan anti-imperialisme (terutama AS) maka ia dipilih oleh berbagai gerakan di dunia untuk menjabat sebagai Ketua dari Third World Forum dan juga sebagai pimpinan utama dari World Forum of Alternatives.

Dengan latar belakang yang seperti disajikan secara singkat inilah maka kelihatan pentingnya kehadiran Samir Amin sebagai tokoh besar internasional dalam rangka peringatan 55 Tahun Konferensi Bandung di Indonesia. Peringatan 55 Tahun Konferensi Bandung di bulan Oktober nantinya akan mempunyai bobot atau arti yang lebih besar lagi dengan partisipasinya seorang yang sangat terkenal di kalangan gerakan menentang kolonialisme, imperialisme atau neo-liberalisme, seperti Samir Amin.

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Re: [Jaker] SBY Urges Indonesian Mafia-Busters Urged to Chase After 'Big Fish'

2010-04-07T04:33:00.000+07:00

IKAN GEDE AKAN SELALU MAKAN IKAN YG LEBIH KECIL

TELAH DIKETEMUKAN "GURITA RAKSASA" di WILAYAH PERAIRAN INDONESIA ........

-------Original Message-------

From: sunny

Date: 6.4.2010 22:14:01

To: Undisclosed-Recipient:,

Subject: [Jaker] SBY Urges Indonesian Mafia-Busters Urged to Chase After 'Big Fish'

Reflection : Hokus pokus, simsalabim : "Big fish becomes small fish"!

http://www.thejakartaglobe.com/home/sby-urges-indonesian-mafia-busters-urged-to-chase-after-big-fish/368025

April 07, 2010

Camelia Pasandaran & Farouk Arnaz

President Yudhoyono wants anticorruption watchdogs to focus on major players in the judicial mafia.

SBY Urges Indonesian Mafia-Busters Urged to Chase After 'Big Fish'

President Susilo Bambang Yudhoyono on Tuesday ordered the Judicial Mafia Eradication Task Force to concentrate on catching the "big fish," as reports emerged of corruption cases far bigger than the Rp 28 billion ($3.1 million) uncovered in a mid-ranking tax official's bank accounts.

"He hopes we can catch big fish, or expose really big cases and reveal problems that have been hidden," task force head Kuntoro Mangkusubroto said after a meeting at the Presidential Palace.

Yudhoyono called on the team to focus on the so-called judicial mafia, especially law enforcers who fixed cases in exchange for cash.

For that reason, the president told the task force to monitor not only the central government but also regional administrations.

State corruption was again in the spotlight when Rp 28 billion was found in tax official Gayus Tambunan's accounts. He was acquitted of embezzlement last month, prompting a former National Police chief of detectives to accuse high-ranking police officials of taking bribes from Gayus to unfreeze his accounts and insure a favorable ruling at his trial.

Mahfud MD, head of the Constitutional Court, was also at the meeting and said there was a bigger case on the horizon unrelated to the tax office.

"It is more than Gayus, it is worth nearly Rp 100 billion," he said. "It is cross-institutional corruption."

Mahfud said he had obtained a report on the case from a member of the House of Representatives, but declined to elaborate, saying it was not up to him as a Constitutional Court justice to reveal it.

The chief of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), Yunus Husein, said on Tuesday that there was another case involving a former high-ranking tax official. He declined to mention any amount, however.

Yunus said his agency had uncovered another tax official with billions of rupiah in assets.

He said the case had been reported to the chief of the National Police and the Attorney General's Office in March last year.

"It is up to the [National Police chief] whether his detective unit investigates the case," he said.

Attorney General Hendarman Supandji said after meeting the president that his office had been investigating yet another tax case involving a larger sum than Gayus's case. He also did not provide further details.

Kuntoro said his task force had not received information regarding the big cases but he hoped to receive it soon.

National Police chief of detectives Comr. Gen. Ito Sumardi said a PPATK report showed many tax officials had more money than Gayus in their accounts.

"We will check the PPATK report again," Ito said, adding that the law required the center to alert the police to any suspicious transactions, with the police expected to determine if there were indications of crime.

Meanwhile, Finance Minister Sri Mulyani Indrawati vowed to take action against any of her officials linked to tax crimes.

"Gayus has been discharged, and there are two others who are being processed, and if there is enough proof to warrant sanction, the cases will be processed this week according to the regulations," she said.

She also warned that anyone with knowledge of irregularities but who declined to report it would also be sanctioned.

Sri Mulyani said nonperforming high-ranking officials would be moved to other posts and the first transfers of directors, especially those related to the Gayus case, were imminent.

Her ministry's inspector general, Hekinus Manap, said Gayus had told police others in his office were involved in brokering tax cases and named 13 people, including some outside the office.

He said that so far only one official had been discharged, while the fate of nine others would be announced on Monday.

In Yudhoyono's Hometown of Pacitan, Presidential Poll Is Cause for Celebration

10:47 PM 08/07/2009

Candidates Drum Up Support in Final Days

12:11 AM 30/06/2009

SOE, State Officials Quit SBY Team

12:04 AM 16/06/2009

Kalla Takes Offense at Yudhoyono's Remarks on Family Business

3:20 AM 06/06/2009

Top Survey Firm Draws Flak Over Party Funding

10:55 PM 04/06/2009

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Korupsi, Besar Kecil Sama Saja

2010-04-06T16:14:00.000+07:00

Message of Monday - Senin, 29 Maret 2010
Korupsi, Besar Kecil Sama Saja
Oleh: Sonny Wibisono *

"Walau suap cuma secuil, dosanya tetap segunung."
-- Edward Coke, juri di pengadilan di Inggris, 1552 - 1634

Di dalam sebuah gerbong kereta listrik berpendingin udara, seorang wanita
tua berkicau sendiri. Saat petugas datang dan memintanya karcis, tiba-tiba
dia menangis. Sambil tersedu sedan, ia memohon untuk tidak diturunkan.
Sekalipun di stasiun terdekat. Si petugas tak kuasa memaksa dan memanggil
atasannya.

Si atasan itu pun datang. Usianya mungkin seumuran dengan cucu wanita tua
itu. Dengan permintaan yang sama, dia meminta agar si nenek segera turun di
stasiun berikutnya. Seorang penumpang yang sedari tadi memperhatikan adegan
itu akhirnya buka suara.

Dia sekadar bertanya, kenapa dengan ibu itu. Biarlah dia turun di stasiun
sesuai tujuannya. Si atasan itu pun membisiki. "Badannya bau banget. Kasihan
penumpang lain." Nenek itu tak jadi diturunkan. Dan, benar saja, sejenak
kemudian mulai tercium aroma bau yang tidak enak. Bau itu berasal dari luka
yang mengering di kakinya.

Sementara itu, di sebuah pemakaman umum di Jakarta. Sehabis mengantar ke
pemakaman seorang keluarga, seorang lelaki setengah baya mengerang menahan
sakit. Kakinya terperosok pada lubang. Apes nian. Tulang keringnya berdarah.
Luka menganga. Dia meringis. Namun tak sedikit pun terdengar umpatan pada
jalan rusak yang membuatnya terjatuh dan terluka.

Si nenek tua tak memiliki uang untuk berobat menyembuhkan luka di kakinya.
Karena biaya kesehatan dirasakan mahal di negeri ini. Si bapak tua, boleh
jadi tidak hati-hati saat berjalan. Namun, bila keadaan jalan itu tidak
gompal, tentu dia takkan terjatuh dan terluka. Pedestrian yang nyaman di
negeri ini mungkin hanya menjadi dongeng.

Namun tiba-tiba di surat kabar dan layar televisi, tersiar kabar
mengejutkan. Pria muda, baru saja berusia 30 tahun, sudah sedemikian kaya.
Uangnya ditabungan hingga 28 miliar rupiah. Rumahnya di perumahan elit.
Mobilnya gonta-ganti. Hanya saja, semua itu didapatkan dengan cara yang
tidak logis. Seseorang mengirimkan uang itu ke rekeningnya sebagai bagian
dari permainan suap dalam penggelapan pajak.

Sambil mata terus melihat televisi, tiba-tiba entah dari manakah tercium
kembali bau busuk di dalam gerbong kereta yang padat penumpang. Mendadak
juga terbayang kembali wajah bapak yang meringis menahan sakit akibat luka
di kakinya.

Ironis, sungguh. Uang sebesar 28 miliar rupiah bisa jatuh dan dinikmati oleh
seseorang yang memiliki kesempatan untuk berbuat curang ketimbang dua
manusia di negeri ini yang jauh lebih membutuhkan. Uang itu semestinya masuk
ke kas negara untuk kemudian disalurkan ke berbagai proyek pembangunan untuk
kepentingan rakyat banyak.

Penyalahgunaan wewenang telah banyak membuat orang di negeri ini menderita.
Anak-anak yang menderita gizi buruk, perut mereka membuncit, mata yang
terbuka lebar, seolah menjadi pemandangan yang biasa. Atau sekolah yang
tiba-tiba ambruk saat para siswa sedang belajar. Jalanan rusak dan berlubang
sebelum waktunya. Dan entah contoh apa lagi, yang bisa dijejer disini tak
ada habisnya.

Penyelewengan, merupakan bentuk korupsi. Salah satunya dengan memberi dan
menerima komisi dari sebuah proyek, itu pula yang membuat ekonomi tinggi
sehingga harga-harga naik dan tak bisa terbeli oleh mereka yang kekurangan.
Padahal semua itu adalah hak mereka.

Walau suapnya cuma secuil, dosanya tetap segunung, tegas Edward Coke,
seorang juri asal Inggris di abad 17. Entah kecil, entah besar, tetap saja
korupsi. Dan dampaknya dahsyat. Indonesia yang bersih tentulah harapan kita
semua. Ya, daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Dan itu
bisa dimulai dari Anda, untuk tetap berbuat jujur dan tidak berlaku curang.

*) Sonny Wibisono, penulis buku 'Message of Monday', PT Elex Media
Komputindo, 2009

------------------------------------

Website: http://kkn-watch.blogspot.com
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/KKN-Watch/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/KKN-Watch/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
KKN-Watch-digest@yahoogroups.com
KKN-Watch-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
KKN-Watch-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[kkn-watch] Susno Duadji: Sehari Kapolri bohong lima kali

2010-04-06T07:55:00.000+07:00

SEHARI KAPOLRI BOHONG LIMA KALI

Wednesday, 31 March 2010 12:29 | Written by Jaka |

Komjen (Pol) Drs Susno Duadji SH MH MSc
(Mantan Kabareskrim Mabes Polri)

Dirumahnya yang tidak mewah di kawasan Cinere, pagi itu Kamis, pukul 07.50 wib. Tim Redaksi Tabloid Suara Islam tiba sepuluh menit lebih awal dari waktu yang disepakati. Tetapi ternyata tuan rumah telah siap menerima kehadiran kami di ruang tengah rumah yang cukup asri itu. Berikut ini wawancara eksklusif Abdul Halim, Muhammad Luthfie Hakim dan Muhammad Al Khaththath dari Tabloid Suara Islam, dengan Komjen (Pol) Susno Duadji di rumahnya Cinere, Depok, Jawa Barat, Kamis (25/3) lalu. Wawancara sejak dari kasus Bank Century hingga markus pajak Rp 24,6 miliar yang diduga kuat melibatkan sejumlah Jenderal di Mabes Polri.

Bagaimana tanggapan Anda atas penyesalan Ketua Tim 8 Adnan Buyung Nasution yang merekomendasikan pencopotan Anda dari Kabareskrim Mabes Polri akhir tahun lalu ?

Bang Buyung tidak perlu menyesal, tetapi yang penting follow up dari penyeslaan itu. Faktanya pada waktu itu saya Kabareskirm, orang akan beranggapan bahwa penyidikan itu berada ditangan Kabareskrim. Ada dugaan rekayasa penyidikan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Kalau ada dugaan rekayasa, maka alamat yang paling tepat tentunya Kabareskrim. Sebab tidak pernah diekspos bahwa yang menanggani kasus pimpinan KPK ini adalah suatu tim.

Pimpinan penyidiknya adalah Direktur III Brigjen Julianus Mahar. Itulah yang dinamakan dengan nama sandi Truno 3. Kalau saya di dalam jajaran Kepolisian adalah Tribrata 5 dan di lingkungan Bareskrim Guru l. Koordinatornya adalah Wakabareskrim yang bertanggungjawab kepada Kapolri. Jadi susunannya Kapolri kemudian Wakabareskrim yang membawahi beberapa tim. Sebelumnya Irjen Hadiatmoko, tetapi karena dinilai tidak berhasil dan hanya dianggap berhasil menggolkan Antasari Azhar saja tetapi justru Bibit dan Chandra gagal, sehingga Hadiatmoko dicopot. Kemudian diganti Brigjen Dikdik dan dianggap berhasil menggolkan Bibit dan Chandra, menjadi tersangka dan dia naik pangkat menjadi Irjen. Kemudian Julianus Mahar dianggap berhasil dan naik pangkat menjadi Brigjen.

Anggota tim berasal dari Bareskrim, Polda Metro, Polda Jatim, Babintak dan Ditbinkum. Saya tidak mengendalikan dan tidak boleh mengendalikan dan tidak boleh tahu hasilnya. Memang struktur militer dan polisi kuat sekali, kalau ada tim khusus maka yang boleh tahu kerjanya hanya tim itu saja, sehingga kalau saya tanya salah. Jadi yang benar adalah saya jangan bertanya. Mereka jangan melapor ke saya, sebab jadi tidak patuh pada asas.

Wajar kalau orang luar menuduh saya, tetapi saya diam dan tidak membantah. Seharusnya pimpinan yang menjelaskannya, tetapi pimpinan tidak pernah menjelaskannya bahkan Susno Duadji tidak dilibatkan disitu. Kalau bicara sendiri dan saya bukan kalau tiak terlibat, akhirnya saat ini orang akan menanyai siapa yang terlibat. Kalau bukan Susno, terus siapa ? nanti akan ke Kapolri dan diatasnya ke Presiden. Untuk itulah saya sebagai seorang perwira dan ksatria, disitu saya betul-betul menunjukkan kesetiaan dan keperwiraan saya. Manakala kepentingan lebih besar menghendaki, maka kepentingan pribadi dan kelompok harus dikalahkan, sehingga saya diam saja. Tetapi ingin tunjukkan saya tidak seperti itu. Saya menunjukkannya dengan bahasa isyarat.

Seperti sewaktu Bang Buyung menyuruh saya mundur, saya tidak mau mundur. Tetapi akhirnya Bang Buyung mau mundur jika saya tidak mundur. Tetapi kemudian diberi permen manis oleh Kapolri dengan sebuah kebohongan. Di Istana Kapolri mengatakan Susno Duadji sedang membuat surat pengunduran diri, sehingga Bang Buyung tidak jadi mundur. Kemudian malamnya Kapolri rapat dengan Komisi III DPR, dengan terang terangan mengatakan bahwa surat pengunduran Susno Duadji sudah diterima. Itu jelas suatu kebohongan besar sekali.

Sewaktu Tim 8 mengundang tim dari Polri hadir di Wantimpres untuk dimintai keterangan, yang berangkat Kapolri, Wakabareskrim, Direktur III dan beberapa pemeriksa. Saya tidak hadir, tetapi Bang Buyung tidak menanyakan ini. Seharusnya ditanya, mana Susno kok tidak datang dan anggota Tim 8 lainnya juga tidak tanya, punya ilmu apa itu ! akhirnya mereka pulang. Setelah itu mereka baru ingat dan besoknya saya datang sendiri ke Tim 8.

Saya katakan, walaupun saya tidak bertanggungjawab dalam penyelidikan ini, saya datang atas sepengetahuan institusi dan saya siap memberikan keterangan sepanjang yang saya ketahui. Tetapi tidak pernah ada pertanyaan, kenapa kamu membantah walau tidak bertanggungjawab. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Akhirnya kesimpulan Tim 8 adalah Susno merekayasa kasus untuk menghindari dari tanggungjawabnya, kan celaka benar ! Ya sudah, saya cepat didesak mundur oleh Presiden SBY. Bahkan Kapolri terdiam seusai pengunduran saya dimana prosesnya masih 15 hari setelah keluarnya rekomendasi Tim 8. Akhirnya Kapolri datang ke beberapa pimpinan redaksi media massa untuk menenangkan media massa agar tidak mendesak mundur.

Tetapi waktu itu jawaban Kapolri berkelit, ketika ditanya apa benar Susno itu, apa Kapolri takut, kok demikian kuat Susno itu, tetapi jawaban Kapolri berkelit. Semestinya sebagai seorang Kapolri, sebagai seorang jenderal polisi dia katakan, jangan menuntut Susno mundur, dia tidak bertanggung jawab dalam menyidik kasus ini, kan selesai. Tetapi siapa yang bertanggungjawab, Kapolri harus menjawab saya, kan sebagai perwira harus ksatria.

Tetapi melihat dia tidak begitu, saya kecewa ! Saya berfikir buat apa bertahan? Maka saya harus mundur. Saya berunding dengan anak istri, saya katakan kita dihujat terus menerus dan tidak bisa diundurkan, kalau mau bertahan seratus tahun bisa. Tetapi hujatan ini terus menerus, sehingga saya katakan siap mundur. Saya bilang sama anak istri, meski nama kita sudah hancur tetapi kita tidak salah. Insya' Allah, dengan keimanan kita maka kebenaran tidak akan bisa ditutupi. Kalau Allah ingin memulihkan nama kita, tidak akan sulit. Kun fayakun, selesai.

Akhirnya saya mundur, begitu mudur tidak ada masalah apa apa. Saya diam saja di rumah tidak ada niat apa-apa hampir selama 2,5 bulan. Kemudian saya berfikir bagaimana memperbaiki nama kita, harus mulai dari mana. Tahu-tahu saya diundang bersaksi di Pengadilan kasus Antasari Azhar dan saya datang tanpa niat apapun juga. Karena kesaksian dibawah sumpah dan dibawah "UU dunia", kalau saya bohong berarti saksi palsu. Kalaupun saya berbohong dan tidak ditangkap di dunia pasti akan ditangkap di akhirat. Saya akan mendapat laknat dari Allah.

Makanya sewaktu menyampaikan kesaksian, saya enak saja apa yang saya ketahui, tidak saya tambah dan tidak saya kurangi. Seperti pertanyaan pengacara, apa betul saya mengetahui ada tim yang dibentuk Kapolri yang dinamakan Tim motifasi untuk menghendel kasus ini ? Saya jawab tidak tahu dan tahu. Memang awalnya saya tidak tahu, tetapi akhirnya saya tahu. Tidak tahu memang tidak diberi tahu, kemudian tahu karena saya mengetahui tim itu gagal. Karena gagal maka dicopotlah ketua tim.

Menurut Anda, siapa sebenarnya dalang yang merekayasa semua kasus ini ?

Tanpa saya beritahu yang merekayasa, saya kira masyarakat sudah mengetahuinya. Siapa yang bertanggungjawab dalam penyelidikan ini. Tim penyidiknya Direktur III dan Koordinatornya Wakabareskrim serta penanggungjawabnya Kapolri yang langsung lapor pada Presiden. Lalu siapa penanggungjawabnya ? Saya kira dari struktur ini, silahkan dianalisis sendiri.

Anda pernah mengatakan Boediono terlibat dalam skandal Century. Namun setelah menjadi Wapres penyidikan dihentikan. Bagaimana kok bisa terjadi ?

Saya katakan bukan terlibat. Waktu menyidik Century, kasusnya saya bagi tiga. Kasus murni perbankan, duit nasabah diambil Robert Tantular dengan kasus Antaboga, dan kasus yang terkait dana LPS. Itulah yang berbeda. Kenapa saya tidak meneruskan, karena sudah masuk bulan September. Bulan Oktober sudah ada hasil penetapan Presiden dan Wakil Presiden dan sudah ada jadwal pelantikannya. Sebab kalau saya teruskan penyidikan, pasti ada yang bilang Susno telah dimanfaatkan kepentingan politik lain untuk menghancurkan nama Wapres, menggagalkan Pilpres dan Cawapres, sehingga besar sekali resikonya.

Kita menyidik harus memakai strategi, mana kuat Susno sendirian disitu, Kapolri belum tentu setuju. Tetapi kalau sekarang kuat sekali backupnya jikalau polisi ingin menyidiknya dengan backup masyarakat. Waktu itu saya menyidik dengan kekuatan hukum. Tetapi hukum tanpa ditopang oleh kekuasaan maka tidak akan bisa jalan. Pasti kalau saya teruskan akan ketemu dengan Menkeu dan Wapres. Apa kuat Susno sendirian ? Tentunya dengan strategi, toh masyarakat dan KPK sudah minta diusut dan BPK sudah mulai mengangkat kasusnya sedikit demi sedikit, itu strateginya.

Mengapa anda berani membongkar kebobrokan Mabes Polri ?

Saya kira bukan karena keberanian, tetapi karena kepenakutan saya maka saya ungkap. Jadi kalau saya berani, justru saya hormat sekali kepada mereka yang berani merekayasa kasus itu. Kalau saya takut, karena takut akan hukuman Allah lebih berat yang akan saya terima.

Menurut Anda, seberapa parah kebobrokan di dalam Mabes Polri ?

Tergantung kehebohannya ! Masyarakat kan sudah tahu, yang saya angkat ini baru satu, tetapi hebohnya luar biasa, ini berarti parah. Makanya saya tidak mau angkat banyak-banyak, satu dulu saja. Ini hanya merupakan test case saja. Saya masih punya banyak peluru. Jadi masyarakat bisa membaca. Baru satu yang saya angkat, Mabes Polri sudah goyang. Itu menunjukkan bobrok, coba dia baik. Mestinya yang kena dua orang, biarkan dua orang itu menghadapi sendiri secara hukum, kenapa dua orang itu dibela mati-matian? Padahal tidak ada kewajiban membela dua orang itu. Seharusnya kewajiban polisi itu membela saya, sebab Undang-undang mengatakan pelapor tindak pidana korupsi wajib dilindungi. Kenapa dia sampai nekat melanggar UU ?

Banyaknya kebobrokan di tubuh Polri, apa perlu direformasi Kembali ?

Bukan perlu tetapi wajib atau fardhu ain untuk direformasi. Kalau perlu itu sunnah, sedangkan ini wajib. Kalau tidak direformasi, berarti kita memelihara penjahat bersenjata resmi dan terorganisir. Padahal kewenangan polisi besar sekali dengan kekuatannya mencapai 360 ribu orang bersenjata. Polisi boleh membunuh, jika penjahat lari boleh ditembak mati. Dengan kekuatan sedemikian besar, jika tidak direformasi dengan baik maka akan sangat berbahaya. Kalau tentara tidak boleh menembak rakyat, tetapi polisi boleh nembak rakyat yang melakukan kejahatan. Tentara tidak boleh nembak rakyat yang jahat sekalipun. Kalau tentara begitu senjatanya nembak itu untuk musuh dari luar, tetapi kalau polisi senjatanya diarahkan kedalam, itu bedanya.

Apa ini sebagai dampak penempatan Polri dibawah Presiden ?

Bukan ! Polisi mau dibawah siapapun. Presiden, Menteri Peranan Wanita atau siapapun tidak masalah. Kita sekarang sedang mengalami dekadensi moral. Seharusnya polisi wajib menjadi pelindung, tetapi malah menakut-nakuti rakyat supaya dapat duit. Polisi wajib memberantas kejahatan, tetapi malah menciptakan kejahatan. Lha ini jahiliyah, ini sudah masuk zaman jahiliyah.

Dengan penetapan anda sebagai terperiksa atau tersangka, apa anda merasa didholimi ?

Ya saya terima saja, mau silahkan orang menilainya, saya diperiksa saja belum. Yang katanya namanya harum, apa ya ? Yang melaporkan saya itu kan namanya yang harum itu, yang saya tuduh merekayasa kasus dan katanya tidak terbukti. Lho bisa mengatakan tidak terbukti, kapan memeriksannya ? Kok cepat amat, mereka ngotot. Sebelum diperiksa, kesimpulannya saya jadi tersangka, ya sudah. Kalau kita ikut gila, namanya gila juga.

Mengapa Kapolri sekarang kelihatanya berbalik, mengakui ada ketidakberesan dalam kasus markus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan?

Saya diam, tahu saya sudah malas mendengarnya. Karena, semua institusi resmi seperti polisi yang berkaitan dengan HAM, mestinya jika memberi keterangan itu sekali saja, sehingga antara satu keterangan dengan lainnya sama. Jadi sekarang yang mau saya pegang keterangan siapa ? Kabareskirm lain, Kadiv Humas lain, Kapolri lain, Propam lain lagi meski dalam persoalan yang sama. Itu baru dari segi orangnya. Sekarang dari segi waktu, pagi, siang dan malam lain lagi.

Kalau dicari-cari kesalahannya seperti membolos kerja selama 78 hari, bagaimana komentar anda?

Bolos dari mana? kalau tidak pernah masuk kantor, kantornya mana ? Kantor adalah tempat suatu jabatan yang melaksanakan aktifitasnya sesuai dengan standar operasional prosedural (SOP). Tempat mungkin ada, jabatannya apa?, tugasnya apa?, SOP nya apa? Kalau ada tempat, bukan kantor namanya. Saya masuk sana, bukan masuk kantor. Tapi sekarang mereka bilang saya bolos, terserah.

Jika dibandingkan dengan orang sama seperti pak Da'i Bachtiar, apakah pernah dia ngantor setelah jadi Pati ? Dia jadi Pati selama 10 bulan sebelum pensiun. Kemudian pak Chairuddin Ismail, apakah beliau ngantor, satu tahu lebih. Apakah dia diperiksa dan dipecat. Tidak ! Kenapa untuk hal yang sama, perlakuan terhadap saya berbeda. Jadi kalau begitu ini khusus untuk Susno Duadji saja. Tapi apapun juga saya tidak menolak, saya terima.

Soal markus pajak, apa uang Rp 24,6 miliar itu memang dibagi-bagikan oleh Gayus Tambunan kepada para pejabat di Mabes Polri ?

Saya tidak tahu ! Tetapi yang jelas uang itu sudah tidak ada. Itulah tugas penyidik, sama untuk markus ini. Polisi itu mengerti hukum, tetapi mereka mengatakan kalau berani buktikan. Lha dimana saya bisa membuktikan? Saya ingin polisi yang mempunyai kewenangan menyidik itulah yang membuktikan.

Mengenai kasus Century beberapa waktu lalu, bagaimana proses kehadiran anda di Komisi III DPR. Apakah anda tidak diajak pimpinan Polri seperti waktu di Tim 8 tetapi anda mendapat undangan khusus dari DPR ?

Waktu acara dengar pendapat dengan Komisi III terkait dengan heboh cicak buaya dengan KPK, memang saya tidak diajak Kapolri, tetapi saya sudah antisipasi. Saya mempunyai teman-teman DPR agar diundang. Di meja memang tidak ada papan nama saya, tetapi saya mengatakan resmi diundang dengan tandatangan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Justru yang tak diundang itu mereka semua itu, karena yang diundang resmi hanya Kapolri dan saya, sedangkan mereka itu hanya diajak Kapolri.

Apa reaksi Kapolri waktu itu ?

Kapolri hanya kelihatan pucat saja, yang jelas dia tidak bisa bicara bebas.

Waktu itu Kapolri mengatakan Susno siap mengundurkan diri ?

Bukan siap, tetapi Susno Duadji sudah mengajukan surat pengunduran diri, katanya suratnya sudah diterima. Waktu itu saya mau berdiri, tetapi dicegah Wakapolri pak Makbul. Ketika itu dalam sehari Kapolri 5 kali berbohong secara resmi, tetapi yang tidak resmi saya tidak tahu. Waktu siangnya di Istana Kapolri mengatakan Susno sudah mengajukan surat pengunduran diri. Malamnya mengatakan surat pengunduran diri sudah diterima. Malam itu di tempat yang sama juga mengatakan tentang Nurkholish Madjid. Juga di tempat yang sama dia mengatakan tentang MS Ka'ban. Pada tempat yang sama dia juga mengatakan akan mundur jika tidak bisa dibuktikan di Pengadilan.

Mengapa di Komisi III DPR, anda sampai menangis. Apa yang menyebabkan anda terharu ?

Seumur hidup, saya tidak pernah menangis. Waktu Ibu saya meninggal dunia sekalipun, saya tidak menangis. Memang saya lebih dekat kepada Ibu meski Bapak dan Ibu sama. Karena dialah yang mengajarkan akhlak budi pekerti dan agama kepada saya. Karena sesuai dengan ajaran agama, jangan dibasahi dengan air mata ketika ditinggal wafat, maka saya hanya berdoa dan membaca Surat Yasin saja.

Tetapi malam itu di DPR saya menangis. Karena sudah hampir 4 bulan terus menerus ditekan. Sedangkan di rumah saya harus senyum, untuk menghibur istri dan anak, tetapi batin saya sedih sekali. Anak saya perempuan sampai berhenti dari bekerja karena malu bapaknya dihujat terus menerus. Akhirnya usaha sendiri dengan jual pakaian bekas di Citos dengan diobral padahal dia sarjana, tetapi yang penting halal. Alhamdulillah, ternyata penghasilannya tidak jauh berdeda dengan gajinya ketika masih kerja di kantor. Dia tidak malu, kadang kadang temannya ikut beli. Itulah yang membuat saya ketika teringat sampai menangis.

Jadi semuanya ini merupakan rekayasa dari Mabes Polri, padahal anda sama sekali tidak terlibat dalam tim penyidik. Sampai-sampai anda diminta mundur ?

Saya kan tidak mundur, tetapi minta mundur sementara. Saya diminta mundur supaya tekanan berkurang. Saya diminta mundur pak Makbul atas suruhan Kapolri. Pak Makbul waktu itu bersama pak Yusuf Manggabarani. Saya tanya mengapa Kapolri tidak langsung kepada saya, alasannya Kapolri tidak sampai hati karena saya tidak bersalah. Kemudian saya bilang oke, saya mundur, tetapi mundurnya kan bukan selamanya. Nanti setelah situasi tenang, nama saya seharusnya dipulihkan kembali. Tetapi ternyata tidak ada pemulihan sama sekali selama 2 bulan, tetapi saya diam dan tidak berontak. Selama itu saya juga masuk kantor, meski kantornya tidak ada yang dapat dimasuki. Saya datang ke teman-teman karena sudah tidak memiliki ruangan sendiri.

Selama 2,5 bulan saya tidak ada apa apa dan saya terima. Bahkan sudah akan membanting setir mencari usaha yang lain. Tetapi begitu bersaksi untuk Antasari Azhar, mereka mengancam akan memecat dan sebagainya. Sejak itulah saya merasa telah dikerjain mereka dan saya mulai bangkit. Saya katakan sama keluarga, dukung saya.

Apa reaksi anda ketika diumumkan diberhentian dari Kabareskrim ?

Saya marah sekali. Kalau mutasi seringkali tidak pernah diumumkan ke publik. Karena saat itu timingnya massa minta saya untuk mundur, sehingga seolah-olah inilah betul biang keroknya, saya tidak mau yang begitu. Saya tetap mau mundur tetapi jangan saya dikatakan bersalah. Waktu itu mungkin saya sudah kalah 80 persen.

Tetapi masyarakat kan perlu informasi yang berkaitan dengan anda ?

Itulah yang tidak pernah disampaikan oleh mereka. Karena Kapolri mengatakan tidak perlu berbicara dengan pers karena nanti semua dia yang mengatasi. Jadi saluran saya ke pers ditutup, tidak seperti sekarang ini. Saya Sholat Jum'at saja tidak boleh di Masjid, tetapi di ruang tahanan bersama para tahanan. Supaya tidak bertemu dengan wartawan di depan. Kantor saya dengan ruangan Kapolri tidak lebih dari 20 meter, saya harus naik mobil dari belakang. Saya kira ini sudah pendzoliman yang luar biasa.

Jadi anda berusaha melepaskan diri dari belenggu tersebut ?

Ya, lama-lama saya minta berhenti. Akhirnya saya bersaksi di sidang Antasari Azhar. Banyak hal yang mengejutkan dan saya dikejar terus sama wartawan. Saya sudah tidak mau tunduk lagi pada aturan-aturan polisi untuk membungkam saya. Meski tetap ada larangan berbicara sama wartawan, saya tidak takut, saya hantam saja.

Seperti apa marahnya Anda waktu diumumkan pemberhentian dari Kabareskrim ?

Langsung malam itu saya datangi rumah Kapolri, tetapi dia tidak mau menerima meski ada di dalam rumah. Dia ada di dalam kamar dan tahu saya datang karena diberitahu ajudan. Rumah Kapolri kan agak terbuka pintunya dan yang jaga banyak sekali. Jangankan maling, lalatpun tak akan bisa masuk walaupun pintunya terbuka. Saya bisa masuk karena dia tahu saya Kabareskrim. Kata ajudan bapak lagi tidur dan besoknya baru bisa bertemu Kapolri.

Akhirnya jam 4 sore keesokan hari saya baru bias bertemu Kapolri. Kemudian ajudan memberitahu saya kalau Kapolri sudah datang. Saya ingin bicara empat mata, ajudan tak menjawab. Ternyata setelah saya masuk ruangannya, sudah ada lima jenderal yang mendampingi Kapolri. Jadi saya tidak sendirian bertemu Kapolri.

Saya katakan, saya mau berhenti karena memang sudah sepakat. Tetapi kenapa diumumkan ke public? Itu berarti sudah mempermalukan saya. Seolah-olah itu isyarat kepada publik bahwa betul Susno Duadji yang bersalah dalam kasus dengan KPK, buktinya sudah dimundurkan. Dengan diumumkan kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui berbagai media massa pada malam itu, akhirnya besoknya media menulis, akibat dari perbuatan merekayasa sebagai pertanggungjawaban maka saya mundur. Jadi seolah-olah melegitimasi betul bahwa saya merekayasa kasus tersebut.

Apa reaksi Kapolri pada waktu itu ?

Dia hanya ketawa-ketawa saja dan merangkul saya. Hukuman itu kelihatannya kecil tapi maknanya besar bagi saya. Karena timingnya bertepatan dengan desakan masyarakat, maka saya mundur.

Apakah Kapolri meminta maaf kepada anda ?

Sama sekali tidak meminta maaf.

TNI dan Polri berlaku sistim komando, tetapi masyarakat sekarang melihat bintang satu berani dengan bintang tiga. Sepertinya tidak ada lagi sistim komando di Polri ?

Itu karena disuruh dan dibiarkan Kapolri. Apapun juga saya ini masih aktif sebagai polisi. Boleh benci sama Susno, tetapi dalam hierarkhi tidak boleh benci. Kalau tidak disuruh tidak bakal mereka berani. Tetapi perasaan dia ingin menjatuhkan martabat saya kan? Tetapi dia lupa martabat mereka sendiri justru yang jatuh.

Pada waktu itu ada pemeriksaan dari dua sayap, Intelijen dan Propam. Intelijen sudah clear dan Propam belum selesai, dimana Kapolri membatasi seminggu saja.

Satu minggu tak clear, dua minggu tak clear yang dilakukan Propam. Apa salah yang akan dituduhkan kepada saya? Kemudian intelijen lebih jernih berfikir seperti pak Saleh Saaf. Sebenarnya bukan Propamnya yang salah, tetapi kepemimpinan yang salah. Kalau pemimpin berwibawa, maka hirarkhi polisi akan bagus sekali. Jadi pemimpin kan harus tegas, jangan mengadu domba, ituu namanya kan mengadu domba. Saya yakin pak Saleh Saaf tersinggung berat itu. Propamnya masih ngotot sementara Kapolri tidak punya pendirian. Itu kan sama dengan menyuruh anak buah berantem.

Adanya kebobrokan dalam institusi Polri seperti markus, rekayasa perkara, intervensi politik akan membebani institusi Polri. Apa sebaiknya yang menjadi langkah Polri ?

Polri harus dirombak kepemimpinannya, terutama orang nomor satunya oleh orang yang memiliki integritas tinggi, punya keberanian dan tidak munafik. Kalau bisa begitu ya sudah selesai. Perlu waktu berapa bulan, tidak perlu lama cukup tiga bulan sudah baik karena sistim komando. Berbeda dengan Departemen dan Partai. Kalau polisi kan ada yang diatas dan bawah.

Kalau itu sepertinya suatu yang utopis, mengingat kita tahu pimpinan Polri memiliki penghasilan sampingan yang besar.

Tidak ! Polri itu gajinya kecil. Kalau memang perusahaan miliknya sendiri tidak apa-apa. Seperti gajinya kecil tetapi memiliki perusahaan silahkan saja, kan tidak dilarang mendapat penghasilan yang halal. Kalau ngak kan mati karena gajinya tak cukup. Itulah yang saya katakan kalau seorang polisi tidak ditopang dengan usaha lainnya, apapun pangkatnya jenderal bintang 8 sekalipun di Jakarta ini, tidak mungkin bisa beli mobil kijang sekalipun second hand. Gaji saya kan hanya Rp 11,7 juta, untuk membayar listrik saja satu juta lebih, belum lainnya.

Apakah anda siap mengambilalih kepemimpinan Polri bila DPR menghendakinya ?

Soal siap atau tidak siap, rakyat yang tahu. Jadi Kabareskrim saja tidak dipakai dan dicopot, masak jadi Kapolri. Itu impian terlalu tinggi. (Susno tertawa lepas)

Bagaimana perlunya fungsi moral di Kepolisian sekarang ?

Bukan hanya di polisi, tetapi di republik ini. Saya kira solusinya kita perbaiki moral melalui agama seluruh pimpinan negara ini. Sekarang ini kan orang tidak takut lagi sama Tuhan. Mereka tetap Sholat lima waktu tetapi korupsinya jalan terus. Kalau mereka ketemu daging babi muntah muntah, tetapi aspal dan pasir masuk perut. (*)

Date: Sunday, April 4, 2010, 12:46 PM

http://www.suara-islam.com/news/berita/wawancara/650-sehari-kapolri-bohong-lima-kali

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Trs: Pelatihan Perubahan Iklim untuk Umum - 24 April 2010

2010-04-05T16:39:00.000+07:00

Dear Ibu Amanda,
terimakasih atas informasinya.
sesuai amanah ibu, saya sebar luaskan ke jaringan yang ada. Tentu dengan asumsi peserta mendanai kedatangan dan akomodasi oleh lembaganya sendiri selama di Jakarta.
semoga berguna.
salam hormat,

Anung Karyadi

Subject: Pelatihan Perubahan Iklim untuk Umum - 24 April 2010

Ibu dan Bapak yang terhormat

Mohon kiranya dapat berpartisipasi atau menghimbau staf untuk mengikuti pelatihan serta menyebar luaskan
informasi di bawah ini.

Terima kasih

Amanda Katili

[http://farm3.static.flickr.com/2440/3914659822_75b1621c24_s.jpg]

THE CLIMATE PROJECT INDONESIA- CONNECTORS TRAINING
JAKARTA, SABTU 24 APRIL 2010

Peserta yang terpilih akan memperoleh informasi yang sama dan terkini seperti yang dimiliki The Climate Project Indonesia Presenter. Termasuk metode menyajikan slide show yang khusus dirancang untuk memobilisasi dan memberdayakan masyarakat menjadi bagian dari penyelesaian krisis iklim.
----------

Dampak perubahan iklim telah kita rasakan dan akan terus mengancam kehidupan umat manusia. Bencana ini jadi permasalahan global dan butuh kerja sama internasional untuk mengurangi dampaknya.

"Jangan sampai ada yang percaya bahwa solusi masalah ini dapat dicapai tanpa upaya, biaya dan mengubah kebiasaan kita. Masa depan sudah mengetuk pintu kita. Jangan sampai kita berbuat salah," kata Al Gore dalam pidatonya ketika menerima Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2007.

Al Gore, mantan Wakil Presiden Amerika Serikat memang menjadi salah satu ikon dunia dalam upaya menghadapi pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk menyebarkan gagasannya, penulis buku laris An Inconvenient Truth dan Our Choice ini mendirikan lembaga nirlaba The Climate Project. Setiap tahun dia melatih ratusan orang dari seluruh dunia melalui seleksi kompetitif untuk menjadi Presenter.

Salah satu tugas Presenter adalah melatih individu menjadi Connector atau juru bicara untuk membangkitkan warga agar sadar terhadap penyebab, dampak, dan solusi mengatasi perubahan iklim.

The Climate Project Indonesia sebagai bagian dari The Climate Project bermaksud mengadakan pelatihan untuk menjadi Connector. The Climate Project Indonesia Connectors Training ini akan diadakan pada Sabtu, 24 April 2010, pukul 0800-1700 di Jakarta.

Kami mengundang Anda menjadi bagian komunitas global dengan mengikuti pelatihan The Climate Project Indonesia Connectors. Untuk kali ini kami akan melatih 250 individu dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu pemanasan global dan perubahan iklim. Pendaftaran secara on-line dibuka melalui pengisian formulir pada link di bawah ini dengan tenggat waktu (deadline) 19 April 2010.

http://www.surveymonkey.com/s/connector

Kandidat yang sukses akan kami hubungi melalui surat elektronik pada 22 April 2010.

Untuk informasi lebih lanjut maupun pertanyaan tentang kegiatan The Climate Project Indonesia silahkan mengunjungi laman berikut: www.facebook.com/tcpindonesia<http://www.facebook.com/tcpindonesia>

Catatan: The Climate Project Indonesia akan memberikan pelatihan secara cuma-cuma dengan menyediakan materi pelatihan, snack dan makan siang. Biaya transportasi menuju tempat pelatihan ditanggung masing-masing peserta.

TENTATIVE AGENDA

CONNECTORS TRAINING

Jakarta, Sabtu 24 April 2010

8.00-9.00

Pendaftaran & Welcome Kit

9.00-9.30

Icebreaker

9.30-9.45

Selamat Datang dan Informasi tentang The Climate Project Indonesia Connectors

9.45-10.00

Sambutan Pejabat/Tokoh terkait

10.00-10.30

Rehat

10.30- 11.15

Penyebab dan Dampak Perubahan Iklim

11.15- 12.00

Solusi Perubahan Iklim

12.00- 12.30

Kesepakatan Internasional tentang Perubahan Iklim

12.30-13.30

ISHOMA

13.30 – 14.30

Keterampilan Presentasi

14.30 – 15.00

Kiat Menghadapi Penentang

15.00-16.00

Diskusi Kelompok dan Rencana Kegiatan

16.00-17.00

Hiburan dan Penutup

Partnership's Vision:
A fair, democratic and prosperous Indonesia built on sustainable good governance principles and practices.

DISCLAIMER
This e-mail and any files transmitted with it are intended solely for the use of the individual or entity to which they are addressed and may be legally privileged and/or confidential. Any unauthorized use, disclosure or copying of this e-mail or any of its attachment(s) by unintended recipient may be unlawful and is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please immediately notify the sender by e-mail and permanently delete the original e-mail and attachment(s) from your computer system.
Any opinions contained in this message are those of the author and are not given or endorsed by Partnership for Governance Reform in Indonesia (PARTNERSHIP), unless otherwise clearly indicated in the message, and the authority of the author to so bind PARTNERSHIP is duly verified. PARTNERSHIP does not warrant or assume any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information contained in the e-mail content transmitted over the Internet.

Menambah banyak teman sangatlah mudah dan cepat.
Undang teman dari Hotmail, Gmail ke Yahoo! Messenger sekarang!

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Sulistyo Ishak Gantikan Edmon Ilyas Sebagai Kapolda Lampung

2010-04-05T15:04:00.000+07:00

http://www.KabariNews.com/?34735

Jakarta, KabariNews.com - Buntut dari kasus penggelapan dana pajak yang menyeret nama-nama perwira Polri yang di antaranya diduga melibatkan Brigjen Edmon Ilyas, yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Lampung, membuat Markas Besar Polri mencopot Edmon Ilyas dari jabatannya tersebut.

Mabes Polri hari ini, Senin (5/4) rencananya akan melantik Brigjen Pol Sulistyo Ishak untuk menggantikan Edmon Ilyas.

Edmond Ilyas diduga turut menjadi makelar kasus di tubuh Polri dalam kasus penggelapan dana pajak senilai Rp 25 miliar, dan kini statusnya menjadi perwira tinggi non job di Mabes Polri.

Hingga saat ini sudah ada tujuh tersangka lainnya yang ditahan dalam kasus penggelapan dana pajak yang juga melibatkan seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Tambunan, tersebut.

Ketujuh orang yang ditahan tersebut adalah Gayus Tambunan, Andi Kosasih, AKP Sri Sumartini, Kompol Arafat, Alif Kuncoro, mantan pengacara Gayus, Haposan Hutagalung serta anak buah Lambertus.

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Wah, 149 Perusahaan Diperkirakan Setor Uang Ke Rekening Gayus

2010-04-05T11:59:00.000+07:00

http://www.KabariNews.com/?34724

Jakarta, KabariNews.com - Tertangkapnya Gayus Tambunan, tersangka penggelapan uang pajak sebesar Rp 25 miliar terus mengundang kekhawatiran berbagai pihak.

Kepada wartawan, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi menegaskan, bahwa pihaknya akan terus mendalami kasus yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak tersebut.

Berdasarkan informasi, dikabarkan sedikitnya 149 perusahaan yang diduga menyetorkan uangnya ke rekening Gayus Tambunan.

"Hal ini kita akan dalami, kalau sudah dari PPATK maka akan kita buktikan," tegas Ito Sumardi.

Sementara itu, anggota komisi III DPR-RI, Bambang Susatyo, memaparkan bahwa berdasarkan data yang diterimanya terdapat 149 perusahaan yang diduga melakukan rekayasa pajak bersama Gayus Tambunan.

Hal ini disampaikan Bambang yang ditemui usai menggelar pertemuan dengan Kapolri (Pol) Bambang Hendarso Danuri, di Mabes Polri, Kamis (1/4), mengungkapkan hal tersebut.

"Saya punya daftarnya, ini terkait kasus Gayus Tambunan. Di antaranya yang masuk ke rekening Gayus," ujarnya.

Bambang meminta Kapolri untuk bertindak tegas membongkar kasus mafia hukum di Mabes Polri.

"Kalo ada oknum yang terlibat, kita meminta Kapolri untuk mencopot dari atas sampai ke bawah," tambahnya.

Sementara itu, Kabareskrim Komjen (Pol) Ito Sumardi menjelaskan bahwa pihaknya hingga kini terus menyelidiki dugaan perusahaan-perusahaan yang terlibat.

"Kita masih dalami dugaan tersebut. Kalau sudah ada data dari PPATK maka akan segera kita tindak lanjuti melalui penyelidikan," tegasnya.

Gayus Tambunan sendiri menyerahkan diri dan memutuskan kembali ke Indonesia pada hari Rabu (31/3).

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Rp 2,7 M di Dinkes Jatim Menyimpang BPK : Dilaporkan untuk Belanja Modal, Tapi Tak Menambah Aset

2010-04-05T09:56:00.000+07:00

Rp 2,7 M di Dinkes Jatim Menyimpang BPK : Dilaporkan untuk Belanja Modal, Tapi Tak Menambah Aset

Ada temuan mengejutkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini terkait pengelolaan anggaran di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur tahun 2009. Instansi yang dikepalai Dr Pawik Supriadi, SpJP ini dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK diduga kuat melakukan penyimpangan anggaran senilai Rp 2,769 miliar lebih.

Data yang diperoleh Surabaya Pagi, Minggu (4/4), laporan ini dikeluarkan BPK kantor wilayah Jawa Timur, dengan nomor 106/R/XVIII.JATIM/05/2009 tertanggal 25 Mei 2009. Penjelasan dalam laporan tersebut, total dana APBD Jatim 2008 yang sudah diserap Dinkes Jatim sebesar Rp 27,940 miliar dari alokasi anggaran belanja sebesar Rp 33,357 miliar.

Data tersebut menunjukkan tingkat penyerapan anggaran di Dinkes selama tahun anggaran 2008 lalu tercatat sebanyak 83,76 persen. Nah, dari dana yang dihabiskan tersebut, pihak BPK menemukan kejanggalan penggunaan dana belanja modal sebesar Rp 2,769 miliar lebih.

Dana sebesar itu dilaporkan untuk belanja modal dan dicatat sebagai aset tetap. Tapi setelah diperiksa di bagian perlengkapan/aset, ternyata tidak ada penambahan aset sama sekali.

Rincinya, hasil audit dana misterius Rp 2,769 miliar lebih yang dilaporkan untuk belanja modal tapi tidak menambah aset itu adalah belanja bangunan air sebesar Rp 136,12 juta, sebagaimana laporan penggunaan anggaran pada kode rekening 52323.

Kemudian, belanja instalasi sebesar Rp 325,977 juta, alat-alat bengkel 29,2 juta, alat-alat pertanian sebesar Rp 9,9 juta, alat kantor dan rumah tangga Rp 77,04 juta, alat studio Rp 41,662 juta, alat kedokteran Rp 6,449 juta, alat laboratorium Rp 6,449 juta, dan terakhir paling besar adalah untuk bangunan gedung yang mencapai Rp 2,105 miliar lebih. "Nah, pemakaian dana tersebut tidak masuk dalam laporan pengeluaran anggaran, ini berarti sudah disembunyikan," ujar sumber Surabaya Pagi di lingkungan Pemprov Jatim.

Dalam hal ini BPK memberikan peringatan karena penggunaan dana miliaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Tindakan tersebut dipandang BPK melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006, khususnya pasal 52 ayat (1) dan pasal 53 ayat (1). BPK juga merekomendasikan pada Gubernur Jatim agar memberi teguran terkait 'penyimpangan' penggunaan dana miliaran rupiah tersebut.

Menanggapi ini, anggota DPRD Jatim Basuki Babussalam mengaku dirinya juga telah mengantongi temuan BPK tersebut. Menurut dia, temuan BPK tersebut tentu cukup memprihatinkan. Karena penggunaan anggaran yang tidak memperhatikan aturan tersebut akan sangat berpotensi merugikan negara.

"Kalau ada yang curiga disimpangkan, ya jangan salahkan," kata wakil Fraksi PAN ini. Karena itu, dirinya meminta agar kepolisian atau kejaksaan turun tangan mengusut penggunaan dana di Dinkes Jatim ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jatim Pawik Supriadi enggan memberikan penjelasan terkait temuan tersebut. Dihubungi melalui ponselnya tidak ada jawaban apapun. Sedangkan, Sekretaris Dinkes Jatim Adi Witjahjanto mengaku belum mengetahui adanya laporan BPK tersebut. "Saya belum tahu ada hasil audit BPK, nanti saya cek dulu," ucap Adi, kemarin. n

http://www.surabayapagi.com/index.php?p=detilberita&id=46362

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Wah, Seekor Kucing Jadi Anggota Kepolisian

2010-04-05T09:14:00.000+07:00

http://www.KabariNews.com/?34716

China, KabariNews.com - Bila seekor Anjing atau Kuda digunakan dalam tugas kepolisian pastinya sudah sangat tidak asing lagi di mata kita. Namun bagaimana jika ada seekor kucing yang menjadi anggota kepolisian?

Di kantor kepolisian Shapingba, Distrik Chongqing, China, terdapat seekor kucing hitam yang "menjadi anggota kepolisian".

Bukan melalui pelatiahan khusus, namuan kucing tersebut sebenarnya hanya tinggal di kantor kepolisian, namun karena kebiasaan hewan mamalia ini yang suka mengikuti tim kepolisian saat berpatroli, maka masyarakat di sekitarnya menyebut kucing ini sebagai kucing polisi.

Seperti dikutip ananova.com, Selasa (31/3), seorang anggota kepolisian menuturkan bahwa kucing tersebut sangat lincah dan bersahabat.

"Kucing ini sangat lincah, selain memanjat pohon dan menangkap tikus, hewan ini kadang ikut berpatroli," tutur petugas kepolisian.

Hingga saat ini belum ada masyarakat yang mengakui kehilangan kucing tersebut, sehingga pihak kepolisian tetap memeliharanya.

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Undangan Workshop Jurnalistik dan Desain Layout Media Instansi/Perusahaan

2010-04-01T19:39:00.000+07:00

Undangan Workshop
1. Jurnalistik Media Instansi/Perusahaan
2. Desain & Layout Media Instansi/Perusahaan
Info >> http://infointermedia.com

Bapak/Ibu Yth,

Menerbitkan media bagi sebuah instansi atau
perusahaan, baik berupa majalah, bulletin ataupun
newsletter memegang peranan yang sangat penting
dewasa ini.

Selain menjadi sarana untuk memberitakan berbagai
perkembangan instansi/perusahaan, media juga mampu
menjadi sarana menambah pengetahuan, memacu kinerja
dan menumbuhkan semangat kebersamaan.

Namun ada dua kendala yang lazim dihadapi pengelola, yaitu
pengadaan & editing naskah serta penampilan visual media
yang masih belum mampu menarik.
Dalam hal pengadaan naskah, skill menulis & editing naskah,
serta wawasan jurnalistik pengelola media menjadi kunci utama.
Adapun pada sisi penampilan, kemampuan pengelola
dalam mengoperasikan program desain dan layout,
ilmu grafika dan juga penerbitan adalah modal utama.

Untuk itu, sebagai upaya meningkatkan
kemampuan-kemampuan tersebut, kami mengundang
Bapak/Ibu dan atau staf pengelola media di
lingkungan instansi/perusahaan Bapak/Ibu untuk
mengikuti di bawah ini:

I. WORKSHOP JURNALISTIK MEDIA INSTANSI/PERUSAHAAN

Hari/Tanggal        : Pilihan I: Rabu-Jumat, 14-16 April 2010
                            Pilihan II: Rabu-Jumat, 5-7 Mei 2010
Jam                    : 09.00 - 16.00 WIB
Biaya Workshop : Rp. 2.600.000,-
Tempat               : Hotel Grand Preanger, Jl. Asia Afrika 81 Bandung

KISI-KISI MATERI

Mengatasi Hambatan Menulis
1. Sumber-sumber hambatan
2. Cara mengatasi hambatan
3. Menulis Obyektif dan Menulis Subyektif

Karakter Naskah Jurnalistik
1. Karakteristik Berita, Artikel dan Feature
2. Nilai Berita, Anatomi Berita dan Unsur-Unsur Berita
3. Panduan Menulis Berita, Artikel dan Feature
4. Gaya Bahasa Berita, Artikel dan Feature

Menggali Data, Fakta dan Referensi
1. Sumber-sumber penulisan
2. Teknik Melakukan Liputan
3. Observasi, Wawancara dan Referensi
4. Kode Etik

Praktek Merumuskan & Menulis Naskah
1. Merumuskan Topik & Outline
2. Memilih Angle, Alur dan Strategi Isi
3. Praktek Mengonsep naskah (pre-writing)

Praktek Menulis & Bedah Naskah
1. Peserta latihan menulis sebuah karya jurnalistik
2. Pembimbing akan mengevaluasi naskah peserta
dan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan

Pengetahuan Dasar Foto Jurnalistik
1. Bahasa citra
2. Nilai berita sebuah foto
3. Prinsip-prinsip komposisi

Bahasa Jurnalistik & Editing Naskah
1. Dasar-dasar bahasa jurnalistik
2. Panduan menyunting
3. Latihan-latihan berbahasa & editing naskah

II. Workshop Desain & Layout Media Instansi/Perusahaan

Hari/Tanggal     : Senin – Rabu, 24-26 Mei 2010
Jam                 : 09.00 – 16.00 WIB
Tempat            : Hotel Grand Preanger, Jl. Asia Afrika 81 Bandung
Investasi          : Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang

KISI-KISI MATERI

* Merancang Media
1. Proses awal merancang media
2. Artistik media (style, karakter, layout, tipografi, warna, dll)
3. Konsep desain media (3C: Concept, Component, Composition)
4. Rancangan Layout Halaman
5. Rancangan Cover

* Aplikasi Software Komputer Desain Grafis
1. Tools, column guide, teks, scanning, dll
2. Pembuatan obyek dan modifikasi obyek
3. Mengatur warna dan gradien

* Pengetahuan Grafika
Pengenalan seluk - beluk pra cetak (kertas, warna,oplah
dan optimasi biaya)

Pelatihan ini akan dipandu oleh pemateri berpengalamn dibidangnya.
selain pemandu utama, ada beberapa asisten pemandu yang akan mendampingi
peserta, sehingga peserta pemula sekalipun akan mudah mengikuti.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami haturkan banyak terima kasih.

Hormat Kami,
Panitia Workshop
Intermedia Network
Telp. 022 - 70165917, 08562150593
email. intermedia21@yahoo.com
info. http://infointermedia.com

==========================
PROFIL SINGKAT TIM PEMANDU
==========================

1. HERNOWO

Tak ada penulis yang tidak mengenal Hernowo,
penulis dan editor handal Indonesia.

Lewat bukunya yang sangat terkenal, "Mengikat Makna",
lulusan Teknik Industri ITB, CEO dari Mizan Learning
Center ini telah mengompori dan menginspirasi
ribuan penulis.

Prestasinya mencengangkan. Hanya dalam kurun waktu
yang sangat pendek, empat tahun (2001-2005) telah
28 buku ditulisnya. Padahal ia baru memulainya pada
usia tua, 44 tahun.

Buku-buku bestseller-nya, antara lain, Mengikat Makna,
Andaikan Buku Itu Sepotong Pizza, Quantum Reading,
Quantum Writing, Bu Slim dan Pak Bil: Kisah tentang
Kiprah Guru "Multiple Intelligences" di Sekolah,
dan Menjadi Guru yang Mau dan Mampu Mengajar
secara Menyenangkan.

"Mas Hernowo telah menjadikan teks bukan sebagai
lautan huruf mati-yang susah digauli dan
diterjuni-tetapi sebagai bagian dari keakraban
hidup sehari-hari."
—–SINDHUNATA, Pemimpin Majalah Basis

2. RANA AKBARI FITRIAWAN

- Pendidikan terakhir, Magister Ilmu Komunikasi
Universitas Padjadjaran
- Penghargaan, Juara Pertama Anugerah Adiwarta
Sampoerna 2006 untuk Kategori Hard News Ekonomi/Bisnis

Pengalaman Bidang Jurnalistik :
* Jurnalis Tempo (2004-sekarang)
* Koresponden untuk Radio CVC Australia (2005-Sekarang)
* Redaktur Pelaksana di harian Bandung Bisnis Bandung
(Maret-Agustus 2000)
* Dosen Luar Biasa di Jurusan Jurnalistik Sekolah Tinggi
Ilmu Komunikasi (STIKOM) Bandung (2004-sekarang)
* Koordinator Liputan di Suplemen Bewara harian
Surabaya Post Perwakilan Jawa Barat (November 2000-Mei 2002)
* Jurnalis di harian Metro Bandung (2003-2004)
* Menulis artikel dan cerita pendek di beberapa
majalah dan tabloid nasional (1995-Sekarang)

3. ASKURIFAI BAKSIN

- Pendidikan terakhir, Magister Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

Pengalaman Bidang Jurnalistik:
•Koresponden Majalah Aneka Yess, Majalah Amanah dan
Majalah Aku Tahu
•Wartawan Bandung Pos, Tabloid Forum Bandung
•Redaktur Pelaksana Tabloid Idola, Majalah Adiba dan
Majalah Indago
•Pemimpin Redaksi SKM Priangan Pos
•Humas PT. Inti
•Direktur Access Productions House
•Kepala Humas Unisba

Buku Yang Diterbitkan antara lain:
•Membuat Film Indie Itu Gampang (2003)
•Jurnalistik Televisi (Teori & Praktik) (2006)
•Videografi (2007)
•Radio: Program, Manajemen, dan Teknologi (Bapusda 2007)

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Re: Jaksa Agung: Kasus Gayus Banyak Keanehan - Muncul Kecurigaan Jika Hanya Bawahan yang Jadi Tersangka

2010-04-01T16:36:00.000+07:00

ENTAH SYSTEM ATAU METODA APA DAN CARA BAGAIMANA KEJAKSAAN AGUNG selalu
memeriksa Kasus Korupsi dan kasus2 Keuangan yg mencurigakan serta Kasus2
lainnya - diantaranya misalmya Perkara "Pelecahan dan atau Pencemaran Nama"
- yg sering dikatagorikan secara simultan atau begitu umum dan tanpa suatu
batasan yg nyata......atau Kasus Pornografie ( yg persoalannya sering
diinterpretasikan tanpa suatu argument yg mendasar - contoh :
Menyama-ratakan Pakaian sbg Karya Mode (Mode Fashion) - misalnya Larangan
memakai Jean,Bikini,dll - yg jelas adalah suatu Produkt Komersial yg tidak
mengikat dan lahir atau dibentuk oleh Norma2 Agama - lalu disama-ratakan
atau dikatagorikkan serta dinilai dari segi KEYAKINAN AGAMA YG MENYANGKUT
PERORANGAN MASING2...dan yg tidak mengikat dan by Law ( secara hukum) Tidak
bisa disangkut pautkan dng Bayangan atau Image perorangan atau golongfan
serta atas suatu kebiasaan dan atau Norma2 Agama yg dianut perorangan atau
kelompok masing2.....
Tetapi apabila Kita kembalikan masalahnya pada Persoalaan Pokoknya -
terutama manyangkut " Kasus Keuangan" - Maka METODA PERTAMA DAN YG SANGAT
DASAR - adalah selalu " AUDIT KEUANGAN ITU SENDIRI " ( Pemeriksaan
Pembukuan KEUANGAN itu sendiri yg harus dilakukan secara mendetail oleh
Badan2 Pemeriksa KEUANGAN Independent " yg laporannya diharapkan akan
sangat Objektive - bebas dari pengaruh dan atau bebas dari tekanan2 Politik
dari pihak2 tertentu , yg bisa mempengaruhi "HASIL AUDIT" .
METODA SELANJUTNYA adalah bukti2 nyata dan Kesaksian2 para saksi berdasarkan
Materi Pemeriksa dan Pengusutan Perkara (Pihak Kepolisian dan Kejaksaan) dan
tentunya berdasarkan Prosudur dan Metoda yg lazim dipakai dan dilaksanakan
oleh Lembaga2 Hukum dalam Proces Pengusutan perkara Hukum itu sendiri dan
prosudur2 yg berlaku serta telah ditentukan dlm Pengadilan Hukum menurut
Ketentuan hukum dan Undang2 yg berlaku.
Yang paling ANEH ialah Kita selalu harus mendengar dan menyaksikan sendiri
tentang "KEANEHAN2 " yg terjadi selama "Setiap Proces Pengadialn Hukum dari
setiap Kasus Hukum yg diperkarakan " di Pengadilan Hukum itu sendiri (
seperti juga yg dikatakan Jaksa Agung Hendarman Supandji dibawah ini . Ini
baru satu dari sekian banyak contoh2 "KEANEHAN DARI PENGADILAN HUKUM
INDONESIA .....( jikapun Tidak kita sebut Mafia Hukum...). KEANEHAN PALING
ANEH DAN MISTERIOUS ialah "PROCES PENGADILAN Manta President - Jendral
Soeharto dan "Anak Bangsa" nya - Tommy Soeharto " dan kemudian selanjutnya
"KASUS2 PERKARA HUKUM LAINNYA YG MENYUSUL KEMUDIAN ( Diantaranya : Kasus
Lumpur LEPINDO , Kasus Rumah Sakit OMNIA Interntional , dan banyak lagi
KASUS2 PERKARA HUKUM - yang cenderung terasa dan nampak sangat ANEH ...dng
Hasil dan atau VONIS HUKUM yg Tidak Jelas dan Tidak jarang - CONTROVERSIAL
PULA..........seperti halnya dng KASUS Ú SKANDAL PALING TOP yg dumulai sejak
thn 2OO8 dan memuncak serta meledak sampai pd Puncaknya ditahun 2O1O -
SKANDAL BANK CENTURY " - YG SAMPAI SAAT INI TIDAK ADA VONIS HUKUM YG NYATA
YG DIJATUHKAN TERHADAP OKNUM2 KONGKRET YG PENUH HARUS MEMPERTANGGUNG
JAWABKAN SEGALANYA DAN YG HARUS BERDASARKAN HUKUM DIKENAKAN VONIS HUKUM YG
NYATA DAN DILAKSANAKAN........
Motto :
Verba movent - exempla trahunt ( Contoh/Perbuatan akan lebih meyakinkan
dari pada suatu Pernyataan ....) - Droit de Suite ( Hak atas Suatu
Penyelesaian atau Solituion yg benar )

Selamat siang dan sore, dan malam
Marco.-

-------Original Message-------

From: GELORA45
Date: 1.4.2010 3:48:06
To: GELORA_In
Subject: #sastra-pembebasan# Jaksa Agung: Kasus Gayus Banyak Keanehan -
Muncul Kecurigaan Jika Hanya Bawahan yang Jadi Tersangka

Jaksa Agung: Kasus Gayus Banyak Keanehan
Rabu, 31 Maret 2010 | 16:06 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan banyak
keanehan dalam kasus Guyus Tambunan. "Banyak ketidaktertiban dan keanehan di
situ," kata Hendarman di gedung Kejaksaan, Rabu (31/3).

Keanehan tersebut antara lain tidak dicantumkannya tindak pidana korupsi
oleh jaksa yang menangani perkara ini dalam berkas perkara Gayus. Hendarman
menambahkan ada beberapa faktor yang menyebabkan keanehan itu. "Apakah itu
dikarenakan kebodohan, keteledoran, atau kepentingan," kata Hendarman.

Untuk kebodohan itu, Hendarman menegaskan, hal tersebut tidak mungkin
terjadi karena bawahannya punya jam terbang tinggi. Namun untuk keteledoran
dan kepentingan, Hendarman mengakuinya. "Tidak menutup kemungkinan."

Keteledoran tersebut disebabkan karena bawahannya sedang menangani kasus
lain. "Mungkin karena mereka sedang menangani kasus Antasari saat itu,"
katanya.

Dia juga mengaku dirinya tidak diberi laporan oleh jaksa yang menangani
perkara Gayus mengenai rencana tuntutan satu tahun penjara dan satu tahun
percobaan. "Tidak ada laporan kepada saya (mengenai rentut dari jaksa),"
katanya.

Saat ini, Hendarman menyerahkan kasus ini kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan
"Eksaminasi ini mencari kesalahan perkara belum kepada orangnya," kata
Hendarman.

Ia juga memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) untuk terus memonitor
perkembangan kasus Gayus Tambunan yang saat ini masih ditangani pihak
kepolisian.

"Nantinya begitu ke luar SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan),
Jampidum dan Jampidsus langsung merapat untuk memberikan petunjuk," katanya.

Sebelumnya Ketua Tim Eksaminasi, Suroso mengatakan telah ditemukan
ketidakcermatan dalam penananganan perkara Gayus. Mulai dari tidak
profesional, lalai hingga ada kepentingan.

Tim eksaminasi telah memeriksa sembilan orang terkait dengan eksaminasi
tersebut. Mereka adalah lima jaksa peneliti dan empat pejabat strukrural
mulai Kasie Pidum Kejari Tangerang, Kajari Tangerang, Aspidum Kejati Banten
hingga Direktur Pra Penuntutan (sudah mantan) Poltak Manullang.

DANANG WIBOWO

Kamis, 01/04/2010 08:07 WIB
Markus Pajak Rp 28 M
Muncul Kecurigaan Jika Hanya Bawahan yang Jadi Tersangka
Muhammad Taufiqqurahman - detikNews

Jakarta - Polri telah menjadikan Kompol Arafat sebagai tersangka dan telah
memeriksa AKP M. Polri diharapkan tidak berhenti di level perwira menengah
saja, tapi hingga atasan Kompol Arafat.

"Hanya menetapkan tersangka bawahannya saja tentunya menimbulkan kecurigaan
saja. Siapa pun yang yang terlibat jangan hanya dilemparkan ke bawahan.
Kalau ada bukti petinggi tersangkut, harus diperiksa," ujar pengamat
kepolisian Bambang Widodo Umar kepada detikcom, Kamis (1/3/2010).

Bambang tetap menunggu perkembangan Polri dalam mengusut dugaan keterlibatan
oknum polisi dalam kasus Gayus Tumbunan dan Andi Kosasih. "Kita berharap
polisi melakukan pemeriksaan terbuka, transparan, dan jujur apa adanya,"
kata purnawirawan polisi ini.

Bambang juga berharap Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tetap mengontrol tim
independen Polri yang memeriksa Gayus Tambunan dan Andi Kosasih.

"Satgas jangan sampai tidak mengontrol ini secara cermat, karena Satgas
punya data yang cukup banyak dan masukan Susno Duadji akurat. Saya pikir
jangan sampai data itu tidak dipergunakan," argumennya.

Dengan demikian, kasus Gayus tuntas dan sukses mengungkap oknum yang
terlibat di Ditjen Pajak dan juga kepolisian.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang pada Rabu (31/3) kemarin
menyatakan, pihaknya masih mendalami kehadiran Kompol Arafat di Hotel KC. Di
hotel itulah Gayus bersama Haposan Hutagalung, dan Andi Kosasih, menyusun
skenario kasus Gayus Tambunan.

Semalam, Propam Polri juga telah memeriksa Brigjen Pol Edmon Ilyas dan
Brigjen Pol Raja Erizman yang disebut mantan Kabareskrim Susno Duadji
terlibat dalam kasus tersebut.
(fiq/nrl)

------------------------------------

Website: http://kkn-watch.blogspot.com
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/KKN-Watch/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/KKN-Watch/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
KKN-Watch-digest@yahoogroups.com
KKN-Watch-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
KKN-Watch-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[kkn-watch] Fasilitas Publik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

2010-04-01T12:58:00.000+07:00

Fasilitas Publik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Oleh: Ananto

Sebagai warga Kabupaten Bekasi, saya merasa bangga mempunyai seorang Bupati, Ustadz DR. H. Sa'duddin, MM., yang kinerjanya diakui oleh Negara. Terbukti dengan dianugerahinya beliau dengan Piala Citra Bhakti Abdi Negara pada tanggal 11 Februari 2010, yang diberikan langsung oleh Presiden SBY di Istana Negara.

Piala Citra Bhakti Abdi Negara diberikan kepada Pemkab/Pemkot yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memiliki komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik.

Penetapan hasil penilaian Piala Citra Bhakti Abdi Negara tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Negrara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 365 tahun 2009 tentang Pemberian Penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik tahun 2009.

Bupati Bekasi DR. H. Sa'duddin, MM menerima piala Citra Bhakti Abdi Negara karena dinilai sukses dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tidak lama setelah menerima penghargaan tersebut, foto Bupati Bekasi DR. H. Sa'duddin, MM menerima Piala Citra Bhakti Abdi Negara seperti yang dirilis di http://www.bekasikab.go.id/www/html/3tno.php tersebut segera terpampang di reklame – reklame besar dan menghiasi banyak sudut – sudut wilayah kabupaten bekasi.

Jauh Panggang dari Api

Benarkah Bupati Bekasi DR. H. Sa'duddin, MM sudah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya? Banyak parameter yang harus diajukan agar bisa menilai dengan obyektif. Langkah pertama harus dijelaskan dulu, apa itu pelayanan publik. Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dengan definisi pelayanan publik seperti di atas, silahkan kita menilainya dengan potret – potret di lapangan yang penulis ambil di seputaran Cikarang, jantung Kabupaten Bekasi di bawah ini.

Jembatan darurat di Jl. Raya Cikarang – Cibarusah yang sudah berdiri hampir 6 bulan

Kemacetan luar biasa yang terjadi hampir setiap pagi dan sore di Tegal Gede

Jl. Raya Kalimalang antara Jababeka – Pool Bus Sinar Jaya yang hancur lebur.

Pengendara Mobil dan Sepeda Motor berjuang dengan sekuat tenaga dan konsentrasi penuh

Korban berjatuhan, apakah masih menunggu korban yang lebih parah?

Kepedulian teman dengan ikhlas menolong

Kapan bisa mempunyai pemimpin yang peduli dengan kondisi fasilitas publik di wilayahnya? Penghargaan sudah ada di tangan, kemenangan sudah diraih. Tinggal mau atau tidak menjalankan amanah.

Ananto,

Buruh pabrik, tinggal di Kabupaten Bekasi

--
yasir wa la tu'asir

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] K-Video: OC Kaligis : KPK Harus Diawasi!

2010-03-31T15:14:00.000+07:00

http://www.KabariNews.com/?34707

Pengacara Senior OC Kaligis berniat membongkar skandal yang selama ini terjadi di KPK. Lembaga ini menurutnya menjadi lembaga Super Power yang tak terkontrol, sehingga harus diawasi.

"Orang yang masuk KPK, habis riwayatnya, tidak mungkin menang," kata OC Kaligis dalam diskusi dan peluncuran buku "Korupsi Bibit dan Chandra" di Jakarta, Senin (29/03). Buku "Korupsi Bibit dan Chandra" itu ditulis sendiri oleh OC Kaligis dan sebagai bentuk kekecewaaan dirinya terhadap penegakan hukum di Indonesia, terutama soal penyelesain out of court (penyelesaian di luar hukum) terhadap dua tersangka korupsi Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.

Selanjutnya klik disini

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Lagi, Terdakwa Ngaku Diperas Jaksa Rp 200 Juta

2010-03-31T08:36:00.000+07:00

Lagi, Terdakwa Ngaku Diperas Jaksa Rp 200 Juta

Setelah Fathorrasjid mengaku diperas jaksa Kejaksaan Agung Rp 1,5 miliar, giliran Jeaneet A.Y Darmayanti yang didakwa melanggar ijin pengangkutan Migas juga 'menyanyi'. Warga Jl Alun-Alun Selatan, Purworejo, Pasuruan ini ngaku diperas oknum jaksa di Surabaya Rp 200 juta.

Jeaneet menjelaskan perkara yang menjeratnya itu terjadi sejak tahun Mei 2008. Namun baru disidangkan di PN Surabaya sejak November 2009, dan sampai sekarang belum selesai. "Jaksa selalu memberi alasan kalau saksi tidak bisa hadir," kata Jeaneet didampingi penasihat hukumnya Solahuddin Serba Bagus, usai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (30/3).

Penundaan ini, menurut dia, hanya trik dari jaksa untuk selalu meminta uang pada dirinya dengan berbagai macam alasan. Sejak awal perkaranya ini sampai disidangkan, Jeaneet telah merogoh kocek Rp 400 juta. "Uang itu habis saat mengurus di Polisi dan Kejaksaan," ucapnya.

Untuk jaksa, Jeaneet mengaku telah memberikan uang kurang lebih Rp 200 juta. Uang tersebut diserahkan pada oknum jaksa berinisial RN secara bertahap di Kejati Jatim.

Ia pernah menyerahkan uang Rp 150 juta melalui pengacaranya pada jaksa RN. Sebab, bila tidak diserahkan dirinya akan ditahan ketika perkaranya dilimpahkan dari Polda Jatim ke Kejaksaan. Saat tahap dua, jaksa kembali meminta uang kalau tidak diberi akan dilakukan penahanan. "Kalau gak mau ngasih saya Cuma bisa bantu bilangkan pada Aspidum," ucap Jeaneet menirukan ancaman RN.

Belum cukup memainkan penahanan, oknum jaksa ini kembali meminta uang untuk mengubah pasal dari "dan" menjadi "atau" (dalam dakwaan ada dakwaan kesatu, kedua, ketiga). Untuk merubah itu, oknum jaksa ini meminta uang Rp 30 juta namun hanya dikasih Rp 15 juta.

Permintaan belum berakhir, untuk mengurangi pasal yang didakwakan dimana sebelumnya pasal 52, 53, 54, 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Migas atau 263 KUHP. "Untuk menghilangkan pasal mengenai pengoplosan minyak jaksa meminta uang Rp 20-30 juta," beber Jeaneet.

Sehingga pasal yang dijeratkan padanya sampai persidangan adalah pasal 53 dan 54 UU No 22 tahun 2001 tentang Migas atau 263 KUHP. "Uang-uang tersebut saya bungkus dengan kresek hitam dan diserahkan di Kejaksaan oleh pengacara saya. Saya nunggu di loby lantai enam, karena saya tidak pernah boleh ikut masuk," jelasnya.

Terakhir, oknum jaksa ini meminta uang untuk mengajukan rencana tuntutan (Rentut). Namun, tidak menyebutkan berapa uang yang diminta oknum jaksa ini.
"Kami tawarin Rp 10 juta, jaksa tidak mau. Cuma dijawab, Masak segitu, jaksa tidak mau menyebutkan nominalnnya," jelas Jeaneet sambil mendengarkan rekaman pembicaraan antara pengacara dan jaksa di HP-nya.

Saat dikonfirmasi masalah ini, Aspidum Kejati Jatim, Edy Rakamto belum bersedia memberikan komentar. "Saya belum tahu itu, suaranya terputus-putus, mas" jawab singkat karena hubungan HP terputus saat dihubungi wartawan kemarin. n

http://www.surabayapagi.com/index.php?p=detilberita&id=46125

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Gara-Gara Gayus, Muncul Gerakan Boikot Bayar Pajak

2010-03-29T10:54:00.000+07:00

http://www.KabariNews.com/?34691

Jakarta, KabariNews.com - Di saat pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajaknya heboh mengkampanyekan kepada masyarakat agar membayar pajaknya, tiba-tiba muncul gerakan "Boikot Bayar Pajak".

Gerakan ini merupakan buntut dari kasus penggelapan dana pajak senilai Rp 25 miliar yang diduga melibatkan nama Gayus Tambunan, yang merupakan salah satu pegawai kantor Ditjen pajak.

Gerakan yang diberinama "Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung BOIKOT BAYAR PAJAK untuk KEADILAN", tersebut muncul di halaman jejaring sosial facebook.

Para pendukung gerakan ini bahkan telah mencapai 11,713 facebooker, dan terus bertambah.

Nama Gayus Tambunan sendiri muncul kepermukaan setelah mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji menyebutkan terdapat makelar kasus pajak di tubuh Polri.

Sosok Gayus pun saat ini tengah menjadi sorotan public, karena uang sejumlah Rp 25 miliar tersebut diduga masuk ke dalam rekening pegawai kantor pajak golongan IIIA tersebut.

Berikut ini beberapa komentar di wall akun facebook tersebut.

"Sebelum transparant penggunaan pajak benar2 untuk rakyat...mari boikot pajak," tulis Lisdianto Nugroho.

"ORANG BIJAK BAYAR PAJAK....ORANG PAJAK(Gayus)
NILEP PAJAK.!!!!," kata Ivanka Slankers Stsetia.

"kita sbg pegawai biasa dipaksa bayar pajak walopun keberatan.. tp mereka dg mudahnya mengambil uang bermilyar2 yg bukan hak nya. apa kata dunia.. rakyat kecil hny menonton mereka yg berkuasa bagi2 jatah korupsi..hancurlah negara kita," kata Ika Setiani.

"bayar pajak seh boleh boleh saja,tp kl bikin rakyat menderita,APA KATA DUNIA???," kata Devi Armand.

"rakyat khususnya tax payers tidak pernah benar2 merasakan manfaat dari membayar pajak ke negara. uang pajak dari rakyat kebanyakan hanya untuk memfasilitasi pejabat2 saja dan sering juga diselewengkan spt kasus gayus," kata Muhammad Ikhwan.

"Kasihan temen-temen di kantor pajak yang bener-bener hidup bersih. Mereka jadi malu menyandang korps pegawai pajak karena segelintir oknum atau segerombolan oknum???" kata Ayu Widia Gayatri.

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

Malaysia Design & Build for office and renovation and Manufacturer of Office furniture, Lab furniture, ESD work bench ,

2010-03-24T23:49:00.001+07:00

Artsystem is Malaysia registered ISO Company with manufacturing & project Management expertise.

Our Scope of services : Interior Design for Office , House , Workstation, custom products.

Manufacturing of Lab Benches, Work Benches , Esd work benches and custom made

Own Manufacturing Facilities :

Lab products : Lab Furniuture for schools, hospital, commercial, treatment plant etc

Work bench : ESD work bench for military, electronic workstation, R & D workstation etc

Office Furniture : Several design of Open Plan system for office, custome built in furniture,

chairs, conference table, workstation, etc

Other works :

Design & Build , Project Management for Interior Fit out for office , residence, inclusive of installation of gypsum

partition, carpet, ceiling, electrical, telecommucation installation of equipment and so on.

For further information please contact Miss June or Miss Emily

Office phone : 03-79821300

Hand phone : 0123053862

Email : harry@artsystem.com.my

[kkn-watch] LSM Sesalkan Pemotongan Dana BKPG "Desak Dewan Publikasikan Dana Aspirasi"

2010-03-11T13:20:00.000+07:00

BANDA ACEH - Tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang antikorupsi, yakni Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Gerakan Antikorupsi (GeRAK), dan Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR), menyesalkan kebijakan DPR Aceh memotong pagu anggaran untuk Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG). Mereka juga mendesak pihak DPR Aceh memublikasikan alokasi dana aspirasi untuk 69 anggotanya karena dinilai terkesan dipaksakan dan tidak menghiraukan masalah yang ada. Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian dan Koordinator Badan Pekerja GeRAK, Askhalani dalam pernyataan tertulis yang diterima Serambi Rabu (10/3) menyatakan, alokasi dana aspirasi yang jumlahnya mencapai Rp 345 miliar (Rp 5 miliar perorang), berdampak buruk pada ... Baca selengkapnya

Pemanasan global? Apa sih itu?
Temukan jawabannya di Yahoo! Answers!

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Sejumlah Guru Dikirim Belajar Antikorupsi ke Belanda

2010-03-08T16:34:00.000+07:00

Refleksi : Rupanya antikorupsi tidak bisa dipahami dengan larangan seperti: jangan mencuri, jangan menipu, jangan korupsi, karena Alloh akan murka, tetapi suatu ilmu yang sangat sulit dan oleh karena itu harus dipelajari di Belanda. Waktu Dandeals menjabat gubernur jenderal dia berusaha keras memberantas korupsi di kalangan kaum bangsawan di Hindia Belanda, tetapi rupanya tidak berhasil mengeliminasikan penyakit tsb. karena kemudian ternyata penyakit itu merdeka dan menjalar membebani kehidupan rakyat dan kaum neo-bangsawan seperti sediakala. Jongens en meisjes, goed leren, ja!

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/03/08/101414/Sejumlah-Guru-Dikirim-Belajar-Antikorupsi-ke-Belanda

08 Maret 2010

Sejumlah Guru Dikirim Belajar Antikorupsi ke Belanda

SEMARANG-Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang akan mengirimkan sejumlah guru dari beberapa daerah di Indonesia ke Belanda untuk mengikuti training pendidikan antikorupsi, 5-25 April 2010.

Kepala Humas Antonius Juang mengatakan, training tersebut merupakan kelanjutan program pendidikan antikorupsi yang dirintis Pusat Studi Urban (PSU) Unika Soegijapranata sejak 2002, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa sekolah di Jawa Tengah.

"Peserta yang diberangkatkan berjumlah 18 orang, terdiri atas 14 guru dari Jateng, Bali, Kalimantan, dan Sumatera, serta tiga dosen Unika dan satu staf KPK," katanya.

Mereka akan mengikuti pelatihan bertema "Training on Enchancing The Capacity and Competence of Teachers in Values Based for Raising Awareness on Anti-Corruption Issues".

Dia menambahkan, PSU Unika Soegijapranata mendapatkan beasiswa StuNed Scholarship Programme sebesar 83.605 euro dalam bentuk kursus singkat.
Pendidikan antikorupsi itu akan dilangsungkan di The International Institute of Social Studies (ISS), Erasmus University Rotterdam, Den Haag.
Modul Pembelajaran "Pada 2005 lalu, PSU Unika Soegijapranata juga pernah memperoleh beasiswa serupa untuk mengikuti 'Training on Enhancing Civil Society and Public Awareness in Combating Corruption'," kata Antonius.

Para peserta yang diberangkatkan saat itu, lanjutnya, berjumlah 11 anggota PSU Unika Soegijapranata, satu staf KPK, dan dua guru selama tiga minggu di ISS Den Haag dan dua minggu di Indonesia. "Hasil dari training tersebut adalah modul pembelajaran antikorupsi yang diterapkan di beberapa sekolah di Kota Semarang,"katanya.

Dia mengatakan, PSU Unika Soegijapranata telah menerapkan pendidikan antikorupsi bagi generasi muda secara konsisten dan berkelanjutan, dengan menyusun modul antikorupsi bagi siswa SD.

"Modul itu disusun bersama-sama dengan guru-guru sekolah yang menjadi mitra PSU yang diadopsi oleh KPK dan kemudian diterapkan di seluruh Indonesia," katanya.

Keunikan modul tersebut, kata dia, terletak pada penyisipan nilai-nilai antikorupsi, yakni kejujuran, keadilan, daya juang, keberanian, kesederhanaan, dan kepedulian dalam mata pelajaran di sekolah.

"Nilai-nilai antikorupsi itu disisipkan dalam pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan sebagainya, sehingga akan meningkatkan efektivitas pembelajaran antikorupsi tanpa memberatkan siswa dan guru," kata Antonius. (ant-45

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] SBY Tak Mau Komentari Hasil Pansus Century

2010-02-26T07:27:00.000+07:00

Refleksi : Apa yang bisa dikomentari oleh SBY? Bukankah sebelum dilakukan proforma investigasi, sudah jelas bahwa tidak ada oknom yang akan dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran hukum. Sendiwara Bank Century akan resmi ditutup dengan Happy End.

http://hariansib.com/?p=112971#more-112971

SBY Tak Mau Komentari Hasil Pansus Century

Posted in Berita Utama by Redaksi on Februari 25th, 2010

Jakarta (SIB)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mau mengomentari kesimpulan akhir Pansus Hak Angket Bank Century. Untuk sementara SBY tidak akan bersikap reaktif."Mungkin saja nanti berkomentar. Tapi yang pasti bahwa sampai sekarang presiden tidak akan bereaksi terhadap hasil akhir fraksi di DPR," ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha saat dihubungi wartawan, Rabu (24/2).

Julian menegaskan, SBY belum bisa mengemukakan pandangan-pandangannya mengenai hasil Pansus Century . "Kecuali pandangan orang lain atau saya. Reaksi presiden belum berikan tanggapan apa-apa," imbuhnya. Rapat pansus Century Selasa malam menyebut beberapa nama yang bertanggung jawab dalam bailout Century. Beberapa di antaranya yakni Menkeu Sri Mulyani dan Wapres Boediono.

PD Serahkan Urusan Partai Koalisi ke SBY

Partai Demokrat tidak mau terus kecolongan di Pansus Century. Nasib Partai koalisi diserahkan sepenuhnya kepada Presiden SBY sebagai pimpinan koalisi."Kita konsentasi Pansus bukan konsentrasi koalisi," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/2). Anas mengaku heran dengan sikap beberapa koalisi yang tetap menyebut nama. Oleh karena itu, nasib partai koalisi diserahkannya kepada SBY."Sekarang tugas kami konsentrasi di Pansus, kalau koalisi itu urusan yang jauh lebih besar. Pimpinan koalisi Pak SBY," jelas Anas.

Anas pun berharap partai koalisi tunduk kepada SBY dan komitmen mereka. "Yang memimpin koalisi presiden, yang kedua yang memimpin koalisi adalah kesadaran berkoalisi. Yang memandu komitmen dan etika berkoalisi," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan mayoritas Fraksi DPR menyebutkan nama dalam pandangan akhir fraksinya. Hanya PKB, PAN, dan PPP, partai koalisi yang tidak menyebutkan nama Boediono dan Sri Mulyani. (detdikcom/o)

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Masalah Bank Century masih rumit

2010-02-16T10:42:00.000+07:00

Masalah Bank Century masih rumit

Tidak lama lagi tugas Pansus Angket DPR mengenai kasus skandal Bank Century akan berakhir. Menurut rencana, pada tanggal 2 Maret 2010, sidang paripurna DPR akan membicarakan laporan Pansus Angket tentang hasil pemeriksaannya tentang berbagai masalah skandal besar ini.

Dari dua berita berikut di bawah ini kelihatan bahwa meskipun tugas Pansus selesai nantinya masih banyak sekali persoalan yang belum selesai terbongkar.

Karena itu, masih akan banyak sekali masalah yang diperdebatkan oleh banyak kalangan. Sebagian dari berbagai masalah itu dapat disimak dalam 11 rubrik yang terdapat dalam website http://umarsaid.free.fr

Dua berita tersebut adalah sebagai berikut :

Investigasi Lapangan kian Kuatkan Dugaan Pelanggaran

Senin, 15 Februari 2010

JAKARTA--MI: Panitia Angket Kasus Bank Century menyatakan, hasil investigasi lapangan ke lima kota makin memperkuat dugaan adanya pelanggaran pada dana talangan (bailout) terhadap Bank Century.

Ketua Panitia Angket Kasus Bank Century Idrus Marham, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, mengatakan, hasil Tim Investigasi Panitia Angket baik yang bertugas di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, maupun Bali menemukan adanya nasabah yang memiliki rekening mencurigakan.

Dikatakannya, hal itu makin memperkuat dugaan adanya pelanggaran dengan modus merugikan keuangan negara. Idrus mencontohkan, Tim Investigasi Panitia Angket yang bertugas di Jakarta dan sekitarnya menemukan adanya empat nasabah Bank Century yang memiliki rekening mencurigakan.

"Mencurigakan karena adanya transaksi dengan frekuensi tinggi serta transaksi dalam jumlah sangat besar," kata Idrus.

Tim Investigasi Panitia Angket yang bertugas di Makassar, katanya, juga menemukan aliran dana yang mencurigakan pada rekening milik nasabah Bank Century Amiruddin Rustan yang nilainya mencapai Rp90 miliar.

Tim Investigasi Panitia Angket di Medan, katanya, menemukan sebanyak 20 pemilik rekening yang mencurigakan serta di Surabaya juga menemukan adanya rekening milik Budi Sampurna yang pecah-pecah menjadi banyak rekening dengan nilai masing-masing Rp2 miliar.

"Di Bali Tim Investigasi Panitia Angket juga menemukan pelanggaran, meskipun direksi Bank Century menghalang-halangi tugas Panitia Angket," katanya.

Rapat konsultasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Senin, untuk memperjelas aliran dana yang ditemukan Tim Investigasi Panitia Angket di lapangan.

Sementara itu, Anggota Panitia Angket Bambang Soesatyo mengatakan, temuan Tim Investigasi Panitia Angket melakukan konfirmasi ke PPATK. Menurut dia, setelah dikonfirmasi diketahui banyak pencairan dana tidak normal dengan sejumlah modus yang sudah terungkap.

Beberapa modus itu, katanya, adanya deposito palsu, rekening fiktif, dan kloning atau penggandaan nomor rekening seperti adanya aliran dana ke rekening milik Amiruddin Rustand di Makassar yang tidak diakui pemiliknya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar ini menduga antara pegawai bank dan nasabah saling kenal sehingga bisa mencairkan dana tanpa menggunakan bukti identitas. "Mereka mencairkan dana secara tunai menggunakan rekening palsu untuk menghilangkan jejak," katanya.

Dikatakan Bambang, dengan temuan-temuan tersebut kesimpulan akhir yang akan disampaikan Partai Golkar masih tetap konsisten

* * *

Sinar Harapan, 15 Pebruari 2010

Data Fiktif Sulitkan Pelacakan Aliran Dana

Jakarta Dari investigasi langsung Pansus DPR tentang Skandal Century dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kejahatan yang terorganisasi dan sistematis.

Ini karena terdapat beberapa penarikan dana dengan menggunakan identitas fiktif. Penggunaan data fiktif ini menyulitkan pelacakan aliran dana.
"Ini kejahatan terorganisasi dan sistematis. Banyak sekali temuan keganjilan dalam investigasi ke beberapa kota," kata anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Senin (15/2).
Menurutnya, penarikan dana dengan identitas palsu dilakukan beberapa kali dalam jumlah di atas Rp 2 miliar.

"Padahal, Bank Century ini sedang dalam pengawasan. Ini artinya ada pembiaran sehingga pengawasan dari BI terhadap bank ini longgar, sehingga terjadi penarikan dalam jumlah besar-besaran dengan menggunakan identitas palsu, KTP fiktif," ujarnya.
Penggunaan identitas palsu, katanya, menyulitkan pelacakan terhadap aliran dana tersebut. Namun, dari investigasi dapat disimpulkan telah terjadi kongkalikong antara pengawas dengan yang diawasi, antara BI dan Bank Century. "Ini kriminal," tegasnya.

Rapat Pansus yang akan membahas kesimpulan akhir sedianya dilakukan hari ini (Senin), tetapi ditunda Rabu (17/2) pukul 10.00. "Sekarang kita sedang memeriksa intens Bank Mutiara di Ciputat dan Senayan Jakarta," jelasnya.

Mengenai sikap pemimpin Bank Mutiara Denpasar yang enggan memberikan data kepada Pansus Century, anggota pansus Agun Gunanjar Sudarsa dari Fraksi Partai Golkar di Jakarta, Senin pagi, mengatakan pihak Bank Mutiara di Bali memang takut dengan aturan menjaga kerahasiaan nasabah saat dimintai data oleh tim pansus. Namun, hal itu akan bisa diselesaikan dengan melakukan komunikasi dengan pemimpin Bank Mutiara di Jakarta. "Tim tidak perlu ke Denpasar lagi. Itu bisa kita dapatkan di sini. Mereka tak punya alasan untuk tidak memberi," kata Agun Gunanjar.

Agun berharap data yang dibutuhkan tersebut bisa didapatkan dalam waktu dekat. "Kita serahkan kepada ketua tim, Pak Gayus Lumbuun, untuk mencari jalan. Itu kan tak terlalu sulit," tambahnya.
Data yang dibutuhkan pansus berupa profil nasabah yang memiliki data transaksi yang mencurigakan berdasarkan data Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pasalnya, ada beberapa nasabah yang melakukan transaksi dalam jumlah besar untuk periode waktu tertentu dan setelah itu menghilang. "Kita ingin tahu profil nasabah itu bagaimana, apakah ada kecocokan usaha mereka dengan data transaksi dalam jumlah besar itu," ujarnya.

Anggota Pansus Hak Angket Bank Century dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani, dalam diskusi mengenai "Beranikah Pansus Menuntaskan Century Gate demi Kebenaran?" di Universitas Paramadina Jakarta, Sabtu (13/2), mengatakan Pansus tidak bisa melakukan investigasi dan meminta keterangan kepada Bank Century yang sekarang menjadi Bank Mutiara Kantor Cabang Denpasar, Bali. Untuk itu, Pansus akan melakukan tindakan untuk menindaklanjuti kejadian di Denpasar.

"Ketika kita ingin melacak aliran dana terutama menyangkut nasabah, kita tidak mendapatkan apa-apa. Pihak Bank Century cabang Denpasar tidak memberikan data yang kita perlukan karena mendapat instruksi dari Dirut Bank Mutiara di pusat untuk tidak boleh memberikan apa-apa. Kita telah sepakat akan melakukan penyanderaan terhadap pihak yang menghambat kinerja Pansus," kata Ahmad Yani.

Dia menambahkan, modus yang dilakukan di Bali hampir sama dengan di daerah lain, yakni dengan memecah jumlah deposito agar mencapai standar Rp 2 miliar. Kemudian nama yang disebut di Makassar ada juga di Bali, sehingga siklus perputaran uang yang ditemukan seperti putaran segitiga antara Bali, Surabaya, dan Jakarta.
"Maka nantinya untuk masalah aliran dana akan kita bicarakan dan akan kita rekomendasikan lagi, apakah akan kita perpanjang dan melanjutkannya dengan Pansus, atau kita serahkan kepada aparat penegak hukum," jelas Ahmad Yani.

Makin Runyam
Penemuan rekening fiktif, penarikan dana misterius dan perpindahan dana nasabah yang tidak wajar memang membuat kasus Bank Century semakin kusut. Data-data rekening nasabah yang terindikasi dua petinggi partai politik di Bank Century juga beredar ke publik, meskipun tidak terkait dengan aliran dana bailout (talangan) Rp 6,7 triliun.

"Sejumlah pihak tampak panik dan mulai terpojok sehingga menempuh berbagai cara dengan mengumbar data-data rekening nasabah yang tidak terkait bailout," kata Gigih Guntoro, Juru Bicara Tim Advokasi penuntasan skandal Bank Century di Jakarta, Senin. Menurutnya, Bank Century sejak awal memang digunakan berbagai pihak sebagai tempat mencuci uang (money laundering). "Pihak-pihak yang terlibat dalam pencucian uang lewat kebijakan bailout, melakukan tandingan dengan mengumbar data-data pencucian uang lainnya," kata Gigih.

Gigih menyatakan aliran dana Rp 1,4 miliar PT Asuransi Jaya Proteksi kepada pasangan pemenang pemilu bisa menjadi pintu masuk untuk menyelidiki aliran dana yang lain. Temuan investigasi Pansus dan media massa yang mendapati penarikan rekening secara misterius dan perpindahan dana yang berjumlah miliaran rupiah menunjukkan ada operasi rahasia dan sistematis.

Pengamat ekonomi-politik Ichsanuddin Noorsy menegaskan penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan dan kepolisian harus menelusuri alirana dana Bank Century. Syaratnya, penegak hukum harus bebas dari agenda politik dan tidak menjadi alat kekuasaan. Ia menyatakan Robert Tantular telah menggunakan Bank Century sebagai tempat pencucian uang sejak lama dan menjadikan bank tersebut bargain power terhadap kekuasaan. "BI dan Bapepam dibuat tidak berdaya dengan apa pun yang dilakukan Robert Tantular," ujarnya.

Noorsy menyatakan penelitian forensik perbankan sangat diperlukan dalam rangka membongkar skandal ini secara tuntas. Penelusuran transaksi April 2008-Juni 2009 amat penting dilakukan karena bisa diketahui pihak-pihak yang bermain. Bank Century selama tujuh tahun telah melakukan praktik pencucian uang dengan menjadikan UBS Swiss, Standart Chartered Bank, OCBC Singapura dan sebuah bank di AS sebagai mitra pencucian uang.

Menurutnya skandal Bank Century merupakan pengulangan modus pembobolan bank seperti yang terjadi di Bank Bali dan Bank Global.
Sebelumnya beredar pemberitaan di media massa bahwa adik petinggi Partai Golkar NDB dan anggota DPR RI dari PDIP ZEM diduga terlibat dalam kasus penggelapan dana kas valas Bank Century bekerja sama dengan mantan Kepala Divisi Bank Notes Bank Century DT. Data dalam dokumen yang beredar di kalangan Panitia Angket Kasus Bank Century menyebutkan ZEM teridentifikasi pada periode 2007/2008 secara rutin telah menerima setoran valas tanpa disertai fisik bank notes-nya ke rekening atas nama bersangkutan di Bank Century.

Selain itu, pada periode tahun 2008 ZEM menerima dana valas secara tunai dari Bank Century dalam jumlah besar, namun tidak dicatat dalam pembukuan bank. Sumber asal dana valas yang disetorkan ke rekening ZEM ataupun yang diserahkan langsung, diindikasikan berasal dari penggelapan kas valas Bank Century yang dilakukan DT.

Pada tahun 2008, ZEM juga teridentifikasi sebanyak dua kali menitipkan dana tunai sekitar Rp 10 miliar di Bank Century. Dana itu diambil langsung oleh petugas Bank Century dari sekretaris NDB yang berlokasi di Wisma Bakrie 2 di Kuningan. ZEM seperti dilansir Antara mengatakan sebaiknya dugaan keterlibatannya dalam penggelapan dana kas Bank Century mengacu pada data asli dari PPATK. (cr-10/sigit wibowo/effatha tamburian/ant)

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Nasional Demokrat beserta gerakan perubahannya

2010-02-07T20:43:00.000+07:00

Tulisan berikut ini juga disajikan dalam website http://umarsaid.free.fr

Catatan A. Umar Said

Nasional Demokrat beserta gerakan perubahannya

Barangkali saja ( sekali lagi, barangkali !) dideklarasikannya kelahiran ormas baru Nasional Demokrat pada tanggal 1 Februari 2010 di Istora Senayan (kompleks Gelora Bung Karno) Jakarta bisa merupakan peristiwa yang penting sekali bagi kehidupan bangsa dan negara. Karena pentingnya, maka agaknya patutlah mendapat perhatian dari banyak kalangan dan golongan. Termasuk Anda, yang membaca tulisan ini.

Sebab, bagaimanapun juga, munculnya Nasional Demokrat adalah satu fenomena yang sangat menarik dalam situasi negeri kita dewasa ini. Sebagian dari aspek-aspek yang menarik dari lahirnya ormas baru ini bisa kita coba bersama-sama menelitinya. Yang berikut di bawah ini adalah berbagai hal, yang berkaitan dengan lahirnya Nasional Demokrat ini :

Deklarasi yang mahal biayanya

Pertama-tama, untuk mendeklarasikan berdirinya Nasional Demokrat telah dikeluarkan biaya lebih dari RP 1 miliar (tapi tidak sampai Rp 4 miliar) Biaya yang besar itu adalah untuk konsumsi 13 000 hadirin (kotak nasi dan kueh), honor artis, penyanyi, musisi, penari dari berbagai daerah (menurut Persda Network, 2 Februari 2010)

Seperti sudah dapat diduga, sebagian terbesar sekali dari pembiayaan upacara besar-besaran dan megah ini, dikeluarkan oleh Surya Paloh, seorang pengusaha besar, pimpinan Grup Media Indonesia, pemilik stasion televisi nasional yang makin populer Metro TV, yang juga Ketua Dewan Pembina Golkar, dan pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden. Ketika Munas Golkar di Pakanbaru tahun yang lalu, ia dikalahkan oleh Aburizal Bakri dalam pertarungan untuk menjadi Ketua Umum Golkar.

Yang dipertanyakan oleh banyak orang adalah mengapa Surya Paloh bersedia mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk mendirikan Nasional Demokrat bersama Sri Sultan Hamengkubuwono (kedua-duanya masih sebagai tokoh-tokoh terkemuka Golkar, dan menjadi inisiator didirikannya ormas baru ini). Ada kalangan yang memperkirakan bahwa hal ini disebabkan oleh sakit hati atau marahnya Surya Paloh karena ia dikalahkan Aburizal Bakri. Ada pula yang menduga bahwa karena Surya Paloh ingin mendirikan partai baru dan ikut dalam pemilu presiden yang akan datang.

Apapun latar belakangnya, banyak kalangan yang meramalkan bahwa didirikannya Nasional Demokrat ini tidak menguntungkan partai Golkar.

Gerakan perubahan dan restorasi Indonesia

Dalam berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh Nasional Demokrat ditegaskan bahwa Nasioal Demokrat adalah ormas baru yang menyatakan diri sebagai suatu gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia.

Lahirnya satu ormas baru di Indonesia dengan slogan besar dan bendera penting yaitu : gerakan perubahan adalah sangat menarik, ketika negara dan bangsa kita berada dalam situasi yang penuh kebobrokan (ingat antara lain banyaknya korupsi, kasus Bank Century, kerusakan moral, kebusukan mental para pejabat dan politisi, yang sudah berjalan lama sekali)

Kalau Nasional Demokrat nantinya bisa sungguh-sungguh (!!!) membuktikan diri sebagai gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia, maka kehadirannya akan sangat memperkuat gerakan extra-parlementer Indonesia yang akhir-akhir ini sudah mulai kelihatan berkembang dalam berbagai bentuk, cara dan jalan.

Apalagi kalau Nasional Demokrat bisa menjadi gerakan perubahan yang betul-betul lintas partai, lintas agama, lintas suku, dan didukung oleh sebanyak mungkin lapisan masyarakat, sampai ke tingkat akar rumput.

Apa saja yang akan dirubah ?

Adalah suatu janji yang besar -- atau slogan yang kedengarannya tinggi -- ketika Nasional Demokrat berani menamakan diri sebagai gerakan perubahan. Agaknya, orang pun bisa saja bertanya-tanya : "apa saja sih yang mau dirubah, dan dirubah menuju kemana atau untuk dirubah menjadi yang bagaimana?".

Sebab, kalau betul-betul mau mengadakan perubahan, pekerjaaan ini tidak kecil dan mudah. Kerusakan atau kebusukan di negeri kita sudah terlalu besar dan juga terlalu luas atau terlalu parah, yang disebabkan oleh pemerintahan rejim militer Suharto, dan oleh sisa-sisa yang diwariskan Orde Baru

Jadi, justru segala yang berbau Orde Baru itulah yang perlu dirubah, atau segala hal negatif yang bercorak Suharto-lah yang perlu dirombak. Tidak bisa lain !!!

Gerakan perubahan tidaklah mungkin dilakukan dengan (atau bersama-sama) sisa-sisa Orde Baru atau pendukung politik Suharto. Artinya, gerakan perubahan (yang sungguh-sungguh !) tidaklah bisa dijalankan oleh kalangan yang anti-ajaran Bung Karno. Gerakan perubahan yang sejati (!!!) tentunya menentang segala Suharto-isme. Karena, seperti yang sudah sama-sama kita saksikan selama 32 tahun Orde Baru, Suharto-isme adalah kontra-revolusi besar-besaran, yang secara khianat sudah berusaha memadamkan revolusi rakyat di bawah pimpinan Bung Karno. Suharto-isme adalah reaksioner, atau kontra-revolusioner, artinya : kemunduran dan kerusakan atau pembusukan bangsa dan negara.

Nasional Demokrat dan ajaran-ajaran Bung Karno

Karena Surya Paloh adalah tokoh tinggi Partai Golkar (Ketua Dewan Pembina) dan Sri Sultan Hamengkubowono juga tokoh Golkar yang cukup ternama maka ketika kita mendengar bahwa kedua tokoh ini menjadi inisiator Nasional Demokrat maka timbul pertanyaan : "apa sih sebenarnya ormas baru ini ?"

Sebab, ketika upacara di Istora Senayan dilangsungkan, terasa sekali bahwa suasana pada waktu kental sekali dengan "jiwa" Bung Karno. Suasana yang mengingatkan kepada Bung Karnp ini diperkuat atau dipertegas dengan pidato Surya Paloh yang mengangkat peran Bung Karno dalam sejarah Republik Indonesia. Ia mengingatkan lebih dari sepuluh ribu hadirin (yang memakai baju biru sebagai uniform Nasional Demokrat) tentang keberanian Bung Karno untuk menyelenggarakan GANEFO sebagai perlawanan Komite Olimpiade Internasioal.

Surya Paloh dengan berapi-api mengungkap betapa pentngnya pidato Bung Karno di Sidang Umum PBB ( "To build the world anew") dan ajaran-ajarannya tentang nasionalisme, patriotisme, gotong royong, dan melawan fikiran-fikiran yang hanya mementingkan diri sendiri atau golongan sendiri.

Yang menarik perhatian adalah bahwa Surya Paloh, sebagai tokoh tingkat atas atas Partai Golkar, jelas-jelas banyak memuji-muji Bung Karno, sedangkan satu patah kata pun tidak diucapkannya mengenai Suharto.

Ini adalah satu indikasi adanya perkembangan yang perlu diamati terus. Apakah Nasional Demokrat selanjutnya akan "mengambil jarak" dari sisa-sisa Orde Baru ? Apakah pidato Surya Paloh tentang Bung Karno betul-betul berdasarkan ketulusan dan keyakinan ? Dan bukannya sekadar "taktik" atau kemunafikan ? Dan apakah Nasional Demokrat akan betul-betul menjadi gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia ? Kita akan saksikan, barangkali (!), tidak lama lagi.

Sambutan hangat untuk Nasional Demokrat

Mengingat situasi politik di Indonesia dewasa ini, dapatlah kiranya dikatakan bahwa lahirnya ormas baru Nasional Demokrat sebagai alat baru (atau alat tambahan) bagi perjuangan banyak kalangan adalah suatu hal yang baik. Kekuatan gerakan extra-parlementer, yang kelihatan makin memainkan peran penting akhir-akhir ini, bisa mendapat "tambahan tenaga " yang kuat dan penting. Ketika peran partai-partai politik (dan juga DPR dan DPRD) dan pemerintah makin kehilangan kepercayaan publik, maka peran gerakan extra-parlementer yang kuat adalah besar (dan penting sekali). Ini sudah ditunjukkan, sebagian, dengan pembongkaran kasus Bank Century.

Kita harapkan saja bahwa Nasional Demokrat nantinya memang betul-betul akan bisa menjadi bagian dari gerakan extra-parlementer yang kuat, bahkan menjadi unsur utama atau elemen penting di samping banyak ormas-ormas lainnya -- yang bergerak untuk adanya perubahan besar-besaran di dalam bidang politik (secara langsung atau tidak langsung), ekonomi, sosial, dan,moral.

Sebab, agaknya, Nasional Demokrat nantinya bisa dimasukkan dalam jajaran ormas yang besar, seperti ormas keagamaan NU atau Muhammadiah. Karena itu peran Nasional Demokrat bisa besar sekali, kalau saja betul-betul menjadi gerakan perubahan. Perubahan besar-besaran dan fundamental sudah ditunggu-tunggu -- sejak lama ! -- oleh rakyat Indonesia, yang sebagian terbesar masih dalam keadaan yang memprihatinkan sekali.

Dan untuk mengulangi lagi, gerakan perubahan yang dijadikan program besar Nasional Demokrat tidaklah mungkin tanpa memerangi, menghancurkan, dan meninggalkan sama sekali segala macam sistem semasa era Suharto (sistem politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan moral).

Citra Bung Karno yang makin meninggi

Satu hal yang menarik sekali tentang hadirnya ormas baru Nasional Demokrat dengan penampilan dirinya sebagai gerakan perubahan dan restorasi Indonesia kelihatan dari dijadikannya Bung Karno sebagai sumber inspirasi gerakan. Hal ini bukan saja hanya kelihatan dari suasana ketika pendeklarasian lahirnya ormas baru ini serta pidato Surya Paloh yang berapi-pi tentang Bung Karno.Melainkan juga dari siaran-siaran Metro TV, yang pemiliknya adalah Surya Paloh.

Metro TV setiap hari sejak pagi sampai sore menyajikan siaran-siaran (berupa pesan-pesan atau iklan, nyayian) tentang Nasional Demokrat. Juga setiap pagi, pagi-pagi sekali, kita bisa mendengarkan Bung Karno mengucapkan proklamasi 17 Agustus 1945, yang didahului oleh lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Kiita dibangunkan setiap pagi oleh ingatan bersama kepada sosok Bung Karno beserta proklamasi 17 Agustus 1945. Alangkah indahnya pesan politik dan moral yang kita dengar bersama setiap pagi demikian ini.

Oleh karena itu, kalau jalan ini -- artinya : jalan Bung Karno -- yang dipilih oleh Nasional Demokrat dalam perjalanannya untuk gerakan perubahan, maka besarlah harapannya bahwa ormas ini akan mendapat dukungan luas atau simpati besar sekali dari banyak orang Sebab, jalan Bung Karno adalah jalan revolusi yang terus-menerus, artinya jalan perubahan besar yang tidak ada henti-hentinya.

Ajaran-ajaran besar Bung Karno tidak saja terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika atau Pancasila saja, melainkan juga kelihatan dalam pemikiran-pemikirannya yang lain yang tercantum dalam bukunya "Di bawah Bendera Revolusi" atau buku "Revolusi Belum Selesai".

Jadi, kalau Nasional Demokrat mau berhasil dengan gerakan perubahannya, demi kepentingan rakyat dan negara, maka sudah seyogianyalah bahwa jalan revolusi (artinya perubahan besar yang terus-menerus) Bung Karno-lah yang dipilih. Jalan lain, seperti yang sudah ditempuh Suharto dengan Orde Barunya selama 32 tahun - disusul oleh pemerintahan-pemerintahan berikutnya adalah jalan kegagalan.

Paris, 7 Februari 2010

* * *

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] ICW Nilai Fee BPD untuk Pejabat itu Suap

2010-02-04T09:44:00.000+07:00

ICW Nilai Fee BPD untuk Pejabat itu Suap

JAKARTA--MI: Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kasus penerimaan honor dan fee oleh pejabat pemerintahan tergolong sebagai gratifikasi dan suap.

Hal ini disampaikan dalam diskusi yang diadakan Selasa (2/2). ICW mengangkat dua kasus yang sedang menghangat, yaitu kasus fee Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan kasus honor untuk Muspida (musyawarah pimpinan daerah) yang diberikan kepada kepala daerah, termasuk Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang pernah menjabat sebagai gubernur Sumatra Barat.

ICW menilai pemberian fee BPD sama sekali tidak memiliki landasan hukum. Pasalnya, BPD adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). "Walaupun sebagian besar BPD berbentuk PT (Perseroan Terbatas), tetapi berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, fungsinya sebagai pelayanan umum dan tetap berfungsi sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah)," jelas Tama S. Langkun.

Bunga (laba) yang dihasilkan dari perputaran uang dalam BPD tersebut, sehingga tidak seharusnya menjadi milik perorangan. Tapi, ini tetap menjadi milik negara berdasarkan peraturan yang ada.

"Dalam temuan KPK, uang langsung dikirim ke rekening kepala daerah. Ini bertentangan dengan PP Nomor 105 Tahun 2000. Dalam Pasal 11 disebutkan semua transaksi keuangan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, dilaksanakan melalui kas daerah. Jadi, berapa pun besarnya imbalan atau honor karena menyimpan uang di BPD, harus dikembalikan ke kas daerah," tegas Tama.

Sebelumnya, Gawaman membenarkan pemberian fee BPD kepada kepala-kepala daerah karena merupakan imbalan yang diberikan kepada mereka sebagai perwakilan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). "RUPS itu kan yang menentukan pemegang saham. Wakil pemegang saham itu kepala daerah semuanya. Yang mempunyai saham di BPD itu kan pemda. Wakil daerah menurut UU itu kepala daerah," kilah Gamawan pada saat itu. (*/OL-04)

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/02/02/120835/23/2/ICW-Nilai-Fee-BPD-untuk-Pejabat-itu-Suap

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

[kkn-watch] Kalimantan, Paradoks Indonesia

2010-02-03T19:28:00.000+07:00

Kalimantan, Paradoks Indonesia

Sungguh tragis nasib pulau Kalimantan. Setelah sebagian besar hutannya
dirusak, kini ganti dikeruk habis-habisan oleh tambang. Di Kalimantan
Timur sedikitnya ada 33 ijin Kontrak Karya dan 1.212 Kuasa Pertambangan
- terbanyak di Indonesia. Sementara kawasan hutan terakhir Kalimantan
Selatan - pegunungan Meratus, juga akan dibuka untuk tambang sebesar 311 ha.

Tiap tahun, luasan hutan dan lahan pangan Kalimantan menyusut berganti
lahan pengerukan batubara dan kebun sawit skala besar. Sementara jumlah
pengangguran dan pendududk miskin di sekitar kawasan eksploitasi di
atas, angkanya cenderung naik.

Kalimantan bagai menggali kuburnya sendiri, bagaimana menurut anda?

Sampaikan pendapat anda di Forum JATAM di
http://jatam.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=859

Baca juga berita pendukung lainnya di halaman depan website JATAM
www.jatam.org, seperti :
- Kalimantan dan Kebijakan Bunuh Diri
- Desa Sepaso dan Batubara
- PT KPC Menjamin Masa Depan Suram Kutai Timur
- Ulang Tahun Samarinda Suram

Jangan lupa untuk melakukan log in terlebih dahulu di website JATAM
sehingga dapat membuka berita-berita tersebut di atas

------------------------------------

Website: http://kkn-watch.blogspot.com
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/KKN-Watch/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/KKN-Watch/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
KKN-Watch-digest@yahoogroups.com
KKN-Watch-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
KKN-Watch-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[kkn-watch] Sidang Achmad Sujudi (mantan Menkes) hari ini di Pengadilan Tipikor

2010-01-21T23:34:00.000+07:00

Sidang Achmad Sujudi (mantan Menkes)

Sidang hari ini (Kamis, 21 Januari 2010) di Pengadilan Tipikor Jakarta mulai pkl 13.00 WIB.

Menghadirkan saksi-saksi Dadi Argadiredja (mantan Sekjen Depkes), mantan dirjen pelayanan medik Sri Astuti Suparmanto, mantan direktur pelayanan medik Ahmad Hardiman, mantan
pimpinan bagian proyek Ida Ayu Dewi Shinta, mantan kepala biro perencanaan anggaran Setiawan Suparman.

Yang menarik dari sidang kali ini, mereka yang dihadirkan sebagai saksi semuanya mantan PNS di Departemen Kesehatan, dan mereka adalah saksi-saksi yang memberatkan terdakwa. Pasalnya, semua saksi mengaku pernah menerima uang total miliaran rupiah dari pihak tertentu. Pada saat Departemen Kesehatan didatangi tim penyelidik dari KPK, mereka ramai-ramai mengembalikan uang tersebut ke KPK. Namun yang aneh, atas perbuatan dan pengakuannya, KPK sama sekali tidak menangkap mereka.

Sedangkan uang yang diserahkan oleh mantan Menkes Achmad Sujudi sebesar Rp 700 juta kepada KPK adalah sebagai uang jaminan.

Facebook:

Radityo Djadjoeri

__._,_.___

Website: http://kkn-watch.blogspot.com

__,_._,___

kkn-watch

[kkn-watch] Vonis Achmad Sujudi Tidak Memuaskan

Vonis Achmad Sujudi Tidak Memuaskan

[kkn-watch] Undangan Launching dan Press Release Advokasi Anak Jalanan

[kkn-watch] Jack Spadaro, Simon, Suku Dayak Kelian dan Daya Rusak Tambang

[kkn-watch] Masya Allah!. Cengkeh Selundupan Disegel Pakai Rafia

[kkn-watch] Tentang website A. Umar Said

[kkn-watch] Usut Menyeluruh Proses Pengadaan Mobil 2007 "APBK Aceh Utara yang Tersedot Rp 11,9 Miliar"

[kkn-watch] Mau Lebih Dekat Dengan Daya Rusak Tambang?

[kkn-watch] Kasus deposito Aceh Utara Rp. 220 M "Bupati Dan Wabup Terlibat

[kkn-watch] Re: [mediacare] Toni Wong dan Susno Duaji Sang Peniup Pluit ?

[kkn-watch] Mau Lebih dekat dengan Daya Rusak Tambang?

[kkn-watch] Tender Kemendiknas Terbukti Bersekongkol

[kkn-watch] Re: Cocoknya TEMBAK MATI para koruptor Re: [GELORA45] Mantan Menteri Kesehatan Dituntut 5 Tahun Penjara

Mantan Menteri Kesehatan Dituntut 5 Tahun Penjara

[kkn-watch] Rekening Menteri dan Anggota DPR Mencurigakan

[kkn-watch] Ditunggu Foto-Fotomu Hingga 22 April 2010

[kkn-watch] Pancasilanya Bung Karno adalah kiri

Pancasila, dari Trauma ke Persatuan Anti Neolib

[kkn-watch] Re: [GELORA45] Utang Indonesia Naik Jadi Rp 1.617 Triliun

[kkn-watch] Re: #sastra-pembebasan# Berantas Mafia Hukum, Satgas Tebang Matang - PPATK Kantongi Nama-nama Lain Pejabat Berekening Janggal - Pemerintah Obral Janji Tutup Kebocoran Pajak

[kkn-watch] Tiap Tahun Rp140 T Uang Pajak Ditilep Mafia

[kkn-watch] Jaksa Agung Tegaskan Belasan Jaksa Terlibat Kasus Gayus

[kkn-watch] Fw: #sastra-pembebasan# Jaringan Mafia di istana negara?

[kkn-watch] Pertemuan dengan Samir Amin

[kkn-watch] Re: [Jaker] SBY Urges Indonesian Mafia-Busters Urged to Chase After 'Big Fish'

SBY Urges Indonesian Mafia-Busters Urged to Chase After 'Big Fish'

Related articles

In Yudhoyono's Hometown of Pacitan, Presidential Poll Is Cause for Celebration

Candidates Drum Up Support in Final Days

SOE, State Officials Quit SBY Team

Kalla Takes Offense at Yudhoyono's Remarks on Family Business

Top Survey Firm Draws Flak Over Party Funding

[kkn-watch] Korupsi, Besar Kecil Sama Saja

[kkn-watch] Susno Duadji: Sehari Kapolri bohong lima kali

SEHARI KAPOLRI BOHONG LIMA KALI

[kkn-watch] Trs: Pelatihan Perubahan Iklim untuk Umum - 24 April 2010

[kkn-watch] Sulistyo Ishak Gantikan Edmon Ilyas Sebagai Kapolda Lampung

[kkn-watch] Wah, 149 Perusahaan Diperkirakan Setor Uang Ke Rekening Gayus

[kkn-watch] Rp 2,7 M di Dinkes Jatim Menyimpang BPK : Dilaporkan untuk Belanja Modal, Tapi Tak Menambah Aset

[kkn-watch] Wah, Seekor Kucing Jadi Anggota Kepolisian

[kkn-watch] Undangan Workshop Jurnalistik dan Desain Layout Media Instansi/Perusahaan

[kkn-watch] Re: Jaksa Agung: Kasus Gayus Banyak Keanehan - Muncul Kecurigaan Jika Hanya Bawahan yang Jadi Tersangka

[kkn-watch] Fasilitas Publik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

[kkn-watch] K-Video: OC Kaligis : KPK Harus Diawasi!

[kkn-watch] Lagi, Terdakwa Ngaku Diperas Jaksa Rp 200 Juta

[kkn-watch] Gara-Gara Gayus, Muncul Gerakan Boikot Bayar Pajak

Malaysia Design & Build for office and renovation and Manufacturer of Office furniture, Lab furniture, ESD work bench ,

[kkn-watch] LSM Sesalkan Pemotongan Dana BKPG "Desak Dewan Publikasikan Dana Aspirasi"

[kkn-watch] Sejumlah Guru Dikirim Belajar Antikorupsi ke Belanda

Sejumlah Guru Dikirim Belajar Antikorupsi ke Belanda

[kkn-watch] SBY Tak Mau Komentari Hasil Pansus Century

SBY Tak Mau Komentari Hasil Pansus Century

[kkn-watch] Masalah Bank Century masih rumit

Investigasi Lapangan kian Kuatkan Dugaan Pelanggaran

Senin, 15 Februari 2010

Data Fiktif Sulitkan Pelacakan Aliran Dana

Jakarta  Dari investigasi langsung Pansus DPR tentang Skandal Century dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kejahatan yang terorganisasi dan sistematis.

[kkn-watch] Nasional Demokrat beserta gerakan perubahannya

Catatan A. Umar Said

Nasional Demokrat beserta gerakan perubahannya

Deklarasi yang mahal biayanya

Gerakan perubahan dan restorasi Indonesia

Nasional Demokrat dan ajaran-ajaran Bung Karno

[kkn-watch] ICW Nilai Fee BPD untuk Pejabat itu Suap

[kkn-watch] Kalimantan, Paradoks Indonesia

[kkn-watch] Sidang Achmad Sujudi (mantan Menkes) hari ini di Pengadilan Tipikor

Sidang Achmad Sujudi (mantan Menkes)

Sidang hari ini (Kamis, 21 Januari 2010) di Pengadilan Tipikor Jakarta mulai pkl 13.00 WIB.

Menghadirkan saksi-saksi Dadi Argadiredja (mantan Sekjen Depkes), mantan dirjen pelayanan medik Sri Astuti Suparmanto, mantan direktur pelayanan medik Ahmad Hardiman, mantan pimpinan bagian proyek Ida Ayu Dewi Shinta, mantan kepala biro perencanaan anggaran Setiawan Suparman.

Sedangkan uang yang diserahkan oleh mantan Menkes Achmad Sujudi sebesar Rp 700 juta kepada KPK adalah sebagai uang jaminan.

Jakarta Dari investigasi langsung Pansus DPR tentang Skandal Century dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kejahatan yang terorganisasi dan sistematis.

Menghadirkan saksi-saksi Dadi Argadiredja (mantan Sekjen Depkes), mantan dirjen pelayanan medik Sri Astuti Suparmanto, mantan direktur pelayanan medik Ahmad Hardiman, mantan
pimpinan bagian proyek Ida Ayu Dewi Shinta, mantan kepala biro perencanaan anggaran Setiawan Suparman.